33C
Manado
Minggu, 18 April 2021

Warga Desak Satgas Mafia Tanah, Kapolda Sulut: Laporan Masuk Akan Dicek

MANADOPOST.ID-Program Presisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijamin Kapolda Sulut Irjen Pol Nana Sudjana, semua bakal ditindaklanjuti. Salah satunya terkait pemberantasan praktik kotor mafia tanah.

Masyarakat yang mengetahui program kapolri tersebut pun bersyukur. Mereka mendesak kepolisian daerah dengan Satgas Mafia Tanah yang telah terbentuk agar gerak cepat.

Seperti informasi yang didapat Manado Post dari sejumlah warga. Mereka mengaku telah membuat laporan ke Polda Sulut, namun masih belum ada perkembangan penyelidikan. Terinformasi oknum hukum tua di salah satu desa di wilayah Kecamatan Tombariri, diduga terlibat praktik mafia tanah.

Dia disinyalir melakukan jual beli tanah milik desa bahkan melakukan pembebasan lahan tanpa persetujuan pihak pemilik tanah. Seperti yang disampaikan perwakilan Keluarga Purukan, yakni Andrieta Purukan kepada Manado Post, Selasa (30/3).

“Kasus ini sudah dilaporkan sejak September tahun lalu di Polda Sulut. Namun entah kenapa hingga saat ini belum ada titik terang. Kami pihak keluarga masih terus menanyakan kejelasan kasus ini. Dan memohon pihak kepolisian mengusut tuntas masalah ini yang telah merugikan keluarga kami,” harapnya.

Diceritakannya, pembayaran tanah telah dibayarkan perusahaan pembeli lahan kepada oknum hukumtua tersebut. Namun tak kunjung diberikan kepada para pemilik tanah. “Serta, jalan milik desa itu kan setahu saya tidak boleh dijual. Karena merupakan aset desa,” katanya.

Protes dan laporan ternyata tak hanya dari keluarga Purukan. Perkumpulan Masyarakat Peduli Desa Mokupa yang dikoordinir Ruddy Kaunang, selaku masyarakat setempat juga sudah membuat laporan pengaduan ke Polda Sulut. Laporan tersebut turut mendapat kuasa dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengurus permasalahan ini.

“Dasar permasalahan yang telah terjadi di Desa Mokupa, yaitu oknum hukumtua diduga kuat telah menjual jalan desa dengan ukuran panjang kurang lebih 2.000 m dan lebar 4 meter. Di mana jalan desa tersebut dibuat dengan menggunakan anggaran Proyek PMPD (sekarang PNPM) Loan ADB 1765-INO (SF) dan 1766-INO sejak tahun 2006, kepada pihak perusahaan tanpa sepengetahuan masyarakat dan BPD.

Dan saat ini jalan desa tersebut diduga telah dijual kepada PT. Dhansita Surya Pertiwi, sudah beralih kepemilikkan menjadi jalan perusahaan dan diduga telah dibuatkan Akta Jual Beli (AJB). Oleh sebab itu kami Perkumpulan Masyarakat Peduli Desa Mokupa dan telah mendapat mandat dari BPD, memiliki bukti-bukti yang telah kami lampirkan dalam laporan pengaduan,” jelasnya

Dengan adanya permasalahan ini masyarakat Desa Mokupa dikatakannya, menjadi resah atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh oknum hukumtua berinisial RVT itu. Karena ini terjadi di saat masa kepemimpinannya yang baru berjalan kurang lebih tiga tahun dari masa periode 2017 sampai dengan 2023.

“Diduga uang hasil penjualan jalan desa tersebut hanya untuk memperkaya diri sendiri dan diduga uang hasil penjualan jalan desa tersebut telah dibelikan rumah pekarangan, tanah kebun baik yang ada di Desa Mokupa maupun di luar Desa Mokupa yang menjadi milik pribadi,” jelasnya.

Dari info yang didapat Manado Post, total pembayaran yang dibayarkan pihak perusahaan kepada hukumtua sekira Rp5,4 Miliar. RVT sendiri ketika dikonfirmasi membantah tuduhan tersebut. Menurutnya masalah tersebut telah selesai. “Semua itu tidak benar. Masalah ini sudah selesai. Karena sebelumnya sudah diperiksa kepolisian dan kejaksaan,” singkatnya kepada Manado Post.

