33.4 C
Manado
Kamis, 11 Agustus 2022

TERBUKTI! Hakim Vonis Dua Pejabat Dinas PUPR 4,5 Tahun Penjara, Salah Satunya Kepala Dinas 

MANADOPOST.ID – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang memvonis dua mantan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) masing-masing dengan hukuman 4,5 tahun penjara dalam kasus suap pengerjaan empat proyek pada tahun 2021.

Vonis tersebut dijatuhkan Majelis Hakim untuk mantan Kepala Dinas PUPR Muba Herman Mayori dan mantan Kepala Bidang SDA/PPK PUPR Muba Eddi Umari dalam persidangan di PN Palembang, Sumatera Selatan, Selasa.

Hakim Ketua Yoserizal menyatakan, selain hukuman penjara 4 tahun 6 bulan penjara, Edi Umari dan Herman Mayori juga dikenai denda senilai Rp200 juta subsider 4 bulan penjara.

Menurut hakim, hukuman tersebut diberikan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima hadiah atau janji untuk melakukan sesuatu hal yang bertentangan kewajibannya sebagai pegawai negeri secara bersama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama jaksa penuntut umum,” kata hakim.

Tuntutan tersebut sebagaimana Pasal 12 huruf (a) Undang-undang (UU) nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Pasal 64 ke-1 KUHP.

“Dengan ini memerintahkan terdakwa (Edi Umari dan Herman Mayori) tetap dalam tahanan,” kata hakim.

Sementara, terdakwa Edi Umari dan Herman Mayori yang mendengarkan vonis secara daring dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta menyatakan pikir-pikir atas vonis majelis hakim.

MANADOPOST.ID – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang memvonis dua mantan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) masing-masing dengan hukuman 4,5 tahun penjara dalam kasus suap pengerjaan empat proyek pada tahun 2021.

Vonis tersebut dijatuhkan Majelis Hakim untuk mantan Kepala Dinas PUPR Muba Herman Mayori dan mantan Kepala Bidang SDA/PPK PUPR Muba Eddi Umari dalam persidangan di PN Palembang, Sumatera Selatan, Selasa.

Hakim Ketua Yoserizal menyatakan, selain hukuman penjara 4 tahun 6 bulan penjara, Edi Umari dan Herman Mayori juga dikenai denda senilai Rp200 juta subsider 4 bulan penjara.

Menurut hakim, hukuman tersebut diberikan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima hadiah atau janji untuk melakukan sesuatu hal yang bertentangan kewajibannya sebagai pegawai negeri secara bersama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama jaksa penuntut umum,” kata hakim.

Tuntutan tersebut sebagaimana Pasal 12 huruf (a) Undang-undang (UU) nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Pasal 64 ke-1 KUHP.

“Dengan ini memerintahkan terdakwa (Edi Umari dan Herman Mayori) tetap dalam tahanan,” kata hakim.

Sementara, terdakwa Edi Umari dan Herman Mayori yang mendengarkan vonis secara daring dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta menyatakan pikir-pikir atas vonis majelis hakim.

Most Read

Artikel Terbaru

/