28.4 C
Manado
Selasa, 5 Juli 2022

Diserang Karena Bela 75 Pegawai KPK, Ini Klarifikasi PGI

MANADOPOST.ID – Sikap Persatuan Gereja Indonesia (PGI) yang membela 75 pegawai KPK tak lolos TWK, menuai perdebatan dimasyarakat.

Meski banyak yang mengapresiasi langkah PGI, namun tak sedikit juga orang yang mengecam tindakan PGI itu.

Bahkan belakangan PGI menjadi bulan-bulanan netizen +62, dimana mereka dituding membela organisasi radikal, akibat stigma taliban yang melekat pada 75 pegawai KPK tersebut.

Dikutip dari Channel YouTube Najdwa Sihab, pada tayangan berjudul atas nama pancasila, Sekretaris Eksekutif PGI, Henrek Lokra mengatakan sikap PGI itu merupakan sikap moral.

Ketua Umum PGI, Gomar Gultom
1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Dimana kami melihat ada opini publik yang berkembang pelabelan terhadap ke 75 orang tersebut,” ujarnya.

Ia mengatakan sikap pembelaan terhadap 75 pegawai KPK itu, juga merupakan hal yang biasa, dimana mereka juga sering melakukan tindakan serupa ketika ada kunjungan dan pengeluhan di kantor PGI, yang dirasa tidak adil.

“Sehingga sikap PGI tidak ada bedanya ketika menerima kunjungan dari tujuh orang teman-teman dari KPK, karena PGI ini adalah rumah bersama bagi semua komunitas, yang membicarakan persoalan-persoalan kebangsaan kita,” ujarnya.

Disentil soal maraknya serangan di media sosial terhadap PGI, Henrek mengatakan PGI mengapresiasi pendapat dari setiap orang. Namun PGI tentu memiliki mekanisme menyampaikan pendapat sendiri.

Tangkapan layar Mata Najwa

“Karena tidak semua pendapat yang harus kami bicarakan. Ada juga pendapat yang sifatnya urgent dan harus kita sampaikan,” ujarnya.

Disisi lain, pembelaan terhadap ke 75 pegawai KPK itu, merupakan untuk mendorong presiden agar segera menyelesaikan kegaduhan yang terjadi.

“Karena saat ini sudah ada opini publik yang terbentuk dan sudah memecah masyarakat menjadi dua sisi yang saling bertentangan,” ujarnya.

Sehingga tambah dia pernyataan dari ketua umum PGI, merupakan upaya mendorong agar presiden segera menyelesaikan polemik tersebut.

“Disisi lain, sikap PGI juga didasari pernyataan presiden yang menyatakan TWK tersebut bukan sebagai instrumen dalam alih status kepegawaian di KPK dan atas dasar itu kami menyatakan sikap kami,” terangnya

“Jadi ini adalah bentuk sikap moral karena PGI itu politiknya adalah politik moral, kemampuan untuk hidup didalam policy itu adalah politik PGI, kami tidak ada politik praktis didalam konteks mengurus kekisruan akibat dari pada TWK 75 orang pegawai KPK ini. Sehingga posisioning kami cukup jelas,” tandasnya

Sebelumnya Ketua Umum PGI, Gomar Gultom mendesak agar Presiden Jokowi segera turun tangan mengatasi adanya opini pelabelan radikal pada 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Dalam kesempatan itu Gomar mengatakan adanya opini pelabelan radikal pada 75 pegawai KPK merupakan hal yang kejam.

Ia bahkan mencontohkan pelabelan radikal pada pegawai KPK yang tak lolos TWK, seperti yang dilakukan orde melabeli lawan politiknya komunis.(Don)

MANADOPOST.ID – Sikap Persatuan Gereja Indonesia (PGI) yang membela 75 pegawai KPK tak lolos TWK, menuai perdebatan dimasyarakat.

Meski banyak yang mengapresiasi langkah PGI, namun tak sedikit juga orang yang mengecam tindakan PGI itu.

Bahkan belakangan PGI menjadi bulan-bulanan netizen +62, dimana mereka dituding membela organisasi radikal, akibat stigma taliban yang melekat pada 75 pegawai KPK tersebut.

Dikutip dari Channel YouTube Najdwa Sihab, pada tayangan berjudul atas nama pancasila, Sekretaris Eksekutif PGI, Henrek Lokra mengatakan sikap PGI itu merupakan sikap moral.

Ketua Umum PGI, Gomar Gultom

“Dimana kami melihat ada opini publik yang berkembang pelabelan terhadap ke 75 orang tersebut,” ujarnya.

Ia mengatakan sikap pembelaan terhadap 75 pegawai KPK itu, juga merupakan hal yang biasa, dimana mereka juga sering melakukan tindakan serupa ketika ada kunjungan dan pengeluhan di kantor PGI, yang dirasa tidak adil.

“Sehingga sikap PGI tidak ada bedanya ketika menerima kunjungan dari tujuh orang teman-teman dari KPK, karena PGI ini adalah rumah bersama bagi semua komunitas, yang membicarakan persoalan-persoalan kebangsaan kita,” ujarnya.

Disentil soal maraknya serangan di media sosial terhadap PGI, Henrek mengatakan PGI mengapresiasi pendapat dari setiap orang. Namun PGI tentu memiliki mekanisme menyampaikan pendapat sendiri.

Tangkapan layar Mata Najwa

“Karena tidak semua pendapat yang harus kami bicarakan. Ada juga pendapat yang sifatnya urgent dan harus kita sampaikan,” ujarnya.

Disisi lain, pembelaan terhadap ke 75 pegawai KPK itu, merupakan untuk mendorong presiden agar segera menyelesaikan kegaduhan yang terjadi.

“Karena saat ini sudah ada opini publik yang terbentuk dan sudah memecah masyarakat menjadi dua sisi yang saling bertentangan,” ujarnya.

Sehingga tambah dia pernyataan dari ketua umum PGI, merupakan upaya mendorong agar presiden segera menyelesaikan polemik tersebut.

“Disisi lain, sikap PGI juga didasari pernyataan presiden yang menyatakan TWK tersebut bukan sebagai instrumen dalam alih status kepegawaian di KPK dan atas dasar itu kami menyatakan sikap kami,” terangnya

“Jadi ini adalah bentuk sikap moral karena PGI itu politiknya adalah politik moral, kemampuan untuk hidup didalam policy itu adalah politik PGI, kami tidak ada politik praktis didalam konteks mengurus kekisruan akibat dari pada TWK 75 orang pegawai KPK ini. Sehingga posisioning kami cukup jelas,” tandasnya

Sebelumnya Ketua Umum PGI, Gomar Gultom mendesak agar Presiden Jokowi segera turun tangan mengatasi adanya opini pelabelan radikal pada 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Dalam kesempatan itu Gomar mengatakan adanya opini pelabelan radikal pada 75 pegawai KPK merupakan hal yang kejam.

Ia bahkan mencontohkan pelabelan radikal pada pegawai KPK yang tak lolos TWK, seperti yang dilakukan orde melabeli lawan politiknya komunis.(Don)

Most Read

Artikel Terbaru

/