23.4 C
Manado
Jumat, 1 Juli 2022

Banner Mobile (Anymind)

Tahap Penlok Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Manado Dimulai

- Advertisement -

MANADOPOST.ID—Upaya Pemerintah pusat untuk menciptakan penataan Kota Manado yang lebih baik dan bebas dari banjir terus bergulir melalui penganggaran yang tak sedikit. Sejumlah kurang lebih Rp 2 triliun, menurut Kepala SNVT PJPA Novie Ilat yang juga menjabat Kepala Seksi Pelaksanaan Kementerian PUPR Balai Wilayah Sungai Sulawesi I (BWSS I) bakal dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur bangunan pengendali banjir di Kota Manado.

SINERGI : Asisten II Pemkot Manado, Kepala SNVT PJPA BWSS I Novie Ilat, Sekretaris Dinas Perkimtan Provinsi Sulut Desmar Laoh, Roy M Kabid Pengadaan Tanah Kanwil BPN Sulut, Kepala Kepolisian Daerah Sulut Biro Logistik dan Tim Sosialisasi PKM di Aula Kantor Walikota (7/12).

“Kota Manado sangat bersyukur, karena dapat perhatian dari pemerintah pusat. Sehingga Manado adalah salah satu dari lima Kota di Indonesia yang mendapatkan Program Bantuan dari Bank Dunia untuk pembangunan bangunan pengendali banjir. Namanya NUFReP (National Urban Flood Resilience Project),” kata Ilat.
Adapun dari 5 area sungai di Manado, yang nantinya akan dibangun bangunan pengendali banjir yakni Sungai Tikala, Tondano dan Sario.
“Setelah kejadian banjir 2014, kami dari BWS berusaha untuk membangun bangunan bangunan pengendali banjir di Manado. Jadi saat ini adalah tahap apakah masyarakat setuju untuk dibangun bangunan pengendali banjir, yang outputnya adalah Penlok (Penetapan Lokasi). Harapannya adalah masyarakat setuju. Karena ini untuk kepentingan umum,” kata Ilat seraya menyebutkan bahwa tanahnya pun yang berada tak jauh dari Sungai Sario nantinya akan dibebaskan untuk pembangunan bangunan pengendali banjir.

Berdasarkan paparan pihak BWS Sulawesi I pada Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM), hari pertama yang melibatkan masyarakat pemilik tanah/bangunan di bantaran sungai Tikala Kelurahan Paal 4 dan Tikala Baru, bahwa lahan yang akan dibebaskan luasannya variasi tergantung keadaan sungai. Yakni mulai dari 10 hingga 25 meter dari bibir sungai.

Adapun menurut Desmar Laoh, Sekretaris Dinas Perkimtan Provinsi Sulut, bahwa tahapan yang dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat di Aula Kantor Walikota sejak kemarin (7/12) hingga 17 Desember mendatang, dalam pelaksanaan PKM merupakan tahapan sebelum nantinya dilaksanakan pembebasan tanah.

Tampak masyarakat di bantaran Sungai Tikala yang bermukim di Kelurahan Paal 4 dan Tikala Baru antusias mengikuti sosialisasi di Aula Pemkot Manado.
- Advertisement -

“Jadi dalam tahapan ini nantinya akan ada kesepakatan bersama dari bapak ibu agar bisa dilaksanakan bangunan pengendali banjir. Setelah semuanya sepakat, baru akan dilakukan tahapan penetapan lokasi yang akan dibebaskan untuk kebutuhan pembangunan bangunan pengendali banjir,” kata Laoh.

Untuk itu, Laoh pun mengimbau agar masyarakat dapat sepakat dan menyetujui program pemerintah tersebut. “Karena masyarakat Kota Manado khususnya, sudah beberapa kali terkena dampak banjir. Sehingga kami butuh partisipasi masyarakat agar bapak ibu merelakan tanahnya untuk dijadikan bangunan pengendali banjir. Tentunya, pembangunan proyek ini demi kepentingan umum. Sehingga nantinya konsep proyek ini ke depan, Kota Manado akan benar-benar menjadi water front city,” tambah Laoh seraya menyebutkan bahwa prinsip dari pembebasan tanah akan dikonsepsikan dengan diganti untung atau dipindahkan.

Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Sulut Rio  M, menyebutkan bahwa setelah penlok keluar, maka kedepan akan dibentuk satgas tanah oleh BPN. “Akan dibentuk dua satgas. Satgas A bertugas untuk mengukur luas bidang tanah yang akan kena bangunan pengendali banjir dan Satgas B bertugas menginventarisasi pemilik tanah dan bukti kepemilikannya, serta apa saja yang ada di atas dan di bawah tanah tersebut,” kata Rio.
Ia pun berharap agar masyarakat di bantaran Sungai dapat proaktif mensukseskan kegiatan tersebut. “Harapannya agar pada tahapan ini, semua masyarakat dapat setuju untuk diadakan pembangunan bangunan pengendali banjir,” tutur Rio.

Masyarakat yang mengikuti kegiatan PKM pada hari pertama tersebut tampak aktif dengan beragam pertanyaan, dan mengungkapkan kesetujuannya terhadap tahapan yang nantinya akan dilewati.

Ibu Supit Mawuntu, salah satu masyarakat yang bermukim di Kelurahan Paal 4 Kecamatan Tikala mengungkapkan persetujuannya dengan program pemerintah tersebut. “Kami setuju akan adanya desain pembangunan bangunan pengendali banjir yang sudah dipaparkan. Karena kedepan Kota Manado akan jadi lebih bagus,” kata Wawuntu.

Senada, Anton Irot masyarakat Tikala Baru juga menyatakan dukungannya terhadap proyek pemerintah tersebut. “Namanya pemerintah sudah atur, kami siap ikuti. Yang penting pemerintah akan ganti rugi untuk tanah dan bangunan kami,” kata Irot.

Adapun kegiatan sosialisasi seluruh masyarakat yang bermukim di bantaran Sungai Tikala, Tondano dan Sario akan berlangsung hingga 17 Desember mendatang. Berlokasi di Aula Kantor Walikota Manado pada pukul 09.00 Wita hingga pukul 16.00 Wita. (des)

MANADOPOST.ID—Upaya Pemerintah pusat untuk menciptakan penataan Kota Manado yang lebih baik dan bebas dari banjir terus bergulir melalui penganggaran yang tak sedikit. Sejumlah kurang lebih Rp 2 triliun, menurut Kepala SNVT PJPA Novie Ilat yang juga menjabat Kepala Seksi Pelaksanaan Kementerian PUPR Balai Wilayah Sungai Sulawesi I (BWSS I) bakal dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur bangunan pengendali banjir di Kota Manado.

SINERGI : Asisten II Pemkot Manado, Kepala SNVT PJPA BWSS I Novie Ilat, Sekretaris Dinas Perkimtan Provinsi Sulut Desmar Laoh, Roy M Kabid Pengadaan Tanah Kanwil BPN Sulut, Kepala Kepolisian Daerah Sulut Biro Logistik dan Tim Sosialisasi PKM di Aula Kantor Walikota (7/12).

“Kota Manado sangat bersyukur, karena dapat perhatian dari pemerintah pusat. Sehingga Manado adalah salah satu dari lima Kota di Indonesia yang mendapatkan Program Bantuan dari Bank Dunia untuk pembangunan bangunan pengendali banjir. Namanya NUFReP (National Urban Flood Resilience Project),” kata Ilat.
Adapun dari 5 area sungai di Manado, yang nantinya akan dibangun bangunan pengendali banjir yakni Sungai Tikala, Tondano dan Sario.
“Setelah kejadian banjir 2014, kami dari BWS berusaha untuk membangun bangunan bangunan pengendali banjir di Manado. Jadi saat ini adalah tahap apakah masyarakat setuju untuk dibangun bangunan pengendali banjir, yang outputnya adalah Penlok (Penetapan Lokasi). Harapannya adalah masyarakat setuju. Karena ini untuk kepentingan umum,” kata Ilat seraya menyebutkan bahwa tanahnya pun yang berada tak jauh dari Sungai Sario nantinya akan dibebaskan untuk pembangunan bangunan pengendali banjir.

