24.4 C
Manado
Selasa, 5 Juli 2022

Kasus di Sulut Masuk Radar KPK, Nawawi: Kami Sementara Supervisi

MANADO—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), tak main-main dalam upaya membersihkan praktik korupsi di daerah. KPK mengaku sementara melakukan supervisi sejumlah kasus di Sulut.

Wakil Ketua KPK RI Nawawi Pomolango dan tim yang menyambangi Sulut, telah ‘menyisir’ tiga lembaga penegakan hukum. Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra, Kajati Sulut Andi Arief MH, dan Kepala Pengadilan Tinggi Manado Arif Supratman, sepakat bekerja sama. “Peran Kejaksaan sangat penting terkait upaya peningkatan pendapatan daerah dan penyelesaian aset bermasalah dalam pelaksanaan tugas kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara,” ujar Nawawi, saat Rapat Koordinasi Wilayah III KPK dengan aparat penegak hukum di Sulut. Yaitu Polda, Kejati, dan Pengadilan Tinggi (PT). Membahas sinergi dalam pemberantasan korupsi di daerah.

Dalam kesempatan rakor dengan Kajati Sulut bersama jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari), Nawawi meminta perhatian khusus kejaksaan terkait perbaikan tata kelola manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Kedua fokus area tersebut, sebut Nawawi, merupakan dua dari delapan area intervensi pencegahan korupsi yang KPK lakukan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah.

Namun demikian, Nawawi mengingatkan bahwa sesuai amanat UU, tugas KPK sesuai pasal 6 huruf b dan e KPK berwenang melakukan koordinasi dan supervisi. “KPK melalui Korwil III yang terdiri atas Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Penindakan dan Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan, saat ini sedang melakukan supervisi atas beberapa kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Sulut,” tegas Nawawi.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Hal tersebut dibenarkan oleh Kajati Sulut Andi Muh Iqbal Arief MH. Katanya ada beberapa perkara yang dinilainya cukup sulit dalam pembuktiannya. Melalui fungsi koordinasi dan supervisi, KPK akan memfasilitasi kendala tersebut. Selain itu, disampaikannya bahwa jajarannya saat ini juga tengah disibukan dengan tugas terkait penanganan Covid-19. “Perlu disampaikan bahwa di samping penanganan perkara kita ada Jamdatun, sesuai arahan Presiden kita ikut mendampingi dan mengawal terkait anggaran dan dana Covid yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kunjungan itu, Nawawi yang diketahui sebagi putra Sulut asal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, juga melihat sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis IT Kejati Sulut. Kajati juga memperlihatkan sistem operasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Mulai dari pengisian daftar tamu secara digital dengan melakukan scan wajah. Nawawi bersama tim pun tak luput dalam pengisian daftar tamu tersebut. Selain untuk tamu, absensi digital berlaku juga bagi seluruh pegawai Kejati. Kajati juga menjelaskan standard operasional yang dilakukan petugas di PTSP dalam melayani tamu bahkan masyarakat pencari keadilan, serta dapat melihat langsung setiap kegiatan yang dilakukan Kejati melalui sarana TV informasi digital.

“Kami berharap, pemberantasan korupsi yang terintegrasi di wilayah Sulut, dapat menjadikan momentum kepada seluruh aparat penegak hukumya yang ada di Wilayah Sulut khususnya di Kejati Sulut serta Kejari dan Cabjari se Sulawesi Utara, untuk terus berkarya dengan melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,” sebut Andi Arief. “Sehingga sebagaimana harapan bapak Presiden yang tentunya merupakan harapan seluruh elemen masyarakat dan Bangsa Indonesia bahwa suatu saat Indonesia akan berhasil membangun masyarakatnya menjadi bangsa yang bebas korupsi,” tutup Andi Arief.

