28.9 C
Manado
Jumat, 27 November 2020

KPK Ingatkan Potensi Korupsi Sponsorship di Pilkada

MANADO—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan calon kepala daerah terkait risiko konflik kepentingan donatur dalam pembiayaan pilkada.

Mekanisme sponsorship itu berpotensi membuka celah korupsi ketika cakada tersebut terpilih nantinya. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan sumbangan donatur mempunyai konsekuensi pamrih. Terutama dalam hal mendapatkan kemudahan perizinan bisnisnya. Konsekuensi lain, kata Nawawi, yakni keleluasaan sponsor dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. Juga keamanan dalam menjalankan bisnisnya. “Hasil survei KPK di tahun 2018 menunjukkan sebanyak 82,3 persen dari cakada yang diwawancarai menyatakan adanya donatur dalam pendanaan pilkada,” ujarnya dalam diskusi Pembekalan Calon Kepala Daerah Provinsi Sulut dan Nusa Tenggara Barat (NTB) di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kamis (5/11).

Merujuk Laporan Harta Kekayaan (LHK) cakada, rata-rata total harta pasangan calon mencapai Rp18,03 miliar. Ada satu pasangan calon yang memiliki harta minus Rp15,17 juta. Di sisi lain, survei KPK di 2018 memperlihatkan kebutuhan dana untuk ikut pilkada di tingkat kabupaten atau kota adalah Rp5-10 Miliar. Sedangkan untuk menang harus menyediakan uang sekitar Rp65 Miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme sponsorship sulit dihindari, terutama bagi cakada yang memiliki harta dibawah rata-rata.

“Survei KPK di 2018 itu bertanya kepada cakada, apakah orang yang menyumbang atau donatur ini mengharapkan balasan di kemudian hari saat para cakada menjabat? Jawabannya, sebagian besar cakada, atau 83,80 persen dari 198 responden, menyatakan akan memenuhi harapan tersebut ketika dia menjabat,” lanjut Nawawi.

Kebutuhan dana pilkada, sebut Nawawi, mencakup beberapa hal. Diantaranya, uang mahar kepada partai politik pendukung, advertising, sosialisasi kepada konstituen, honor saksi di TPS, gratifikasi kepada masyarakat pemilih, serta biaya penyelesaian hukum konflik kemenangan pilkada. “Kebutuhan dana proses Pilkada, sebut Nawawi, mencakup beberapa hal, yakni uang mahar kepada partai politik pendukung, alat peraga di tempat umum, umbul-umbul, kaus, baliho,” pungkasnya.

Lalu, sosialisasi kepada konstituen, transportasi, rapat kader, tatap muka dengan calon pemilih, pertemuan terbatas dan rapat umum, honor saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS), gratifikasi kepada masyarakat pemilih dalam bentuk barang, uang, janji atau beli suara berupa sumbangan natura, serangan fajar, serta biaya penyelesaian hukum konflik kemenangan pilkada.

Sebelumnya, saat membuka kegiatan, Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni menyebutkan pentingnya proses pilkada. Cara dan pelaksanaan pilkada yang baik dan berintegritas pada akhirnya akan memunculkan kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas. “Proses pilkada penting. Dari proses politik pemilihan kepala daerah yang baik dan berintegritas akan menghasilkan kepala daerah yang baik dan berintegritas juga. Proses pilkada yang berintegritas inilah tanggung jawab kita semua, pemerintah, KPU, Bawaslu, KPK, dan partai politik,” katanya.

Dari sisi pemerintahan, menurut Pjs Fatoni, pelaksanaan pilkada bukanlah tujuan akhir. “Tujuan utamanya adalah sesuai sasaran otonomi daerah, yakni mewujudkan proses demokrasi politik melalui partai politik dan DPRD, terpenuhinya pembagian kewenangan administrasi pemerintahan pusat dan daerah, termasuk dalam manajemen birokrasi dan sumber keuangan, serta mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia, sehingga kesejahteraan masyarakat setempat menjadi lebih baik,” jelas dia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sulut Herwyn Malonda menekankan perlunya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pilkada. Di Sulut menurutnya, sampai saat ini sudah ada 69 ASN yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk diberikan sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Berdasarkan rangking kerawanan politik uang, Sulawesi Utara berada di peringkat kedua teratas. Karenanya, yang paling penting adalah edukasi kepada konstituen untuk dapat memilih calon yang menurut mereka berintegritas. “Modus politik uang kini sudah canggih, bukan sekedar sebar uang, tapi juga sudah masuk ke sistem e-money, termasuk pemberian paket data internet ke warga,” ujar Malonda.

Diketahui, pembekalan ini merupakan yang keempat setelah sebelumnya diberikan kepada calon dan penyelenggara pilkada di 12 wilayah, yakni Provinsi Bangka Belitung, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Kalsel, Sulsel, Sumsel, Banten, Kalteng, Sulteng, Sumut, Kaltara, Gorontalo dan Malut. Pembekalan berikutnya rencananya akan diselenggarakan di Kepulauan Riau pada 10 November 2020 untuk empat wilayah lainnya, yaitu Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan Timur.(cw-01/gnr)

-

Artikel Terbaru

ISPA `Serang` Warga Bolmong

MANADOPOST.ID--Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dr Erman Paputungan mengatakan, untuk penyakit yang paling banyak terjadi di Bolmong adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). 

Tiga Tahun,  Pemkab Bagikan 11.819 Sertifikat Tanah

MANADOPOST.ID---Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Selatan (Bolsel) berhasil membagikan sertifikat tanah gratis kurang lebih 11.819 sertifikat.

Kotamobagu Akan Terapkan Elektronifikasi Transaksi Pemda

MANADOPOST.ID--Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kotamobagu, Ahmad Yani Umar, mengatakan pemerintah akan mengeluarkan regulasi Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Bolmong Mulai Salurkan Bantuan Bantuan Tahap VII

MANADOPOST.ID--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) kembali menyalurkan Bantuan tahap VII bagi masyarakat terdampak akibat pandemi Covid-19.

1.600 Tenaga Kerja Tercover BPJS Ketenagakerjaan

MANADOPOST.ID—Untuk melindungi tenaga kerja baik formal maupun informal, Pemkab Sangihe melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sangihe mengakomodir 1.600 tenaga kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan.