30.4 C
Manado
Selasa, 5 Juli 2022

Datangi ATR/BPN, Silangen Cs Bahas Ini

MANADOPOST.ID— Berbagai permasalahan tanah di Sulawesi Utara (Sulut) dibawa legislator DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dipimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Silangen SpB KBD, sejumlah aspirasi masyarakat disampaikan pada Direktur Landreform Sudaryanto SH MH, yang didampingi Kasubdid Penetapan Potensi Redistribusi Darsini SH MH, Kasubdid Pengaturan Redistribusi Tanah Munawar ST MURP, Kasie Pengaturan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Yusuf MSi, Kasie Pengumpulan Data Valentino SiKom MSc.

Diungkapkan Silangen, banyak permasalahan tanah di Sulut yang butuh perhatian pemerintah pusat. “Untuk itulah kami datang ke sini. Berdiskusi sekaligus mencari solusi agar aspirasi yang masuk ke DPRD Sulut soal tanah, bisa ada jalan keluar,” sebutnya.

Ditambahkan anggota Komisi I DPRD Sulut Fabian Kaloh, yang ikut dampingi Silangen dalam pertemuan ini, topik yang cukup menarik adalah mengenai status tanah hak guna usaha (HGU) atau hak guna bangunan (HGB). Di mana menurutnya, masih ada saja masyarakat baik perorangan maupun perusahaan yang belum memahami betul mengenai status tanah HGU maupun HGB.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Ada yang salah memahami soal hak keperdataan yang melekat pada perorangan atau perusahaan yang mendapat hak mengolah lahan tanah milik negara, apakah HGU ataupun HGB,” tukasnya.

Lanjut politikus PDI Perjuangan ini, pemegang HGU yang sudah habis waktunya yang tidak perpanjang atau tidak dapat izin perpanjang, paling lambat dua tahun setelah izin habis, harus menyerahkan pada negara dalam hal ini BPN.

“Tapi ada yang salah kaprah. Mantan pemegang hak berdalih hak keperdataan masih melekat pada dirinya. Padahal pemahaman hak keperdataan itu adalah hak atas sesuatu atau atas tanaman yang ada di atas tanah itu. Sederhananya, pemegang hak mendapat hak mengolah suatu lahan negara dengan batas waktu tertentu. Setelah habis batas waktu, harus dikembalikan pada negara. Kemudian yang ada di atas tanah negara tersebut, hak keperdataan itulah yang melekat pada dia. Itupun, hanya sampai menunggu waktu mengurus memperpanjang HGU. Jika tidak dapat izin lagi, maka semua diserahkan ke negara,” jelasnya pada wartawan.

Tambahnya, jangan ada pemegang hak yang diberikan negara, sudah habis HGU-nya kemudian berdalih melekat hak keperdataan. “Tanah itu masih punya negara. Memang dia punya hak atas tanaman atau bangunan yang ada di atas tanah itu. Tapi untuk tanah sendiri, setelah habis waktu izinnya, harus diserahkan tanah itu pada negara,” tandasnya.

Selain Kaloh dan Silangen, terlihat ikut hadir dalam kunjungan ini, Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay, anggota Komisi I Arthur Kotambunan dan Sekretaris Komisi IV Jems Tuuk, Ivan Lumentut, dan Jhony Pnamabunan.(gel)

MANADOPOST.ID— Berbagai permasalahan tanah di Sulawesi Utara (Sulut) dibawa legislator DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dipimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Silangen SpB KBD, sejumlah aspirasi masyarakat disampaikan pada Direktur Landreform Sudaryanto SH MH, yang didampingi Kasubdid Penetapan Potensi Redistribusi Darsini SH MH, Kasubdid Pengaturan Redistribusi Tanah Munawar ST MURP, Kasie Pengaturan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Yusuf MSi, Kasie Pengumpulan Data Valentino SiKom MSc.

Diungkapkan Silangen, banyak permasalahan tanah di Sulut yang butuh perhatian pemerintah pusat. “Untuk itulah kami datang ke sini. Berdiskusi sekaligus mencari solusi agar aspirasi yang masuk ke DPRD Sulut soal tanah, bisa ada jalan keluar,” sebutnya.

Ditambahkan anggota Komisi I DPRD Sulut Fabian Kaloh, yang ikut dampingi Silangen dalam pertemuan ini, topik yang cukup menarik adalah mengenai status tanah hak guna usaha (HGU) atau hak guna bangunan (HGB). Di mana menurutnya, masih ada saja masyarakat baik perorangan maupun perusahaan yang belum memahami betul mengenai status tanah HGU maupun HGB.

“Ada yang salah memahami soal hak keperdataan yang melekat pada perorangan atau perusahaan yang mendapat hak mengolah lahan tanah milik negara, apakah HGU ataupun HGB,” tukasnya.

Lanjut politikus PDI Perjuangan ini, pemegang HGU yang sudah habis waktunya yang tidak perpanjang atau tidak dapat izin perpanjang, paling lambat dua tahun setelah izin habis, harus menyerahkan pada negara dalam hal ini BPN.

“Tapi ada yang salah kaprah. Mantan pemegang hak berdalih hak keperdataan masih melekat pada dirinya. Padahal pemahaman hak keperdataan itu adalah hak atas sesuatu atau atas tanaman yang ada di atas tanah itu. Sederhananya, pemegang hak mendapat hak mengolah suatu lahan negara dengan batas waktu tertentu. Setelah habis batas waktu, harus dikembalikan pada negara. Kemudian yang ada di atas tanah negara tersebut, hak keperdataan itulah yang melekat pada dia. Itupun, hanya sampai menunggu waktu mengurus memperpanjang HGU. Jika tidak dapat izin lagi, maka semua diserahkan ke negara,” jelasnya pada wartawan.

Tambahnya, jangan ada pemegang hak yang diberikan negara, sudah habis HGU-nya kemudian berdalih melekat hak keperdataan. “Tanah itu masih punya negara. Memang dia punya hak atas tanaman atau bangunan yang ada di atas tanah itu. Tapi untuk tanah sendiri, setelah habis waktu izinnya, harus diserahkan tanah itu pada negara,” tandasnya.

Selain Kaloh dan Silangen, terlihat ikut hadir dalam kunjungan ini, Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay, anggota Komisi I Arthur Kotambunan dan Sekretaris Komisi IV Jems Tuuk, Ivan Lumentut, dan Jhony Pnamabunan.(gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/