31.4 C
Manado
Rabu, 6 Juli 2022

Pusat-Daerah Harus Seirama

MANADO—Pembangunan tingkat pusat dan daerah jangan sampai tak berjalan efektif. Misalnya apa yang dikirim pemerintah pusat tidak sesuai dengan yang dibutuhkan daerah. Sebaliknya, perencanaan dari daerah cenderung tak sesuai dengan yang direncanakan pusat.

Persoalan tersebut dinilai bisa dituntaskan jika ada kesamaan tujuan pemerintah pusat bersama gubernur, wali kota hingga bupati. Para kepala daerah didorong mampu membangun sinergitas. Agar tercipta loncatan pembangunan.

Seperti yang dikatakan Pengamat Pemerintahan Sulut Dr Welly Waworundeng. Menurutnya, sangatlah penting dalam pemerintahan ada sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karena dijelaskan dia, dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus mengacu pada Perencanaan Pembangunan Nasional. “Semua rencana pembangunan di daerah akan terlaksana dan berjalan baik jika ada sinergitas yang kuat antara kepala daerah atau pemerintah daerah,” jelasnya.

Jika hubungan pusat dan daerah bagus, Waworundeng menilai akan berdampak pada pembangunan daerah. Karena selain membangun menggunakan APBD, bila sinergitas berjalan baik, akan ada juga anggaran dari pusat yakni APBN yang akan membantu dalam kemajuan infrastruktur, sektor ekonomi, juga pembangunan dalam berbagai sektor lainnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Sebenarnya ada sinergitas dibutuhkan di dua sisi antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi pemerintah pusat juga setiap tahunnya harus bersinergi dengan daerah-daerah. Karena ada banyak proyek dari kementerian yang dikerjakan di daerah,” paparnya.

Dengan banyaknya proyek atau program dari pemerintah pusat yang harus dikerjakan di daerah, maka kata akademisi Fispol Unsrat ini pemerintah pusat akan melihat kedekatan pemerintah daerah. “Dengan berbagai proyek yang sumber dananya dari APBN, maka kementerian atau pemerintah pusat dalam mengerjakan proyek di daerah akan melihat sinergitas yang terbangun, agar proyek yang dikerjakan dapat dipercaya berjalan dengan baik serta dapat membantu masyarakat. Jika sinergitas tidak baik, maka tentu pihak kementerian enggan menurunkan proyek ke daerah,” jelasnya lagi.

Untuk itu kata dia, kepemimpinan di daerah harus sejalan dengan pusat. Agar pembangunan akan bertumbuh pesat dan kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan. “Dalam menyerap anggaran, program kerja dari pemerintah pusat dalam hal ini setiap kementerian harus dikerjakan di daerah. Jadi sangat beruntung jika kepala daerah mempunyai kedekatan dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Hal yang sama turut disampaikan Pengamat Pemerintahan lainnya Dr Alfons Kimbal. Dikatakannya, kepercayaan pemerintah pusat kepada kepemimpinan di daerah, sebagai wakil dari pusat akan menentukan jalannya pemerintahan yang menuju pembangunan berkesinambungan. “Sosok atau ketokohan kepala daerah yang memiliki ikatan kuat dengan pemerintah pusat akan sangat berdampak positif dalam kemajuan daerah baik infrastruktur, perekonomian, kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya,” ungkap Kimbal.

Dalam konteks Pilkada tahun ini, masyarakat pun diberi tantangan dalam menentukan kepala daerah. Yang akan mampu membawa perubahan dalam lima tahun ke depan. Kimbal melihat kepala daerah jika memiliki kedekatan atau selaras dengan pemerintah pusat, akan mudah melobi proyek yang dapat menunjang peningkatan di daerah. “Kapasitas kepala daerah saat ini dituntut harus mampu melobi proyek dari pemerintah pusat agar dikucurkan ke daerahnya. Untuk itu, alangka baik jika pemimpin atau kepala daerah memiliki kedekatan atau selaras dengan pemerintah pusat,” tandas dia.

Contohnya sosok Gubernur Sulut Olly Dondokambey. Gubernur Olly sukses mendatangkan proyek-proyek ‘raksasa’ dari pusat. Seperti Tol Manado-Bitung, Internasional Hub Port (IHP) Bitung, Waduk Kuwil, Jalan Bandara-Likupang, serta perluasan Bandara Sam Ratulangi. Tak hanya itu, berbagai infrastruktur lain, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Kemudian LRT dalam kota, Jembatan Bitung-Lembeh, Kereta Api Manado-Bitung, Pengembangan Bunaken, TPA Regional Ilo-Ilo Wori serta Tol yang menghubungkan Minahasa Utara (Minut), Minahasa serta Minahasa Selatan (Minsel), juga direncanakan bakal running. Tak dapat dimungkiri, pemimpin jago lobi di pemerintah pusat juga dibutuhkan masyarakat kabupaten/kota di Sulut.(***)

MANADO—Pembangunan tingkat pusat dan daerah jangan sampai tak berjalan efektif. Misalnya apa yang dikirim pemerintah pusat tidak sesuai dengan yang dibutuhkan daerah. Sebaliknya, perencanaan dari daerah cenderung tak sesuai dengan yang direncanakan pusat.

