33.4 C
Manado
Sabtu, 13 Agustus 2022

Ini Daftar ‘Kesialan’ Mahasiswa PPDS Unsrat, Rektorat Dinilai Tidak Peka

MANADOPOST.ID- Nasib Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (Faked Unsrat) Manado bisa dikatakan masih ‘tergantung’ dan tertiban ‘sial’.

Pasalnya saat ini mereka masih menunggu adanya SK atau kepastian dari rektorat tentang keringanan atau kebebasan uang kuliah tunggal (UKT), pencairan insentif yang mandek, dan tidak dilakukannya penerimaan residen baru.

Koordinator Aksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Unsrat dr Jacob Pajan, mengatakan saat ini residen beruntun tertiban sial. “Entah dari rektorat atau siapa yang membuat kesialan ini. Kami masih menunggu untuk kepastian UKT, sudah dicek juga ternyata sama. Sudah mau satu bulan jawabannya masih dalam proses. Artinya proses tersebut kami tidak tahu sudah sampai di mana. Masih berhubungan juga dengan UKT, ternyata ada dua jurusan yang tidak diberikan kesempatan untuk memasukan data permohonan keringanan atau mereka terhambat. Kami tidak tahu masalah kehambatannya di mana tapi kami sudah mensurvei bahwa sebagian butuh keringanan UKT. Yang menjadi pertanyaan kami, ada masalah apa di dua jurusan ini sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk memasukan data,” tuturnya.

Terkait insentif, pihaknya mengatakan tanggal 25 Agustus lalu Menteri Kesehatan RI datang ke Unsrat untuk menyerahkan secara simbolis dan sampai saat ini data baru di dekan dan tidak tahu apakah sudah dikirim atau belum padahal sudah menjelang dua minggu prosesnya. “Padahal data yang diminta Menkes sudah kami kumpulkan sehari sebelum penyerahan simbolis karena info yang kami terima bahwa langsung dicairkan saat penyerahan. Tapi kalaupun ada data yang kurang bisa dikatakan hanya satu dua orang saja,” terangnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Lanjutnya, jika dibandingkan dengan universitas lain, mereka sudah mulai menerima insentif padahal Unsrat yang pertama kali diserahkan secara simbolis oleh Menkes RI Terawan.

“Kalau kami tidak cek mungkin tidak berjalan prosesnya karena ternyata surat edarannya dekan yang langsung kirim ke kementerian. Tapi ini birokrasinya masih harus dikirim ke rektorat lagi padahal sebenarnya sudah tidak perlu berdasarkan surat edaran. Keliatannya masalah UKT dan insentif ini dari pihak rektorat dan fakultas kurang tanggap atau tidak respon sampai dua hak kami itu terlantar hingga saat ini,” ucap dr Jacob.

Dikatakannya, dua masalah ini belum selesai dan kini sudah bertambah masalah baru. Di mana seharusnya tiap enam bulan itu ada penerimaan residen baru, sudah mau dua semester tidak ada penerimaan. “Seharusnya pihak rektorat dan dekanat sudah ada time table untuk penerimaan residen baru, karena di masa pandemi seperti ini sangat membutuhkan tenaga kesehatan terlebih kasus terkonfirmasi Covid-19 di Sulawesi Utara terus mengalami peningkatan,” ujarnya.

Lanjutnya, penerimaan residen baru per semester kurang lebih 60-an dan jika semester ini tidak ada penerimaan berarti 100-an potensi residen tidak diterima. “Seharusnya masyarakat ketambahan tenaga kesehatan sekitar seratusan orang untuk pelayanan di masa pandemi tapi universitas tidak peka dengan keadaan ini. Disamping banyaknya jumlah orang yang terkonfirmasi Covid-19 dan jumlah tenaga medis yang tidak bertambah serta banyaknya tenaga medis yang meninggal, dengan ketambahan residen baru bisa membantu masyarakat, pemerintah bahkan kami sesama residen bisa terbantu dalam pelayanan di masa pandemi Covid-19,” kata dr Jacob.

Sebelumnya, pada saat penyerahan insentif secara simbolis di Aula Faked Unsrat, Selasa (25/8) lalu, Rektor Unsrat Prof Ellen Kumaat mengungkapkan pihaknya sudah melaksanakan sesuai instrusksi Menteri Pendidikan. “Tentunya ada pengurangan UKT. Untuk berapa persennya saya tidak hafal semua yang pasti ada penurunan. Karena kita kan hanya tunggu surat, kita akan beri pengurangan kalau ada surat dan saat surat keluar ya laksanakan. Pastinya kita tidak bisa bikin pengurangan kalau tidak ada perintah,” ujarnya.

Bagi yang sudah terlanjur bayar UKT pihaknya mengatakan akan mengembalikan dan yang sudah terlanjur cuti, dianggap cuti karena tidak bayar. “Kalau yang cuti dapat insentif atau tidak saya kurang tahu karena itu peraturan dari Kementerian Kesehatan tetapi bagi yang sudah bayar dan dapat pengurangan kami kembalikan karena itu bukan uang kami. Prosedurnya gampang tinggal dia menyurat dekan urus kami proses. Semuanya tidak ada yang susah kalau mau kerja,” ucapnya.(*)

MANADOPOST.ID- Nasib Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (Faked Unsrat) Manado bisa dikatakan masih ‘tergantung’ dan tertiban ‘sial’.

