alexametrics
34.4 C
Manado
Selasa, 19 Oktober 2021
spot_img

Dana Pemerintah Jadi Solusi Jangka Pendek

Hindari Resesi, PE Triwulan III Harus Positif

MANADOPOST.ID—Serapan dana pemerintah menjadi solusi jangka pendek pulihkan ekonomi Sulut, agar Triwulan III bisa positif. Sebab jika dua triwulan berturut-turut pertumbuhan ekonomi (PE) negatif, bersiap masuk ke jurang resesi ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut Rabu (5/8) kemarin merilis, PE Sulut Triwulan II terkontraksi -3,89 persen year on year (yoy). Lebih rendah dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh sebesar 4,27 persen (yoy). Maupun dibandingkan triwulan yang sama pada tahun 2019 yang masih tumbuh tinggi sebesar 5,8% (yoy). Bahkan dibandingkan daerah lain se-Sulawesi kontraksi PE Sulut yang lebih tinggi atau yang paling minus pertumbuhannya (lihat grafis).

Dipaparkan BPS, ada 10 lapangan usaha yang mengalami penurunan. Yaitu tranportasi, jasa pendidikan, real estate, perdagangan besar dan eceran, pertambangan dan penggalian, administrasi pemerintahan, konstruksi, jasa perusahaan, lapangan usaha atau jasa lainnya, dan akomodasi.

Dari 10 lapangan usaha tersebut, empat diantaranya berkaitan langsung dengan pariwisata. Hal ini dibeberkan langsung Kepala BPS Sulut Ateng Hartono, sela penyampaian rilis PE triwulan kedua yang disiarkan langsung melalui kanal Youtube BPS Sulut.

Lanjutnya, ada tujuh lapangan usaha yang tumbuh positif.  Antara lain, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, pengadaan listrik, pengadaan air, industri pengolahan, jasa kesehatan dan pertanian.

Hartono menekankan, Sulut merupakan daerah yang menjadi destinasi wisata. Sehingga ketika tempat wisata banyak yang tutup dampaknya lebih terasa. Pertanian yang diharapkan mampu menyokong pertumbuhan hanya memberi andil 1,27 persen pada triwulan dua tahun ini. Angka tersebut di bawah nasional yang tumbuh 2,19 persen.

“Sehingga, PE kita kontraksinya lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah se Sulawesi,” katanya. Meskipun demikian, dia tetap bersyukur. Karena beberapa lapangan usaha tetap mengalami pertumbuhan, termasuk industri pengolahan. “Industri pengolahan kita lebih tinggi dari nasional, ini cukup bagus,” katanya.

Kontrakasi PE Sulut ini sudah diprediksikan beberapa ekonom. Dr Joy Tulung misalnya. Seperti yang diberitakan Manado Post pada Senin (2/8) lalu, akademisi Unsrat ini mengatakan, pelambatan ekonomi pasti akan terjadi. Bukan hanya di Sulut.

Tapi secara global. Akibat pandemi Covid-19. “Seperti yang diprediksi sebelumnya, Sulut pasti akan mengalami perlambatan. Empat lapangan usaha yang paling terdampak memang perdagangan, pertanian, konstruksi, dan juga transportasi. Ini harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Lantas, apa solusi terbaik agar PE Sulut triwulan ketiga membaik?  Tulung menegaskan, solusinya ada di peningkatan belanja pemerintah. Dia meyakini, peningkatan belanja pemerintah memiliki efek pada Sektor UMKM dan konsumsi rumah tangga.

Dengan konsumsi rumah tangga yang meningkat, perlambatan ekonomi Indonesia tidak semakin dalam dan bahkan perlahan-lahan meningkat. “Ini adalah soluso yang baik, agar ekonomi kita akan kembali positif,” yakinnya.

Senada dikatakan Dr Noldy Tuerah, Ekonom lain. Region Ekonom Sulut itu pun memaparkan beberapa solusi. Menurutnya, saat ini Pemerintah, baik Provisni dan Kabupaten/Kota harus bisa menggelontorkan anggaran yang ada di tiap-tiap daerah. Ini sudah masuk di triwulan tiga, harusnya serapan APBDP sudah di atas 50 persen.

Selain itu, pemerintah juga harus memamgkas birokrasi yang terlalu panjang, dan harus terus melanjutkan kebijakan nasional, seperti mendorong kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Mulai dari rescheduling kredit dan bunga di seluruh bank serta pemberian tambahan pinjaman kredit modal kerja dengan bunga yang disubsidi oleh pemerintah.

“Ini juga sangat penting. Pemerintah pusat mengeluarkan berbagai kebijakan untuk merangsang ekonomi di setiap daerah agar tetap tumbuh di tengah gempuran Covid-19. Sehingga pemerintah daerah wajib memastikan apakah kebijakan tersebut sudah dijalankan dengan baik atau tidak,” tekannya

Tak sampai di situ. Tuerah juga meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melakukan efisiensi alokasi anggaran daerah dan fokus pada sektor-sektor yang digerakan masyarakat  lokal agar lebih efektif. Yang tidak dilupakan adalah pertanian. Pemerintah harus memperjuangkan harga komoditi pertanian, harus lebih baik dan bisa meningkatkan nilai tukar petani (NTP).

