24.4 C
Manado
Sabtu, 2 Juli 2022

Sempat Hubungi Djoko Tjandra, Ini Alasan Jan Maringka

MANADOPOST.ID—Komisi Kejaksaan (Komjak) telah memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Jan Maringka. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan Kamis (3/9).

Sebagaimana laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), kepada Komjak Maringka mengakui, dirinya sempat berkomunikasi dengan Djoko Tjandra sebelum buron kakap itu ditangkap oleh Bareskrim Polri. Informasi tersebut dipastikan oleh Ketua Komjak Barita Simanjuntak kepada Jawa Pos saat diwawancarai Senin (7/9).

”Bahwa memang benar (Maringka) ada menghubungi yang bersangkutan terpidana buron ketika itu,” bebernya dilansir Manado Post dari Jawa Pos. Setidaknya dua kali Maringka menghubungi Djoko Tjandra. ”Tanggal 2 Juli dan 4 Juli,” tambah Barita. Dia pun memastikan komunikasi tersebut atas perintah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Menurut Barita, sebelum dan sesudah menghubungi Djoko Tjandra, Maringka melapor kepada jaksa agung. “Menurut yang bersangkutan (Maringka) itu adalah perintah. Karena itu operasi intelijen,” terang dia. Tujuan operasi intelijen itu tidak lain adalah untuk membawa Djoko Tjandra kembali ke tanah air. “Dan menjalani proses hukum,” kata dia. Namun demikian, itu tidak membuahkan hasil.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Buktinya, Djoko Tjandra tidak kembali. Dia bersikeras bertahan di Malaysia sampai Bareskrim menangkapnya pada 30 Juli lalu. Berkaitan dengan posisi Maringka yang belum lama digeser menjadi Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Komjak tidak mendalami. Menurut Barita, hal itu sudah dijelaskan oleh jaksa agung. “Bahwa itu tidak ada kaitannya dengan perkara (Djoko Tjandra),” ujarnya.

Lantas apa yang akan dilakukan Komjak selanjutnya? Barita memastikan, pihaknya terus mengawal proses hukum oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). “Kami tinggal memastikan saja proses penanganannya berjalan dengan baik,” jelas dia. Menurutnya niatan baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir dalam kasus yang ditangani Kejagung patut didukung. ”Dengan adanya KPK untuk melakukan supervisi, koordinasi, atau apapun namanya,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono menyampaikan bahwa kemarin penyidik kembali memeriksa saksi atas tersangka Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya. “Memeriksa tujuh orang saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dengan tersangka JST (Djoko Tjandra) dan AIJ (Andi irfan Jaya),” ujarnya. Termasuk di antara saksi-saksi tersebut adalah Pungki Primarini.

Pungki merupakan adik Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Selain itu, penyidik juga memanggil saksi dari Bank Mega, BCA, money changer, dan pengelola apartemen The Pakubuwono Signature. Namun demikian, Hari tidak bersedia menjawab ketika ditanyai soal hasil pemeriksaan Komjak terhadap Maringka. Sampai berita ini dibuat, pertanyaan Jawa Pos terkait hal itu belum mendapat jawaban.

Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan bahwa untuk kasus Djoko Tjandra yang belum selesai di Bareskrim terkait dengan tindak pidana korupsinya. Dimana terdapat dugaan pemberian gratifikasi terhadap dua oknum, Irjen NB dan Brigjen PU. “Diharapkan segera selesai,” jelasnya. Yang pasti, perlu untuk mengetahui gratifiksi itu apakah telah berunah menjadi aset. Sehingga, kemungkinan meneraokan tindak pidana pencucian uang (TPPU) juga perlu dilakukan. “Itu masalahnya,” terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III Taufik Basari mengatakan, pihaknya akan kembali menggelar rapat gabungan dengan Polri, Kejaksaan dan juga KPK terkait kasus Djoko Tjandra.  “Kasus Djoko Tjandra tidak hanya korupsi, tapi juga ada unsur suapnya juga. Multi kasus,” terangnya kepada Jawa Pos.

Komisinya meminta penjelasan terkait perkembangan penanganan kasus yang menyita perhatian publik. Selama ini, kata dia, kasus Djoko Tjandra mendapat perhatian serius dari komisi yang membidangi masalah hukum.

Soal rencana pengambilalihan oleh KPK, Taufik mengatakan bahwa hal itu bergantung antara Polri dan KPK. “Kalau supervisi, KPK memang mempunyai kewenangan. Tapi untuk pengambilalihan kasus harus dibicarakan bersama,” terang politikus Partai Nasdem itu.  Pengambilaihan kasus itu juga akan dibahas dalam rapat habungan. Namun Taufik belum bisa memastikan kapan pertemuan itu digelar. Komisi III akan terlebih dahulu melakukan rapat internal untuk mematangkan agenda tersebut.(***)

MANADOPOST.ID—Komisi Kejaksaan (Komjak) telah memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Jan Maringka. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan Kamis (3/9).

Sebagaimana laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), kepada Komjak Maringka mengakui, dirinya sempat berkomunikasi dengan Djoko Tjandra sebelum buron kakap itu ditangkap oleh Bareskrim Polri. Informasi tersebut dipastikan oleh Ketua Komjak Barita Simanjuntak kepada Jawa Pos saat diwawancarai Senin (7/9).

”Bahwa memang benar (Maringka) ada menghubungi yang bersangkutan terpidana buron ketika itu,” bebernya dilansir Manado Post dari Jawa Pos. Setidaknya dua kali Maringka menghubungi Djoko Tjandra. ”Tanggal 2 Juli dan 4 Juli,” tambah Barita. Dia pun memastikan komunikasi tersebut atas perintah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Menurut Barita, sebelum dan sesudah menghubungi Djoko Tjandra, Maringka melapor kepada jaksa agung. “Menurut yang bersangkutan (Maringka) itu adalah perintah. Karena itu operasi intelijen,” terang dia. Tujuan operasi intelijen itu tidak lain adalah untuk membawa Djoko Tjandra kembali ke tanah air. “Dan menjalani proses hukum,” kata dia. Namun demikian, itu tidak membuahkan hasil.

Buktinya, Djoko Tjandra tidak kembali. Dia bersikeras bertahan di Malaysia sampai Bareskrim menangkapnya pada 30 Juli lalu. Berkaitan dengan posisi Maringka yang belum lama digeser menjadi Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Komjak tidak mendalami. Menurut Barita, hal itu sudah dijelaskan oleh jaksa agung. “Bahwa itu tidak ada kaitannya dengan perkara (Djoko Tjandra),” ujarnya.

Lantas apa yang akan dilakukan Komjak selanjutnya? Barita memastikan, pihaknya terus mengawal proses hukum oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). “Kami tinggal memastikan saja proses penanganannya berjalan dengan baik,” jelas dia. Menurutnya niatan baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir dalam kasus yang ditangani Kejagung patut didukung. ”Dengan adanya KPK untuk melakukan supervisi, koordinasi, atau apapun namanya,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono menyampaikan bahwa kemarin penyidik kembali memeriksa saksi atas tersangka Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya. “Memeriksa tujuh orang saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dengan tersangka JST (Djoko Tjandra) dan AIJ (Andi irfan Jaya),” ujarnya. Termasuk di antara saksi-saksi tersebut adalah Pungki Primarini.

Pungki merupakan adik Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Selain itu, penyidik juga memanggil saksi dari Bank Mega, BCA, money changer, dan pengelola apartemen The Pakubuwono Signature. Namun demikian, Hari tidak bersedia menjawab ketika ditanyai soal hasil pemeriksaan Komjak terhadap Maringka. Sampai berita ini dibuat, pertanyaan Jawa Pos terkait hal itu belum mendapat jawaban.

Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan bahwa untuk kasus Djoko Tjandra yang belum selesai di Bareskrim terkait dengan tindak pidana korupsinya. Dimana terdapat dugaan pemberian gratifikasi terhadap dua oknum, Irjen NB dan Brigjen PU. “Diharapkan segera selesai,” jelasnya. Yang pasti, perlu untuk mengetahui gratifiksi itu apakah telah berunah menjadi aset. Sehingga, kemungkinan meneraokan tindak pidana pencucian uang (TPPU) juga perlu dilakukan. “Itu masalahnya,” terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III Taufik Basari mengatakan, pihaknya akan kembali menggelar rapat gabungan dengan Polri, Kejaksaan dan juga KPK terkait kasus Djoko Tjandra.  “Kasus Djoko Tjandra tidak hanya korupsi, tapi juga ada unsur suapnya juga. Multi kasus,” terangnya kepada Jawa Pos.

Komisinya meminta penjelasan terkait perkembangan penanganan kasus yang menyita perhatian publik. Selama ini, kata dia, kasus Djoko Tjandra mendapat perhatian serius dari komisi yang membidangi masalah hukum.

Soal rencana pengambilalihan oleh KPK, Taufik mengatakan bahwa hal itu bergantung antara Polri dan KPK. “Kalau supervisi, KPK memang mempunyai kewenangan. Tapi untuk pengambilalihan kasus harus dibicarakan bersama,” terang politikus Partai Nasdem itu.  Pengambilaihan kasus itu juga akan dibahas dalam rapat habungan. Namun Taufik belum bisa memastikan kapan pertemuan itu digelar. Komisi III akan terlebih dahulu melakukan rapat internal untuk mematangkan agenda tersebut.(***)

Most Read

Artikel Terbaru

/