3 Tahun Duit Dinkes Minahasa tak Dimanfaatkan ke Rakyat, Kadis: Saya Lagi Tugas Luar, Mau Off Dulu

MANADOPOST.ID-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Glady Kandouw SE (GK), menyentil soal program Universal Health Coverage Pemkab beberapa tahun terakhir.

Karena menurut GK, tahun 2019, hampir seluruh warga Minahasa, atau sekira 75 persen di cover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemkab.

Namun selanjutnya, di tahun 2020, warga Minahasa hanya tercover kurang lebih 50 persen. Mirisnya lagi, kata GK, di tahun 2023, hanya tinggal 25 persen saja.

“Tetapi, lebih mirisnya lagi, kalau bilang anggaran ini tidak cukup. Tapi kenapa di Dinas Kesehatan yang notabene begitu banyak recofusing anggaran yang dianggarkan di situ, tiga tahun berturut-turut terjadi silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran). Anggarannya padahal bisa dipakai untuk menanggung BPJS  kesehatan bagi warga Minahasa,” beber dia usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Minahasa bersama eksekutif serta BPJS dan PLN, Senin (6/3) kemarin.

Itu sebabnya, kata GK, DPRD akan mencari tahu apa penyebabnya sehingga program universal coverage Pemkab Minahasa tidak jalan sebagaimana mestinya.

“Kalau hanya satu tahun itu terjadi kita pasti maklumi. Tapi ini sudah tiga tahun berturut-turut terjadi silpa. Apa artinya ini?,” tanya politisi yang dikenal vokal ini.

Menurut GK, ada beberapa program Pemkab Minahasa yang semestinya tidak diberikan anggaran besar, karena tidak terpakai alias hanya menjadi silpa.

“Kenapa anggaran itu tidak di cover saja untuk digunakan di BPJS Kesehatan. Atau bisa saja digunakan untuk tunjangan tenaga ahli kesehatan agar lebih bermanfaat. Atau anggaran di Dinkes itu, bisa dipakai untuk mendatangkan dokter-dokter serta tenaga ahli untuk membantu peningkatan sektor kesehatan di Minahasa,” sarannya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Minahasa dr Olviane Ratu ketika dimintai tanggapan soal adanya Silpa di dinasnya, belum memberikan informasi detail. “Nanti bisa ke kantor ketemu ibu Sek. Saya lagi tugas luar daerah sama ibu Sekda. Mau off dulu,” urainya via chatingan whatssap kepada Manado Post.

Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi. Memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.(ler)

MANADOPOST.ID-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Glady Kandouw SE (GK), menyentil soal program Universal Health Coverage Pemkab beberapa tahun terakhir.

Karena menurut GK, tahun 2019, hampir seluruh warga Minahasa, atau sekira 75 persen di cover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemkab.

Namun selanjutnya, di tahun 2020, warga Minahasa hanya tercover kurang lebih 50 persen. Mirisnya lagi, kata GK, di tahun 2023, hanya tinggal 25 persen saja.

“Tetapi, lebih mirisnya lagi, kalau bilang anggaran ini tidak cukup. Tapi kenapa di Dinas Kesehatan yang notabene begitu banyak recofusing anggaran yang dianggarkan di situ, tiga tahun berturut-turut terjadi silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran). Anggarannya padahal bisa dipakai untuk menanggung BPJS  kesehatan bagi warga Minahasa,” beber dia usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Minahasa bersama eksekutif serta BPJS dan PLN, Senin (6/3) kemarin.

Itu sebabnya, kata GK, DPRD akan mencari tahu apa penyebabnya sehingga program universal coverage Pemkab Minahasa tidak jalan sebagaimana mestinya.

“Kalau hanya satu tahun itu terjadi kita pasti maklumi. Tapi ini sudah tiga tahun berturut-turut terjadi silpa. Apa artinya ini?,” tanya politisi yang dikenal vokal ini.

Menurut GK, ada beberapa program Pemkab Minahasa yang semestinya tidak diberikan anggaran besar, karena tidak terpakai alias hanya menjadi silpa.

“Kenapa anggaran itu tidak di cover saja untuk digunakan di BPJS Kesehatan. Atau bisa saja digunakan untuk tunjangan tenaga ahli kesehatan agar lebih bermanfaat. Atau anggaran di Dinkes itu, bisa dipakai untuk mendatangkan dokter-dokter serta tenaga ahli untuk membantu peningkatan sektor kesehatan di Minahasa,” sarannya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Minahasa dr Olviane Ratu ketika dimintai tanggapan soal adanya Silpa di dinasnya, belum memberikan informasi detail. “Nanti bisa ke kantor ketemu ibu Sek. Saya lagi tugas luar daerah sama ibu Sekda. Mau off dulu,” urainya via chatingan whatssap kepada Manado Post.

Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi. Memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.(ler)