Persoalan tersebut dinilai bisa dituntaskan jika ada kesamaan tujuan pemerintah pusat bersama gubernur, wali kota hingga bupati. Para kepala daerah didorong mampu membangun sinergitas. Agar tercipta loncatan pembangunan.

Seperti yang dikatakan Pengamat Pemerintahan Sulut Dr Welly Waworundeng. Menurutnya, sangatlah penting dalam pemerintahan ada sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karena dijelaskan dia, dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus mengacu pada Perencanaan Pembangunan Nasional. “Semua rencana pembangunan di daerah akan terlaksana dan berjalan baik jika ada sinergitas yang kuat antara kepala daerah atau pemerintah daerah,” jelasnya.

Jika hubungan pusat dan daerah bagus, Waworundeng menilai akan berdampak pada pembangunan daerah. Karena selain membangun menggunakan APBD, bila sinergitas berjalan baik, akan ada juga anggaran dari pusat yakni APBN yang akan membantu dalam kemajuan infrastruktur, sektor ekonomi, juga pembangunan dalam berbagai sektor lainnya.

“Sebenarnya ada sinergitas dibutuhkan di dua sisi antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi pemerintah pusat juga setiap tahunnya harus bersinergi dengan daerah-daerah. Karena ada banyak proyek dari kementerian yang dikerjakan di daerah,” paparnya.

Dengan banyaknya proyek atau program dari pemerintah pusat yang harus dikerjakan di daerah, maka kata akademisi Fispol Unsrat ini pemerintah pusat akan melihat kedekatan pemerintah daerah. “Dengan berbagai proyek yang sumber dananya dari APBN, maka kementerian atau pemerintah pusat dalam mengerjakan proyek di daerah akan melihat sinergitas yang terbangun, agar proyek yang dikerjakan dapat dipercaya berjalan dengan baik serta dapat membantu masyarakat. Jika sinergitas tidak baik, maka tentu pihak kementerian enggan menurunkan proyek ke daerah,” jelasnya lagi.

Untuk itu kata dia, kepemimpinan di daerah harus sejalan dengan pusat. Agar pembangunan akan bertumbuh pesat dan kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan. “Dalam menyerap anggaran, program kerja dari pemerintah pusat dalam hal ini setiap kementerian harus dikerjakan di daerah. Jadi sangat beruntung jika kepala daerah mempunyai kedekatan dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Hal yang sama turut disampaikan Pengamat Pemerintahan lainnya Dr Alfons Kimbal. Dikatakannya, kepercayaan pemerintah pusat kepada kepemimpinan di daerah, sebagai wakil dari pusat akan menentukan jalannya pemerintahan yang menuju pembangunan berkesinambungan. “Sosok atau ketokohan kepala daerah yang memiliki ikatan kuat dengan pemerintah pusat akan sangat berdampak positif dalam kemajuan daerah baik infrastruktur, perekonomian, kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya,” ungkap Kimbal.

Dalam konteks Pilkada tahun ini, masyarakat pun diberi tantangan dalam menentukan kepala daerah. Yang akan mampu membawa perubahan dalam lima tahun ke depan. Kimbal melihat kepala daerah jika memiliki kedekatan atau selaras dengan pemerintah pusat, akan mudah melobi proyek yang dapat menunjang peningkatan di daerah. “Kapasitas kepala daerah saat ini dituntut harus mampu melobi proyek dari pemerintah pusat agar dikucurkan ke daerahnya. Untuk itu, alangka baik jika pemimpin atau kepala daerah memiliki kedekatan atau selaras dengan pemerintah pusat,” tandas dia.

Contohnya sosok Gubernur Sulut Olly Dondokambey. Gubernur Olly sukses mendatangkan proyek-proyek ‘raksasa’ dari pusat. Seperti Tol Manado-Bitung, Internasional Hub Port (IHP) Bitung, Waduk Kuwil, Jalan Bandara-Likupang, serta perluasan Bandara Sam Ratulangi. Tak hanya itu, berbagai infrastruktur lain, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Kemudian LRT dalam kota, Jembatan Bitung-Lembeh, Kereta Api Manado-Bitung, Pengembangan Bunaken, TPA Regional Ilo-Ilo Wori serta Tol yang menghubungkan Minahasa Utara (Minut), Minahasa serta Minahasa Selatan (Minsel), juga direncanakan bakal running. Tak dapat dimungkiri, pemimpin jago lobi di pemerintah pusat juga dibutuhkan masyarakat kabupaten/kota di Sulut.(***)

Most Read

Artikel Terbaru

/