Pasalnya saat ini mereka masih menunggu adanya SK atau kepastian dari rektorat tentang keringanan atau kebebasan uang kuliah tunggal (UKT), pencairan insentif yang mandek, dan tidak dilakukannya penerimaan residen baru.

Koordinator Aksi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Unsrat dr Jacob Pajan, mengatakan saat ini residen beruntun tertiban sial. “Entah dari rektorat atau siapa yang membuat kesialan ini. Kami masih menunggu untuk kepastian UKT, sudah dicek juga ternyata sama. Sudah mau satu bulan jawabannya masih dalam proses. Artinya proses tersebut kami tidak tahu sudah sampai di mana. Masih berhubungan juga dengan UKT, ternyata ada dua jurusan yang tidak diberikan kesempatan untuk memasukan data permohonan keringanan atau mereka terhambat. Kami tidak tahu masalah kehambatannya di mana tapi kami sudah mensurvei bahwa sebagian butuh keringanan UKT. Yang menjadi pertanyaan kami, ada masalah apa di dua jurusan ini sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk memasukan data,” tuturnya.

Terkait insentif, pihaknya mengatakan tanggal 25 Agustus lalu Menteri Kesehatan RI datang ke Unsrat untuk menyerahkan secara simbolis dan sampai saat ini data baru di dekan dan tidak tahu apakah sudah dikirim atau belum padahal sudah menjelang dua minggu prosesnya. “Padahal data yang diminta Menkes sudah kami kumpulkan sehari sebelum penyerahan simbolis karena info yang kami terima bahwa langsung dicairkan saat penyerahan. Tapi kalaupun ada data yang kurang bisa dikatakan hanya satu dua orang saja,” terangnya.

Lanjutnya, jika dibandingkan dengan universitas lain, mereka sudah mulai menerima insentif padahal Unsrat yang pertama kali diserahkan secara simbolis oleh Menkes RI Terawan.

“Kalau kami tidak cek mungkin tidak berjalan prosesnya karena ternyata surat edarannya dekan yang langsung kirim ke kementerian. Tapi ini birokrasinya masih harus dikirim ke rektorat lagi padahal sebenarnya sudah tidak perlu berdasarkan surat edaran. Keliatannya masalah UKT dan insentif ini dari pihak rektorat dan fakultas kurang tanggap atau tidak respon sampai dua hak kami itu terlantar hingga saat ini,” ucap dr Jacob.

Dikatakannya, dua masalah ini belum selesai dan kini sudah bertambah masalah baru. Di mana seharusnya tiap enam bulan itu ada penerimaan residen baru, sudah mau dua semester tidak ada penerimaan. “Seharusnya pihak rektorat dan dekanat sudah ada time table untuk penerimaan residen baru, karena di masa pandemi seperti ini sangat membutuhkan tenaga kesehatan terlebih kasus terkonfirmasi Covid-19 di Sulawesi Utara terus mengalami peningkatan,” ujarnya.

Lanjutnya, penerimaan residen baru per semester kurang lebih 60-an dan jika semester ini tidak ada penerimaan berarti 100-an potensi residen tidak diterima. “Seharusnya masyarakat ketambahan tenaga kesehatan sekitar seratusan orang untuk pelayanan di masa pandemi tapi universitas tidak peka dengan keadaan ini. Disamping banyaknya jumlah orang yang terkonfirmasi Covid-19 dan jumlah tenaga medis yang tidak bertambah serta banyaknya tenaga medis yang meninggal, dengan ketambahan residen baru bisa membantu masyarakat, pemerintah bahkan kami sesama residen bisa terbantu dalam pelayanan di masa pandemi Covid-19,” kata dr Jacob.

Sebelumnya, pada saat penyerahan insentif secara simbolis di Aula Faked Unsrat, Selasa (25/8) lalu, Rektor Unsrat Prof Ellen Kumaat mengungkapkan pihaknya sudah melaksanakan sesuai instrusksi Menteri Pendidikan. “Tentunya ada pengurangan UKT. Untuk berapa persennya saya tidak hafal semua yang pasti ada penurunan. Karena kita kan hanya tunggu surat, kita akan beri pengurangan kalau ada surat dan saat surat keluar ya laksanakan. Pastinya kita tidak bisa bikin pengurangan kalau tidak ada perintah,” ujarnya.

Bagi yang sudah terlanjur bayar UKT pihaknya mengatakan akan mengembalikan dan yang sudah terlanjur cuti, dianggap cuti karena tidak bayar. “Kalau yang cuti dapat insentif atau tidak saya kurang tahu karena itu peraturan dari Kementerian Kesehatan tetapi bagi yang sudah bayar dan dapat pengurangan kami kembalikan karena itu bukan uang kami. Prosedurnya gampang tinggal dia menyurat dekan urus kami proses. Semuanya tidak ada yang susah kalau mau kerja,” ucapnya.(*)

Most Read

Artikel Terbaru

/