22.4 C
Manado
Jumat, 19 Agustus 2022

RPP Digodok Pemerintah, Awal Mei THR PNS Cair Tanpa Potongan

MANADOPOST.ID-Anggaran tunjangan hari raya (THR) untuk abdi negara dipastikan siap. Tahun ini, gaji THR akan diberikan tanpa potongan atau full.

Tidak seperti tahun sebelumnya, THR PNS harus mengalami pemangkasan karena pemerintah merealokasikan anggaran untuk menangani pandemi Covid-19. Tahun ini dijanjikan akan kembali diberikan secara full.

Lantas kapan pencairannya? Pencairan dana THR umumnya dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 10 hari kerja atau 14 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jika hari Raya jatuh pada 13-14 Mei, maka THR diberikan paling lambat di awal bulan Mei 2021.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, saat ini pihaknya masih membahas skema pemberian THR PNS. “RPP (rancangan Peraturan Pemerintah) nya sedang dibahas,” ujarnya dilansir dari cnbc.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Oleh karenanya ia menjelaskan saat ini belum bisa memberikan keterangan lebih detail. Saat ini Pemerintah juga masih fokus dalam pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19. “Nanti kalau sudah siap, akan dijelaskan oleh Menteri Keuangan,” jelasnya.

Di sisi lain, jelang pendaftaran CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021, Kementerian Keuangan menerbitkan surat kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota di Indonesia. THR dan gaji 13 juga disinggung dalam surat ini. Surat Nomor: S-46/PK/2021 tertanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti itu berisi tentang perhitungan anggaran PPPK dalam alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) 2021. “Sehubungan dengan rencana pengangkatan PPPK secara nasional, kami perlu menyampaikan beberapa hal agar Pemda segera melakukan rekrutmen PPPK 2021,” kata Astera Primanto Bhakti dalam suratnya.

Adapun 6 poin surat Kemenkeu, sebagai berikut: Pertama, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN TA 2021 dan penyesuaian alokasi DAU TA 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa TA 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, telah ditetapkan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021 yang dihitung berdasarkan formula alokasi fasar dan celah fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, Alokasi dasar sebagaimana dimaksud di atas telah memperhitungkan jumlah gaji aparatur sipil negara (ASN) daerah yang terdiri dari belanja pegawai PNS daerah tahun 2020, formasi CPNS daerah 2021, formasi PPPK 2021, serta kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan tunjangan penghasilan ke-13 tahun 2021.

Poin ketiga, Jumlah formasi PPPK guru tahun 2021 yang diperhitungkan dalam alokasi dasar DAU sebanyak 1.002.616 formasi dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp19,40 triliun sebagaimana data formasi dan kebutuhan anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan melalui surat Nomor 62791/MPK.A/KU/2020 tanggal 17 Juli 2020 mengenai kebutuhan guru non-PNS di tahun 2021.

Keempat, Berdasarkan penjelasan Pasal 11 ayat (21) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020, pembayaran gaji PPPK guru tahun 2021 sebesar Rp19,40 triliun dimaksud menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib paling sedikit sebesar 25% dari alokasi dana transfer umum (DTU) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjanganpenyediaan layanan publik antardaerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan.

Kelima, Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, diharapkan kepada saudara untuk segera melaksanakan pengangkatan PPPK sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan PPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Poin keenam, Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apa pun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apa pun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menjelaskan pada tahun ini rencananya THR akan diberikan secara full. Bahkan anggaran THR sudah masuk dalam APBN 2021. Meski demikian, sebelum memutuskan skema pemberian THR ini, Pemerintah akan terus melihat kondisi keuangan negara yang harus memulihkan ekonomi akibat virus Corona yang menyebar di Indonesia sejak tahun lalu.

Komponen THR yang diterima para abdi negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 tahun 2019 tentang gaji PNS, gaji yang diterima PNS dikategorikan dengan beberapa golongan, yakni dari yang masa kerja terendah hingga masa kerja tertinggi.

Untuk PNS golongan I masa kerja 0 tahun, menerima gaji Rp 1,56 juta per bulan. Sementara PNS golongan IV masa kerja 32 tahun, menerima gaji hingga Rp 5,9 juta.

Berikut simulasi gaji THR yang diterima PNS, ditambah dengan komponen-komponen di dalamnya, seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan termasuk dengan tunjangan kinerja. Misalnya, dari PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.37 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja di lingkungan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
Tunjangan kinerja yang diterima untuk jabatan terendah seperti pelaksana menerima Rp 5,36 juta. Sementara itu, tunjangan kinerja tertinggi untuk jabatan tertinggi yakni Eselon I menerima Rp 117,3 juta.

Artinya, THR yang diterima PNS dengan menggabungkan gaji pokok dan tunjangan kinerja untuk jabatan terendah mencapai Rp 6,92 juta, sementara untuk jabatan tertinggi, bisa mencapai Rp123,2 juta. Besaran THR yang diterima PNS di atas belum mencakup tunjangan-tunjangan lainnya yang dimasukkan dalam komponen gaji, seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau umum.

Namun, perlu dicatat bahwa tunjangan kinerja yang diterima PNS Direktorat Jenderal Pajak memiliki dasar penghitungan baru yakni memperhatikan Nilai Kinerja Pegawai (NKP), prestasi kerja, dan kontribusi pegawai.

Artinya, tidak semua PNS Pajak mendapatkan tunjangan kinerja yang sama. Hal ini dikarenakan basis penghitungan yang digunakan untuk pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kinerja masing-masing PNS. Sebagai catatan, simulasi yang dilakukan hanya mengacu pada satu instansi. Setiap kementerian lembaga memiliki dasar sendiri dalam menentukan tunjangan kinerja bagi para pegawainya.(gnr)

MANADOPOST.ID-Anggaran tunjangan hari raya (THR) untuk abdi negara dipastikan siap. Tahun ini, gaji THR akan diberikan tanpa potongan atau full.

