28 C
Manado
Kamis, 3 Desember 2020

Tidak Naik, UMP Sulut Ketiga Tertinggi Nasional

MANADOPOST.ID—Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara (Sulut) 2021 tidak mengalami kenaikan. Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni mengatakan, penetapan besaran UMP yang akan mulai berlaku awal 2021, yaitu sebesar Rp 3.310.723 per bulan atau sama seperti tahun lalu.

“Besaran UMP Sulut 2021, menduduki posisi ketiga tertinggi di seluruh Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta yang UMP-nya ditetapkan sebesar Rp 4.416.186 dan Provinsi Papua sebesar Rp 3.516.700,” beber Fatoni, Kamis (4/11).

Menurut Fatoni, kondisi perekonomian di masa pandemi Covid-19 menjadi alasan tidak naiknya standar upah buruh di Sulut. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Pjs Gubernur Sulut Nomor 330 Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2020 tentang UMP Tahun 2020.

“Penetapan UMP juga mempertimbangkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi sesuai dengan pasal 45 ayat 3 peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan,” katanya.

Selain itu, lanjut Fatoni, berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19, dilakukan penyesuaian penetapan nilai UMP tahun 2021 sama dengan nilai UMP tahun 2020 dan juga melaksanakan penetapan UMP setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Surat Menteri Ketenagakerjaan dimaksud bahwa UMP Sulut Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.310.723. Penetapan ini dapat ditinjau kembali dengan menyesuaikan kondisi perekonomian tahun 2021,” ungkapnya.

Lantas bagaimana tanggapan Pengamat Ekonomi Sulut Dr Joy Tulung? Dia menilai kebijakan ini kelihatannya tidak populis. Tapi sebenarnya menyelamatkan para pekerja. “Karena kalau dinaikan sementara keadaan perekonomian belum berubah, tentunya akan ada PHK dari pengusaha atau pemberi kerja, dikarenakan untuk menjaga keseimbangan keuangan perusahaan,” sebutnya.

“Namun dari sisi ekonomi tentunya akan menyebabkan daya beli masyarakat melemah. Khususnya buruh yang bekerja di sektor paling terdampak pandemi, maka tentunya berpotensi penurunan daya beli karena upah tidak akan naik, nah kondisi ini tentunya akan sangat terasa ketika harga bahan kebutuhan sehari-hari naik alias inflasi seiring pemulihan ekonomi,” pungkas Tulung.(cw-01/ayu/ite/gnr)

-

Artikel Terbaru

Lakalantas di Sangihe: 8 Warga Meninggal, 58 Luka Berat, 79 Luka Ringan

Jumlah kasus kecelakaan lalulintas (Lakalantas) di masa pandemi Covid-19 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Satlantas Polres Sangihe selang Tahun 2020 hingga Oktober, tercatat sudah ada 104 kasus.

Kawangkoan Utara Perdana Terapkan STBM

MANADOPOST.ID--Guna mewujudkan masyarakat yang sehat, upaya terus dilakukan pemerintah kabupaten hingga di kecamatan dan desa. Hal itu terbukti dengan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang menjadi salah satu atensi pemerintah Kabupaten Minahasa.

Diapresiasi Tim Kedeputian Kantor Staf Presiden, Ini Kesiapan Polda Sulut Kawal Pilkada Serentak

Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra memaparkan kesiapan Polda Sulut dalam melaksanakan pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2020. Kesiapan pengamanan tersebut dipaparkan Kapolda di hadapan Tim Kedeputian V Kantor Staf Presiden, yang melaksanakan kunjungan kerja di Polda Sulut, Kamis (3/12).

Kasus Covid Masih Bertambah, Ini Pesan Kapolda Panca Putra Hadapi Pilnataru

Polda Sulawesi Utara bersama TNI, Gugus Tugas Covid-19 Provinsi, KPU, Bawaslu, Tokoh Agama dan PHRI, sepakat terus melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Kapolda Sulut: Saya Harap Anda Betul-betul Siap!

Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan tugas yang selama ini dilaksanakan oleh personel Polda Sulut dan seluruh jajaran.