25C
Manado
Senin, 1 Maret 2021

Anggaran Tak Capai 20 Persen, Guru Honorer Dihapus

MANADOPOST.ID—Sektor pendidikan yang menjadi salah satu fokus Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Joune Ganda-Kevin W Lotulung, tampak pincang. Hal itu terlihat dari alokasi dana untuk dinas terkait pada APBD 2021 yang tak capai 20 persen.

Diketahui, alokasi 20 persen dari APBN maupun APBD untuk sektor pendidikan diwajibkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 4. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Olfie Kalengkongan mengakui, ‘modal’ yang diberikan kepada pihaknya memang tak mencapai 20 persen.

“Memang tidak capai. Tapi hanya tinggal berapa lagi sudah 20 persen. Sekarang kita dapat alokasi 19 persen sekian. Hampir 20 persen, jadi sudah memenuhi syarat lah,” bebernya.

Namun begitu, dia mengakui tak banyak yang bisa dilakukan. Sebab, total pagu anggaran yang dimiliki sudah banyak tertata untuk pembayaran wajib. Seperti gaji pegawai hingga sertifikasi guru. Selain itu, ada tunggakan gaji guru honor yang belum dibayarkan tahun lalu. Sehingga menambah beban Disdik Minut di tahun ini.

Akibat situasi tersebut, pihaknya tak lagi menganggarkan pembayaran guru honorer di 2021. “Jadi memang tuntutan adanya bantuan bagi para siswa dan guru di masa pandemi ini, sulit kami realisasikan. Kemauan hati ada, tetapi apa daya anggaran tak tersedia,” keluh dia.

Dia merinci, Gaji PNS dan Dana Sertifikasi Guru mencakup Rp153 miliar, Dana BOS Rp28 miliar, BOP Rp4 miliar dan DAK Fisik Rp14 miliar. “Dari alokasi anggaran itu, kita sisipkan pembayaran gaji honor yang menunggak tahun lalu. Ke depan, kita tiadakan karena akan ada P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Nanti kalau di sekolah tetap ingin ada guru honorer, silahkan, karena sesuai juknis bisa dibayar dengan Dana BOS,” ujarnya.

Aktivis Pemerintahan Bralif Kukus berpendapat, ada banyak cara untuk menginovasikan program kerja dengan anggaran terbatas. Apalagi, dinas pendidikan memiliki sekolah-sekolah yang punya wadah penganggaran mandiri.

“Nanti dikoordinasikan dana bisa digeser dari mana saja untuk memberikan semacam penghargaan kepada guru maupun bantuan kepada siswa di masa pandemi. Tanpa perlu menambah pungutan kepada orang tua siswa,” nilai dia.

Olehnya, pejabat terkait baiknya menyiapkan presentase program secara teknis dan rinci untuk meyakinkan user, dalam hal ini kepala daerah maupun TAPD untuk melakukan revisi anggaran pada waktunya.

“Banyak prioritas di masa pandemi memang. Apalagi semuanya serba pergeseran. Tetapi apabila memang dirasa penting, pasti dialokasikan anggaran khusus di sektor yang memang dikhususkan ini,” tukasnya. (jen)

Artikel Terbaru