Laporan lain juga datang dari seorang oma berusia 63 tahun, asal Mapanget, Kota Manado. Meiske Pandean, oma 73 tahun asal Mapanget, Kota Manado meminta ketegasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terkait janji menuntaskan praktik mafia tanah.

Meiske mengungkapkan lahan sekira 1,2 hektare yang saat ini berdiri salah satu perumahan di wilayah Mapanget, diduga diserobot pihak pengelola tanpa sepengetahuannya. Kepada Manado Post, Meiske sambil menunjukan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor: 595 tahun 1987, menceritakan awal mula dugaan penyerobotan yang diduga melibatkan oknum mafia tanah.

Sabtu (27/3) lalu Meiske telah mendatangi lokasi tanah miliknya. Ia kemudian mendirikan dua papan pengumuman bahwa tanah tersebut miliknya yang bersertifikat resmi dan dicap oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Manado.

Katanya pihak pengelola tidak ada itikad baik mengembalikan tanah tersebut. “Kasus penyerobotan ini sudah berulang kali dilaporkan ke Polda Sulut, tetapi tidak ada kejelasan sudah sampai dimana kasus tersebut,” tuturnya.

“Saya heran, kami keluarga tidak menerima pemberitahuan, dengar-dengar kasus ini sudah dihentikan. Kenapa saya yang membuat laporan, saya miliki sertifikat kemudian pihak perusahaan yang mendirikan bangunan. Saya berharap Pak Presiden dan Kapolri menindak lanjuti kasus ini. Karena saya berharap hak milik saya dikembalikan, itu saja,” harap Meiske.

Dia mengatakan tanah awalnya memiliki luas enam hektare. Namun dari total luasan tersebut sebesar 4,8 hektare berstatus register, yang 1,2 sudah bersertifikat. “4,8 hektar tersebut dijual ke pihak pengelola perumahan, sehingga dikeluarkan Akte Jual Beli (AJB) untuk luasan tanah sebesar 4,8 hektar tersebut. Tetapi yang tanah 1,2 hektare sama sekali tidak dijual ke pihak perusahaan,” pungkasnya.

Terpisah, terkait pemberantasan mafia tanah di Sulawesi Utara, Kapolda Irjen Pol Nana Sudjana tegas me-warning. Menurutnya sudah ada beberapa kasus yang disorot jajaran Polda Sulut. Koordinasi antar instansi juga intensif dilakukan. Selain Satgas Khusus Mafia Tanah yang sudah dibentuk dan siap menumpas para oknum mafia tanah.

Menurut Irjen Sudjana, polda sudah menerima beberapa laporan terkait hal ini. Baik terkait sertifikat ganda dan masalah tanah lainnya. “Fakta yang ada, memang ada beberapa masyarakat yang melaporkan terkait masalah lahan tanah ini. Memang masalah tanah ini cukup pelik ya. Karena terkadang ada tumpang tindih, ada juga sertifikat doble dan lain-lain,” ungkapnya saay diwawancarai awak media di Mapolda pekan lalu.

Dia menegaskan koordinasi dengan BPN juga terus dilakukan. “Terkait hal ini, kami Polda Sulut akan serius melakukan upaya tindakan terhadap mafia tanah. Kami dalam hal ini sudah berkoordinasi dengan BPN. Karena masalah tanah itu bukan murni tugas kepolisian. Jadi ada beberapa instansi lain, khususnya BPN, sudah kami koordinasikan,” tegasnya menambahkan Polda akan bersama-bersama dengan BPN, untuk melakukan upaya-upaya maksimal terkait dengan mafia tanah itu.

“Saya disini sudah ada beberapa pelaporan, ada sekira 3 yang melaporkan terkait dengan masalah tanah. Ini akan kami luruskan, akan kami tindaklanjuti. Karena bagi kami, yang benar adalah benar. Tidak ada selain itu,” tambahnya.

Untuk beberapa laporan yang masuk akan dicek kembali. Akan segera ditindaklanjuti Dirkrimum dan satgas khusus. “Akan dicek kembali kasus-kasus tersebut. Akan panggil Dirkrimum. Dan sudah kami bentuk satgas khusus mafia tanah ini. Sementara ini sudah kita bentuk dua unit satgas mafia tanah, yang memang kami tugaskan, ada bagian operasional dan ada bagian penyidikan. Yang melidik dan menyidik,” tandas Irjen Sudjana.(gnr)

Artikel Terbaru