Di tempat lain, saat Nawawi dan beberapa staf bertemu Kapolda Sulut, Irjen Panca Putra mengaku masih banyak kasus korupsi yang belum tertangani. Iapun berharap dengan kerja sama yang lebih baik bersama KPK, pencegahan dan pemberantasan korupsi di tanah Nyiur Melambai makin maksimal. “Kita sepakat ke depan akan lebih banyak membangun komunikasi, sehingga KPK dan Polda Sulut akan lebih bersinergi,” sebut Irjen Panca Putra, yang diketahui juga merupakan eks Direktur Penyidikan KPK RI. “Mudah-mudahan, kerja sama ini bisa menyelesaikan perkara yang masih mangkrak, biar ada kepastian hukum dan mengurangi kerugian negara,” tegas, jenderal bintang dua ini.

KPT Manado Arif Supratman menjelaskan bahwa dirinya dan jajaran telah berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja peradilan. Dalam kesempatan tersebut dia juga menyampaikan kinerja lembaga yang dipimpinnya khususnya terkait perkara korupsi. Di tahun 2019 ada 23 perkara dan hingga November 2020 ada 11 perkara yang masuk. Semua putusan perkara tersebut, menurutnya tidak ada yang diputus lebih rendah dari putusan sebelumnya. “Janji dan tekad kami memasuki kantor baru ini adalah meningkatkan dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan rakor dengan Kepala Pengadilan Tinggi (KPT) Manado Arif Supratman beserta jajarannya, Nawawi meminta pengadilan melakukan upaya pengawasan dalam mencermati kasus-kasus terkait aset daerah. Hal ini, didasarkan pada informasi yang KPK peroleh dari kajian hakim agung di wilayah Jawa Tengah bahwa dari 100 perkara gugatan terkait aset negara, 99% pemda kalah. “Kami tidak meminta hakim dalam posisi berat sebelah. Kami menghormati independensi hakim. Kami hanya minta ada pengawasan, karena pengadilan tinggi merupakan perwakilan MA di daerah. Khususnya dalam kasus-kasus aset daerah,” tegasnya. Perlu diketahui, semua pertemuan penegak hukum tersebut, menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat.(***)

MANADO—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), tak main-main dalam upaya membersihkan praktik korupsi di daerah. KPK mengaku sementara melakukan supervisi sejumlah kasus di Sulut.

Wakil Ketua KPK RI Nawawi Pomolango dan tim yang menyambangi Sulut, telah ‘menyisir’ tiga lembaga penegakan hukum. Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra, Kajati Sulut Andi Arief MH, dan Kepala Pengadilan Tinggi Manado Arif Supratman, sepakat bekerja sama. “Peran Kejaksaan sangat penting terkait upaya peningkatan pendapatan daerah dan penyelesaian aset bermasalah dalam pelaksanaan tugas kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara,” ujar Nawawi, saat Rapat Koordinasi Wilayah III KPK dengan aparat penegak hukum di Sulut. Yaitu Polda, Kejati, dan Pengadilan Tinggi (PT). Membahas sinergi dalam pemberantasan korupsi di daerah.

Dalam kesempatan rakor dengan Kajati Sulut bersama jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari), Nawawi meminta perhatian khusus kejaksaan terkait perbaikan tata kelola manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Kedua fokus area tersebut, sebut Nawawi, merupakan dua dari delapan area intervensi pencegahan korupsi yang KPK lakukan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah.

Namun demikian, Nawawi mengingatkan bahwa sesuai amanat UU, tugas KPK sesuai pasal 6 huruf b dan e KPK berwenang melakukan koordinasi dan supervisi. “KPK melalui Korwil III yang terdiri atas Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Penindakan dan Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan, saat ini sedang melakukan supervisi atas beberapa kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Sulut,” tegas Nawawi.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kajati Sulut Andi Muh Iqbal Arief MH. Katanya ada beberapa perkara yang dinilainya cukup sulit dalam pembuktiannya. Melalui fungsi koordinasi dan supervisi, KPK akan memfasilitasi kendala tersebut. Selain itu, disampaikannya bahwa jajarannya saat ini juga tengah disibukan dengan tugas terkait penanganan Covid-19. “Perlu disampaikan bahwa di samping penanganan perkara kita ada Jamdatun, sesuai arahan Presiden kita ikut mendampingi dan mengawal terkait anggaran dan dana Covid yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kunjungan itu, Nawawi yang diketahui sebagi putra Sulut asal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, juga melihat sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis IT Kejati Sulut. Kajati juga memperlihatkan sistem operasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Mulai dari pengisian daftar tamu secara digital dengan melakukan scan wajah. Nawawi bersama tim pun tak luput dalam pengisian daftar tamu tersebut. Selain untuk tamu, absensi digital berlaku juga bagi seluruh pegawai Kejati. Kajati juga menjelaskan standard operasional yang dilakukan petugas di PTSP dalam melayani tamu bahkan masyarakat pencari keadilan, serta dapat melihat langsung setiap kegiatan yang dilakukan Kejati melalui sarana TV informasi digital.

“Kami berharap, pemberantasan korupsi yang terintegrasi di wilayah Sulut, dapat menjadikan momentum kepada seluruh aparat penegak hukumya yang ada di Wilayah Sulut khususnya di Kejati Sulut serta Kejari dan Cabjari se Sulawesi Utara, untuk terus berkarya dengan melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,” sebut Andi Arief. “Sehingga sebagaimana harapan bapak Presiden yang tentunya merupakan harapan seluruh elemen masyarakat dan Bangsa Indonesia bahwa suatu saat Indonesia akan berhasil membangun masyarakatnya menjadi bangsa yang bebas korupsi,” tutup Andi Arief.

Di tempat lain, saat Nawawi dan beberapa staf bertemu Kapolda Sulut, Irjen Panca Putra mengaku masih banyak kasus korupsi yang belum tertangani. Iapun berharap dengan kerja sama yang lebih baik bersama KPK, pencegahan dan pemberantasan korupsi di tanah Nyiur Melambai makin maksimal. “Kita sepakat ke depan akan lebih banyak membangun komunikasi, sehingga KPK dan Polda Sulut akan lebih bersinergi,” sebut Irjen Panca Putra, yang diketahui juga merupakan eks Direktur Penyidikan KPK RI. “Mudah-mudahan, kerja sama ini bisa menyelesaikan perkara yang masih mangkrak, biar ada kepastian hukum dan mengurangi kerugian negara,” tegas, jenderal bintang dua ini.

KPT Manado Arif Supratman menjelaskan bahwa dirinya dan jajaran telah berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja peradilan. Dalam kesempatan tersebut dia juga menyampaikan kinerja lembaga yang dipimpinnya khususnya terkait perkara korupsi. Di tahun 2019 ada 23 perkara dan hingga November 2020 ada 11 perkara yang masuk. Semua putusan perkara tersebut, menurutnya tidak ada yang diputus lebih rendah dari putusan sebelumnya. “Janji dan tekad kami memasuki kantor baru ini adalah meningkatkan dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan rakor dengan Kepala Pengadilan Tinggi (KPT) Manado Arif Supratman beserta jajarannya, Nawawi meminta pengadilan melakukan upaya pengawasan dalam mencermati kasus-kasus terkait aset daerah. Hal ini, didasarkan pada informasi yang KPK peroleh dari kajian hakim agung di wilayah Jawa Tengah bahwa dari 100 perkara gugatan terkait aset negara, 99% pemda kalah. “Kami tidak meminta hakim dalam posisi berat sebelah. Kami menghormati independensi hakim. Kami hanya minta ada pengawasan, karena pengadilan tinggi merupakan perwakilan MA di daerah. Khususnya dalam kasus-kasus aset daerah,” tegasnya. Perlu diketahui, semua pertemuan penegak hukum tersebut, menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat.(***)

Most Read

Artikel Terbaru

/