Hasil komoditas pertanian Sulut harus bisa dijual ke luar, jangan hanya terfokus pada pasar lokal. Imi juga membutuhkan kerja sama yang baik dari semua pihak.  “Terakhir pemerintah wajib meningkatkan pelayanan dasar publik di bidang esehatan, pendidikan dan sosial,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Arbonas Hutabarat, optimis kedepannya perekonomian Sulut pada triwulan III  berangsur membaik. Dia menjelaskan dampak Covid-19 pada penurunan kinerja perekonomian Sulut, diperkirakan sudah mencapai puncaknya pada triwulan II ini.

Dan tanda-tanda perbaikan aktivitas ekonomi sudah mulai terlihat. Hal ini menurutnya, tidak terlepas dari aktivitas masyarakat di luar rumah yang telah menunjukkan tren kenaikan sejak minggu ketiga Mei. Meski belum sampai pada level sebelum Covid-19.

“Hal ini terkait dengan membaiknya kepercayaan masyarakat seiring peningkatan kapasitas sistem kesehatan dalam pengendalian COVID-19. Juga inisiatif pemerintah provinsi Sulut melalui Pergub No 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19, diharapkan dapat mengakselerasi kembali roda perekonomian, yang didukung dengan penerapan protokol kesehatan yang tepat memasuki paruh kedua tahun ini,” tutur Hutabarat.

Meskipun tak menampik, risiko meluasnya kembali penyebaran pandemi tetap perlu menjadi perhatian utama kebijakan daerah. Sedangkan risiko lambatnya pemulihan ekonomi, perlu dimitigasi dengan kecepatan penyerapan stimulus fiskal daerah dan peningkatan restrukturisasi kredit.

Menyikapi tantangan dan risiko ini, pihaknya  telah memperkuat sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah, sebagai bagian dari upaya bersama mempercepat implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sejalan dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia masingmasing tanggal 16 April 2020 dan 7 Juli 2020, Bank Indonesia berpartisipasi dalam pembelian SBN dari pasar perdana sehingga Pemerintah dapat lebih fokus pada akselerasi realisasi APBN untuk pemulihan ekonomi.

“Selain itu BI akan tetap memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah daerah mendukung pembukaan dan pemulihan sektor produktif strategis dengan menerapkan protokol new normal, memberi dukungan sistem pembayaran non tunai untuk realisasi program jaring pengaman sosial bagi kelompok miskin dan rawan miskin, serta mendorong pemanfaatan digitalisasi dalam kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan UMKM di Sulut,” janji Hutabarat.(ayu/gnr)

PERBANDINGAN PE TRIWULAN II 2020 SE-SULAWESI:

  1. Sulawesi Utara: -3,89
  2. Sulawesi Tengah: -0,06
  3. Sulawesi Selatan: -3,87
  4. Sulawesi Tenggara: -2,39
  5. Gorontalo: -0,27
  6. Sulawesi Barat: -0,78

*Sumber: BPS Sulut, Rabu 5 Agustus 2020.

Pertumbuhan Ekonomi Sulut Menurut Lapangan Usaha di Triwulan II 2020:

  1. Pertanian 1,47 persen
  2. Perdagangan -8,04 persen
  3. Konstruksi 5,24 persen
  4. Industri Pengolahan 5,24 persen
  5. Administrasi Pemerintahan -5,02 persen
  6. Transportasi -31,49 persen
  7. Petambangan -3,47 persen
  8. Informasi dan Komunikasi 15,77 persen
  9. Jasa Keuangan dan Asuransi 12,50 persen
  10. Jase Kesehatan 3,49 persen
  11. Real Estate -1,28 persen
  12. Jasa Pendidikan -0,69 persen
  13. Jasa Lainnya -13,11 persen
  14. Penyediaan Akomodasi -50,28 persen
  15. Pengadaan Air 3,76 persen
  16. Pengadaan Listrik dan Gas 5,60 persen
  17. Jasa Perusahaan -9,74 persen

*Sumber: BPS Sulut, Rabu 5 Agustus 2020.

SOLUSI PE SULUT TRIWULAN III 2020:

  1. Anggaran Pemerintah harus digelontorkan. Masuk triwulan tiga, penyerapan APBD harus di atas 50 persen.
  2. Pemerintah jangan terlalu banyak birokrasi dalam penyerapan anggaran.
  3. Anggaran Rp1 Triliun yang diberikan pemerintah untuk Sulut melalui BPD BSG, triwulan III ini sudah harus terserap ke masyarakat. Apakah kepada petani, UMKM, atau sektor prioritas lainnya.
  4. Harga komoditi harus diperjuangkan. Pertanian harus kembali bangkit, NTP harus meningkat.
  5. Semua instansi yang mengelolah dana pemerintah (APBN/APBD) baik BUMD, BUMN, instansi vertikal, harus menyerapkan anggarannya sehingga banyak uang beredar di masyarakat.
  6. Dana Covid-19 harus segera digunakan.

7.Pembatasan usaha di kawasan bisnis, sudah harus dibuka. Sambil mengikuti prosesur kesehatan.

  1. Sektor swasta harus kembali mempekerjakan tenaga kerja yang dirumahkan.

*Sumber: Peryataan Ekonom, Diolah Manado Post.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru