alexametrics
31.4 C
Manado
Jumat, 20 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Sosialisasi Tahap Tiga Penlok Penuntasan Banjir Manado Bakal Berlanjut

MANADOPOST.ID—Untuk ketiga kalinya pemerintah bakal menggelar Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) dalam rangkaian proses Penetapan Lokasi (Penlok) Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Manado. Seluruh warga pemilik tanah/bangunan di bantaran Sungai Tikala, Tondano dan Sario yang belum sepakat diminta untuk menghadari sosialisasi tahap tiga tersebut.

Hal ini guna menandatangani berita acara kesepakatan warga bantaran sungai terhadap program pemerintah dalam mengatasi banjir di Kota Manado yang tahapannya sementara berproses saat ini.

DITATA: Tampak areal Sungai Sario mulai tertata rapi. Tanggul pengendali banjir yang dibangun oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi I ini pun menambah keindahan di Jembatan Kuning Boulevard antara kawasan Megamas dan Mantos.

Menurut Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I, I Komang Sudana, bahwa Tahap Sosialisasi ke III sudah dipersiapkan. “Baru-baru ini sudah dilakukan adalah rapat panitia persiapan Penlok untuk rencana sosialisasi tahap tiga. Karena masih ada masyarakat yang berdomisili pada bantaran sungai yang belum menandatangani berita acara,” kata Sudana.

Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Perkimtan Provisi Sulut Steve Kepel menguraikan bahwa sebanyak 441 pemilik tanah/ bangunan yang tersebar pada tiga bantaran sungai yaitu Tikala, Tondano dan Sario yang belum menandatangani berita acara persetujuan untuk Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir.

“Jumlah ini terdiri dari 3 kategori, ada pemilik tanah yang sudah setuju, tapi tidak hadir untuk menandatangani berita acara persetujuan. Ada yang hadir, mereka setuju tapi lupa atau tidak sempat menandatangani berita acara, dan ada pemilik yang menolak,” urai Kepel.

Ia pun menyebutkan bahwa ada 6 pemilik tanah/bangunan telah menyatakan penolakan. “Mereka merupakan pengusaha pertokoan dan toko lainnya,” beber Kepel.

Terkait hal tersebut, Birokrat Senior ini menyebutkan bahwa tim terkait akan melakukan pendekatan. “Jadi solusinya kami, bersama camat, lurah dan ketua lingkungan tetap akan melakukan pendekatan ke masyarakat yang bersangkutan melalui rencana sosialisasi tahap tiga. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari mendatang,” kata Kepel.

Ia pun berharap agar masyarakat yang belum menandatangani berita acara pada tahap I dan II dapat hadir untuk menyatakan pendapat mereka terhadap rencana pemerintah dalam menuntaskan banjir di Kota Manado.

“Harapannya 441 pemilik tanah dan bangunan yang belum menandatangani berita acara Sepakat atau Tidak Sepakat dapat hadir. Yang belum sepakat dapat dijelaskan seperti apa penolakannya. Karna Kapan lagi program ini akan ada di Manado untuk menuntaskan banjir. Sesuai pemaparan Direktur Sungai dan Pantai Dirjen Sumber Daya Air bahwa, hanya ada dua kota di seluruh Indonesia yang dapat bantuan Bank Dunia dalam program penuntasan banjir,” tegas Kepel.

Selain dukungan masyarakat, Kepel pun berharap Pemkot dapat mensupport program pemerintah pusat dibawah Kementerian PUPR tersebut. “Harapannya Pemkot Manado dan pihak terkait bisa mengayomi masyarakatnya untuk bisa menunjang program ini sepenuhnya. Bahkan setiap pihak harus betul‐betul paham dan berkontribusi untuk mendukung program pemerintah ini. Karena program ini sebenarnya juga sejalan dengan program pemerintah daerah yakni penataan kawasan perkotaan. Dengan terlaksananya Program Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir sebenarnya dengan sendirinya akan mewujudkan kawasan perkotaan yang lebih baik dan itu sejalan dengan program yang ada di kota Manado,” tegas Kepel.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Satker PJSA sekaligus Kepala Seksi Pelaksanaan BWS Sulawesi I Novie Ilat. “Harapannya agar warga yang nanti diundang kembali, dapat hadir. Karena harus ada alasan yang jelas, kenapa tidak setuju dengan program pemerintahan untuk penanganan banjir di Kota Manado. Salah satunya ada masyarakat di Tanjung Batu. Supaya dengan kehadiran pada sosialisasi ke tiga ini, kita dapat teliti penolakannya seperti apa dan apa alasannya,” jelas Ilat.

Ia pun menguraikan, dengan kehadiran masyarakat pada sosialisasi Tahap III serta adanya dukungan warga bantaran sungai untuk sepakat terhadap program pemerintah pusat, maka tahapan selanjutnya dalam program penanganan banjir Manado dapat dilanjutkan.

“Mudah-mudahan tahun ini, Penlok segera selesai supaya tahapan lainnya dapat diikuti. Yaitu tahapan inventarisasi, penilaian appraisal, sosialisasi pra pembayaran hingga proses pembayaran segera dilakukan. Sehingga dana pembebasan lahan tahun ini dari pusat dapat terserap. Jangan seperti ditahun 2021 lalu, ada 150 miliar dana pembebasan lahan tahap I untuk program ini dikembalikan ke negara,” tutup Ilat. (Desmianti Babo)

MANADOPOST.ID—Untuk ketiga kalinya pemerintah bakal menggelar Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) dalam rangkaian proses Penetapan Lokasi (Penlok) Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Manado. Seluruh warga pemilik tanah/bangunan di bantaran Sungai Tikala, Tondano dan Sario yang belum sepakat diminta untuk menghadari sosialisasi tahap tiga tersebut.

Hal ini guna menandatangani berita acara kesepakatan warga bantaran sungai terhadap program pemerintah dalam mengatasi banjir di Kota Manado yang tahapannya sementara berproses saat ini.

DITATA: Tampak areal Sungai Sario mulai tertata rapi. Tanggul pengendali banjir yang dibangun oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi I ini pun menambah keindahan di Jembatan Kuning Boulevard antara kawasan Megamas dan Mantos.

Menurut Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I, I Komang Sudana, bahwa Tahap Sosialisasi ke III sudah dipersiapkan. “Baru-baru ini sudah dilakukan adalah rapat panitia persiapan Penlok untuk rencana sosialisasi tahap tiga. Karena masih ada masyarakat yang berdomisili pada bantaran sungai yang belum menandatangani berita acara,” kata Sudana.

Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Perkimtan Provisi Sulut Steve Kepel menguraikan bahwa sebanyak 441 pemilik tanah/ bangunan yang tersebar pada tiga bantaran sungai yaitu Tikala, Tondano dan Sario yang belum menandatangani berita acara persetujuan untuk Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir.

“Jumlah ini terdiri dari 3 kategori, ada pemilik tanah yang sudah setuju, tapi tidak hadir untuk menandatangani berita acara persetujuan. Ada yang hadir, mereka setuju tapi lupa atau tidak sempat menandatangani berita acara, dan ada pemilik yang menolak,” urai Kepel.

Ia pun menyebutkan bahwa ada 6 pemilik tanah/bangunan telah menyatakan penolakan. “Mereka merupakan pengusaha pertokoan dan toko lainnya,” beber Kepel.

Terkait hal tersebut, Birokrat Senior ini menyebutkan bahwa tim terkait akan melakukan pendekatan. “Jadi solusinya kami, bersama camat, lurah dan ketua lingkungan tetap akan melakukan pendekatan ke masyarakat yang bersangkutan melalui rencana sosialisasi tahap tiga. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari mendatang,” kata Kepel.

Ia pun berharap agar masyarakat yang belum menandatangani berita acara pada tahap I dan II dapat hadir untuk menyatakan pendapat mereka terhadap rencana pemerintah dalam menuntaskan banjir di Kota Manado.

“Harapannya 441 pemilik tanah dan bangunan yang belum menandatangani berita acara Sepakat atau Tidak Sepakat dapat hadir. Yang belum sepakat dapat dijelaskan seperti apa penolakannya. Karna Kapan lagi program ini akan ada di Manado untuk menuntaskan banjir. Sesuai pemaparan Direktur Sungai dan Pantai Dirjen Sumber Daya Air bahwa, hanya ada dua kota di seluruh Indonesia yang dapat bantuan Bank Dunia dalam program penuntasan banjir,” tegas Kepel.

Selain dukungan masyarakat, Kepel pun berharap Pemkot dapat mensupport program pemerintah pusat dibawah Kementerian PUPR tersebut. “Harapannya Pemkot Manado dan pihak terkait bisa mengayomi masyarakatnya untuk bisa menunjang program ini sepenuhnya. Bahkan setiap pihak harus betul‐betul paham dan berkontribusi untuk mendukung program pemerintah ini. Karena program ini sebenarnya juga sejalan dengan program pemerintah daerah yakni penataan kawasan perkotaan. Dengan terlaksananya Program Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir sebenarnya dengan sendirinya akan mewujudkan kawasan perkotaan yang lebih baik dan itu sejalan dengan program yang ada di kota Manado,” tegas Kepel.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Satker PJSA sekaligus Kepala Seksi Pelaksanaan BWS Sulawesi I Novie Ilat. “Harapannya agar warga yang nanti diundang kembali, dapat hadir. Karena harus ada alasan yang jelas, kenapa tidak setuju dengan program pemerintahan untuk penanganan banjir di Kota Manado. Salah satunya ada masyarakat di Tanjung Batu. Supaya dengan kehadiran pada sosialisasi ke tiga ini, kita dapat teliti penolakannya seperti apa dan apa alasannya,” jelas Ilat.

Ia pun menguraikan, dengan kehadiran masyarakat pada sosialisasi Tahap III serta adanya dukungan warga bantaran sungai untuk sepakat terhadap program pemerintah pusat, maka tahapan selanjutnya dalam program penanganan banjir Manado dapat dilanjutkan.

“Mudah-mudahan tahun ini, Penlok segera selesai supaya tahapan lainnya dapat diikuti. Yaitu tahapan inventarisasi, penilaian appraisal, sosialisasi pra pembayaran hingga proses pembayaran segera dilakukan. Sehingga dana pembebasan lahan tahun ini dari pusat dapat terserap. Jangan seperti ditahun 2021 lalu, ada 150 miliar dana pembebasan lahan tahap I untuk program ini dikembalikan ke negara,” tutup Ilat. (Desmianti Babo)

Most Read

Artikel Terbaru

/