27C
Manado
Rabu, 14 April 2021

Sulut Usul Ribuan Kuota, Ini Jadwal Pendaftaran Seleksi CPNS

MANADO— Calon pelamar pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), sudah boleh bersiap. Kepala BKN Bima Haria Wibisana menuturkan, seleksi ASN 2021 diperkirakan akan dimulai April 2021.

“Pendaftaran seleksi Sekolah Kedinasan 2021 diperkirakan mulai April 2021. Seleksi PPPK Guru dengan formasi 1 Juta Guru diperkirakan akan dilaksanakan pada Mei 2021 dan seleksi CPNS 2021 dan PPPK (non-guru) diperkirakan dilaksanakan pada Mei 2021,” tutur Bima.

Provinsi dan kabupaten/kota di Sulut pun diketahui telah mengirim ribuan usulan formasi dan kuota. Asisten III Pemprov Sulut Bidang Administrasi Umum Gammy Kawatu menyebutkan, pihaknya sudah mengusulkan 3.000-an CPNS. ” Sebelumnya hanya dikisaran 800 formasi. Tapi setelah itu ada revisi lagi, sehingga khusus untuk guru ada peningkatan sampai 3.000-an formasi yang disiapkan,” sebutnya.

Sementara Pemkot Manado, tahun ini sudah mengusulkan formasi 200-an CPNS ke pemerintah pusat. Kepala BKPSDM Xaverius Runtuwene mengatakan, usulan 200-an itu sudah termasuk tenaga teknis, namun yang menjadi prioritas tenaga kesehatan karena persiapan rumah sakit Kota Manado. “Usulan tersebut telah dikirim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kita tinggal menunggu balasan, persetujuan dari pusat serta tahapan-tahapannya,” ujarnya.

Pemkot Bitung, diketahui mengusulkan 900 lebih CPNS. “Saya tidak hafal persis angka pastinya. Sebagian besar pengusulan itu yakni tenaga pendidik. Sampai saat ini belum menerima petunjuk dari pusat, berapa kuota yang disetujui dari usulan tersebut. Harapannya, jumlah yang diusulkan mudah-mudahan disetujui semua,” kuncinya seraya mengatakan,” tutur Kepala BKD-PP Kota Bitung Steven Suluh.

Kota Bunga, Tomohon, mengusulkan sebanyak 127 kuota. Sebagian besar dari jumlah tersebut, diperuntukkan bagi tenaga pengajar. Dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Daerah Kota Tomohon Josias Makalew, Pemkot Tomohon memberikan ruang lebih bagi pendidik, meski nantinya berskema PPPK. “Dari total kuota yang disiapkan, 72 khusus bagi tenaga pendidik. Skemanya pakai format P3K. Ini yang diprioritaskan. Sisanya, 55 kuota CPNS diperuntukkan bagi tenaga teknis di lintas SKPD,” ujar Makalew.

Dilanjutkannya, bagi calon tenaga pendidik berskema PPPK, wajib telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon. Artinya, potensi direkrutnya para guru honorer menjadi P3K sangat besar ketimbang dari jalur umum.

“Ada ratusan guru honorer yang terdata, lewat laporan dinas terkait. Nah, untuk PPPK ini nantinya, wajib sudah masuk dalam data Dapodik,” tukas Makalew, sembari menambahkan, pihaknya masih menunggu petunjuk lanjutan dari BKN, guna mengikuti tahapan rekrutmen lanjutan.

Kemudian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotamobagu, mengusulkan 80 formasi CPNS 2021 ke Kemenpan-RB. “Usulan formasi CPNS 2021 sudah dikirim sejak September 2020 lalu. Saat ini kami tinggal menunggu persetujuan dari Kemenpan RB terkait usulan yang telah disampaikan lalu,” ungkap Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian BKPP Kotamobagu Alfi Syahrin Rustam.

Sementara Pemkab Kepulauan Sitaro mengusulkan 250 kuota formasi. “Didalamnya sudah termasuk formasi tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga pendidik yang dalam hal ini PPPK,” ungkap Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Sitaro Christ Palar.

Menarikannya kata Palar, di tahun ini sesuai dengan keinginan dari pimpinan bahwa dengan banyaknya lulusan SMA di Kepulauan Sitaro, maka pemerintah daerah telah mengusulkan penerimaan CPNS untuk lulusan tersebut. “Jadi karena di Sitaro banyak yang lulusan SMA, maka kita telah mengusulkan formasi ini. Jadi 250 kuota itu sudah termasuk juga yang lulusan SMA,” tambahnya.

Di Minahasa Selatan (Minsel) telah diusulkan BKD, sekira 120-an formasi. “Yang diusul 120-an, kita sesuaikan dengan PNS yang akan pensiun tahun ini. Itu juga sudah masuk untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Tapi usulannya juga hanya guru dan kesehatan,” tambahnya.

Pemkab Mitra juga sudah mengirim usulan 283 formasi ke pemerintah pusat. “Pengusulan ini berdasarkan kajian yang telah dilakukan, serta sesuai kebutuhan pegawai pada beberapa satuan kerja,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rine Komansilan melalui Kabid Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Informasi Kepegawaian, Enrico Sarilim. Dari data rekapan usulan pegawai di Pemkab Mitra tahun 2021, dari sekitar 283 formasi, alokasi tenaga kesehatan sebesar 155 pegawai, alokasi tenaga pendidik sekitar 97 pegawai, sedangkan terakhir alokasi tenaga teknis sekitar 31 pegawai.

Di Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel), untuk rekrutmen PPPK, hanya khusus untuk tenaga pengajar formasi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). “Untuk jumlah yang diusulkan kurang lebih ada 367 tenaga guru. Hal itu sesuai data kebutuhan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bolsel,” beber Kabid Mutasi dan Kepegawaian Shandy Lamato.

Pemkab Kepulauan Sangihe, juga mengusulkan 1.698 formasi. “Kami sudah mengusulkan 1.698 formasi CPNS yang dibutuhkan untuk penerimaan pegawai pada tahun 2022,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sangihe Steven Lawendatu.

Menurut dia, formasi CPNS yang diusulkan terdiri dari pendidikan dan kesehatan serta teknis. Dengan rincian pendidikan 645 dan kesehatan 115 serta teknis 938. “Selain usulan untuk formasi 2022, kami juga telah mengusulkan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2021 ini. Untuk CPNS sebanyak 410 dan PPPK sebanyak 907 formasi,” beber Lawendatu.

Sementara Pemkab Minahasa Utara (Minut) bakal ketambahan 150 Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru jika usulan mereka diakomodir pusat. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Minut Marthen Sumampouw mengatakan, pihaknya mengusulkan 150 formasi CPNS di tahun ini. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran Pemkab Minut. “Hampir semua OPD terakomodir jumlah kebutuhan PNSnya. Tapi dari formasi tersebut, tentu paling banyak tenaga teknis dan tenaga kesehatan,” ungkapnya.

Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), pihaknya Pemkab Minut mendapat jatah 150 kursi untuk tenaga pendidikan atau guru. “Sementara tenaga teknis lainnya belum,” beber Sumampouw.

Diakuinya jumlah itu masih jauh dari total kebutuhan. Berdasarkan kajian, Pemkab membutuhkan penambahan 1.200 PNS di semua OPD. Namun setelah berbagai pertimbangan, jumlah itu dirasa yang paling urgent saat ini. Usai diusulkan ke KemenPAN-RB, pihaknya tinggal menunggu jawaban. Dia berharap usulan tersebut bisa mendapatkan respon positif KemenpanRB. “Tinggal nanti kita menunggu arahan pusat. Kapan dibuka dan berapa yang disetujui. Pasti disampaikan sebelum proses dimulai,” tutur dia.

Kepala Dinas Pendidikan Minut Olfy Kalengkongan mengatakan, pihaknya kekurangan 625 guru. Berbagai upaya dilakukan. Salah satunya dengan penambahan tenaga pendidik lewat jalur PPPK. Namun, dari usulan yang diberikan, hanya 125 yang direstui. Sebelumnya, ada 350 guru honorer yang diangkat jajaran Disdik melalui sekolah. “Tetapi aturan tak lagi mengizinkan hal tersebut. Sehingga kita sekarang mengangkat guru jalur P3K. Jumlahnya pun terbatas. Karena ketersediaan anggaran juga tidak memadai,” jelas dia.

Hanya Pemkab Minahasa yang diketahui belum mengirim usulan. “Kami belum mengirim usulan formasi CPNS maupun PPPK. Karena masih menunggu surat dari pusat,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Minahasa Mouddy Pangerapan.

Sementara itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menambahkan, dalam menyikapi masa pandemi yang masih bergulir, BKN masih tetap menyediakan sistem CAT (Computer Assisted Test) berbasis online secara keseluruhan yang diikuti dengan penggunaan video conference sebagai sarana dalam pengawasan.

Begitu juga dengan penerapan protokol kesehatan, Bima menyebutkan BKN akan melibatkan sejumlah pihak untuk menghindari adanya kerumunan di lokasi ujian nantinya. Termasuk pelaksanaan seleksi di titik lokasi luar negeri.

Dari aspek persiapan penyusunan soal ujian, Bima meminta agar penyusunan soaI-soal ujian khususnya soal SKB (seleksi kompetensi bidang) segera dimutakhirkan oleh masing-masing Instansi Pembina Jabatan Fungsional sesuai dengan kewenangannya, termasuk soal ujian untuk calon PPPK dengan menerapkan tingkat kesulitan soal sesuai standar pada level jabatan maupun antar wilayah.

Sementara untuk penyusunan soal SKD (seleksi kompetensi dasar), Bima menyebutkan saat ini sedang difinalisasi oleh Konsorsium Perguruan Tinggi. Adapun untuk pelaksanaan seleksinya, Bima mengatakan sistem CAT BKN akan memfasilitasi SKD dan SKB bagi CPNS, Sekolah Kedinasan, dan PPPK non-Guru. “Sedangkan untuk 1 juta guru PPPK akan difasilitasi dengan UNBK Kemendikbud,” terang dia.(tim mp/tan)

Jadwal pendaftaran seleksi CPNS 2021:

  • Sekolah pendidikan kedinasan: April 2021
  • PPPK guru: Mei-Juni 2021
  • CPNS dan PPPK non guru: Mei-Juni 2021
  • Pelaksanaan seleksi pendidikan kedinasan dimulai Mei 2021
  • Pelaksanaan seleksi PPPK guru: tahap 1 Agustus 2021, tahap 2 Oktober 2021, tahap 3 Desember 2021
  • Pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK non-guru direncanakan Juli-Oktober 2021

Artikel Terbaru