Tidak seperti tahun sebelumnya, THR PNS harus mengalami pemangkasan karena pemerintah merealokasikan anggaran untuk menangani pandemi Covid-19. Tahun ini dijanjikan akan kembali diberikan secara full.

Lantas kapan pencairannya? Pencairan dana THR umumnya dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 10 hari kerja atau 14 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jika hari Raya jatuh pada 13-14 Mei, maka THR diberikan paling lambat di awal bulan Mei 2021.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, saat ini pihaknya masih membahas skema pemberian THR PNS. “RPP (rancangan Peraturan Pemerintah) nya sedang dibahas,” ujarnya dilansir dari cnbc.

Oleh karenanya ia menjelaskan saat ini belum bisa memberikan keterangan lebih detail. Saat ini Pemerintah juga masih fokus dalam pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19. “Nanti kalau sudah siap, akan dijelaskan oleh Menteri Keuangan,” jelasnya.

Di sisi lain, jelang pendaftaran CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021, Kementerian Keuangan menerbitkan surat kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota di Indonesia. THR dan gaji 13 juga disinggung dalam surat ini. Surat Nomor: S-46/PK/2021 tertanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti itu berisi tentang perhitungan anggaran PPPK dalam alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) 2021. “Sehubungan dengan rencana pengangkatan PPPK secara nasional, kami perlu menyampaikan beberapa hal agar Pemda segera melakukan rekrutmen PPPK 2021,” kata Astera Primanto Bhakti dalam suratnya.

Adapun 6 poin surat Kemenkeu, sebagai berikut: Pertama, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN TA 2021 dan penyesuaian alokasi DAU TA 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa TA 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, telah ditetapkan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021 yang dihitung berdasarkan formula alokasi fasar dan celah fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, Alokasi dasar sebagaimana dimaksud di atas telah memperhitungkan jumlah gaji aparatur sipil negara (ASN) daerah yang terdiri dari belanja pegawai PNS daerah tahun 2020, formasi CPNS daerah 2021, formasi PPPK 2021, serta kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan tunjangan penghasilan ke-13 tahun 2021.

Poin ketiga, Jumlah formasi PPPK guru tahun 2021 yang diperhitungkan dalam alokasi dasar DAU sebanyak 1.002.616 formasi dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp19,40 triliun sebagaimana data formasi dan kebutuhan anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan melalui surat Nomor 62791/MPK.A/KU/2020 tanggal 17 Juli 2020 mengenai kebutuhan guru non-PNS di tahun 2021.

Keempat, Berdasarkan penjelasan Pasal 11 ayat (21) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020, pembayaran gaji PPPK guru tahun 2021 sebesar Rp19,40 triliun dimaksud menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib paling sedikit sebesar 25% dari alokasi dana transfer umum (DTU) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjanganpenyediaan layanan publik antardaerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan.

Kelima, Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, diharapkan kepada saudara untuk segera melaksanakan pengangkatan PPPK sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan PPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Poin keenam, Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apa pun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apa pun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menjelaskan pada tahun ini rencananya THR akan diberikan secara full. Bahkan anggaran THR sudah masuk dalam APBN 2021. Meski demikian, sebelum memutuskan skema pemberian THR ini, Pemerintah akan terus melihat kondisi keuangan negara yang harus memulihkan ekonomi akibat virus Corona yang menyebar di Indonesia sejak tahun lalu.

Komponen THR yang diterima para abdi negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 tahun 2019 tentang gaji PNS, gaji yang diterima PNS dikategorikan dengan beberapa golongan, yakni dari yang masa kerja terendah hingga masa kerja tertinggi.

Untuk PNS golongan I masa kerja 0 tahun, menerima gaji Rp 1,56 juta per bulan. Sementara PNS golongan IV masa kerja 32 tahun, menerima gaji hingga Rp 5,9 juta.

Berikut simulasi gaji THR yang diterima PNS, ditambah dengan komponen-komponen di dalamnya, seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan termasuk dengan tunjangan kinerja. Misalnya, dari PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.37 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja di lingkungan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
Tunjangan kinerja yang diterima untuk jabatan terendah seperti pelaksana menerima Rp 5,36 juta. Sementara itu, tunjangan kinerja tertinggi untuk jabatan tertinggi yakni Eselon I menerima Rp 117,3 juta.

Artinya, THR yang diterima PNS dengan menggabungkan gaji pokok dan tunjangan kinerja untuk jabatan terendah mencapai Rp 6,92 juta, sementara untuk jabatan tertinggi, bisa mencapai Rp123,2 juta. Besaran THR yang diterima PNS di atas belum mencakup tunjangan-tunjangan lainnya yang dimasukkan dalam komponen gaji, seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau umum.

Namun, perlu dicatat bahwa tunjangan kinerja yang diterima PNS Direktorat Jenderal Pajak memiliki dasar penghitungan baru yakni memperhatikan Nilai Kinerja Pegawai (NKP), prestasi kerja, dan kontribusi pegawai.

Artinya, tidak semua PNS Pajak mendapatkan tunjangan kinerja yang sama. Hal ini dikarenakan basis penghitungan yang digunakan untuk pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kinerja masing-masing PNS. Sebagai catatan, simulasi yang dilakukan hanya mengacu pada satu instansi. Setiap kementerian lembaga memiliki dasar sendiri dalam menentukan tunjangan kinerja bagi para pegawainya.(gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/