Berdasarkan paparan pihak BWS Sulawesi I pada Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM), hari pertama yang melibatkan masyarakat pemilik tanah/bangunan di bantaran sungai Tikala Kelurahan Paal 4 dan Tikala Baru, bahwa lahan yang akan dibebaskan luasannya variasi tergantung keadaan sungai. Yakni mulai dari 10 hingga 25 meter dari bibir sungai.

Adapun menurut Desmar Laoh, Sekretaris Dinas Perkimtan Provinsi Sulut, bahwa tahapan yang dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat di Aula Kantor Walikota sejak kemarin (7/12) hingga 17 Desember mendatang, dalam pelaksanaan PKM merupakan tahapan sebelum nantinya dilaksanakan pembebasan tanah.

Tampak masyarakat di bantaran Sungai Tikala yang bermukim di Kelurahan Paal 4 dan Tikala Baru antusias mengikuti sosialisasi di Aula Pemkot Manado.

“Jadi dalam tahapan ini nantinya akan ada kesepakatan bersama dari bapak ibu agar bisa dilaksanakan bangunan pengendali banjir. Setelah semuanya sepakat, baru akan dilakukan tahapan penetapan lokasi yang akan dibebaskan untuk kebutuhan pembangunan bangunan pengendali banjir,” kata Laoh.

Untuk itu, Laoh pun mengimbau agar masyarakat dapat sepakat dan menyetujui program pemerintah tersebut. “Karena masyarakat Kota Manado khususnya, sudah beberapa kali terkena dampak banjir. Sehingga kami butuh partisipasi masyarakat agar bapak ibu merelakan tanahnya untuk dijadikan bangunan pengendali banjir. Tentunya, pembangunan proyek ini demi kepentingan umum. Sehingga nantinya konsep proyek ini ke depan, Kota Manado akan benar-benar menjadi water front city,” tambah Laoh seraya menyebutkan bahwa prinsip dari pembebasan tanah akan dikonsepsikan dengan diganti untung atau dipindahkan.

Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Sulut Rio  M, menyebutkan bahwa setelah penlok keluar, maka kedepan akan dibentuk satgas tanah oleh BPN. “Akan dibentuk dua satgas. Satgas A bertugas untuk mengukur luas bidang tanah yang akan kena bangunan pengendali banjir dan Satgas B bertugas menginventarisasi pemilik tanah dan bukti kepemilikannya, serta apa saja yang ada di atas dan di bawah tanah tersebut,” kata Rio.
Ia pun berharap agar masyarakat di bantaran Sungai dapat proaktif mensukseskan kegiatan tersebut. “Harapannya agar pada tahapan ini, semua masyarakat dapat setuju untuk diadakan pembangunan bangunan pengendali banjir,” tutur Rio.

Masyarakat yang mengikuti kegiatan PKM pada hari pertama tersebut tampak aktif dengan beragam pertanyaan, dan mengungkapkan kesetujuannya terhadap tahapan yang nantinya akan dilewati.

Ibu Supit Mawuntu, salah satu masyarakat yang bermukim di Kelurahan Paal 4 Kecamatan Tikala mengungkapkan persetujuannya dengan program pemerintah tersebut. “Kami setuju akan adanya desain pembangunan bangunan pengendali banjir yang sudah dipaparkan. Karena kedepan Kota Manado akan jadi lebih bagus,” kata Wawuntu.

Senada, Anton Irot masyarakat Tikala Baru juga menyatakan dukungannya terhadap proyek pemerintah tersebut. “Namanya pemerintah sudah atur, kami siap ikuti. Yang penting pemerintah akan ganti rugi untuk tanah dan bangunan kami,” kata Irot.

Adapun kegiatan sosialisasi seluruh masyarakat yang bermukim di bantaran Sungai Tikala, Tondano dan Sario akan berlangsung hingga 17 Desember mendatang. Berlokasi di Aula Kantor Walikota Manado pada pukul 09.00 Wita hingga pukul 16.00 Wita. (des)

Most Read

Artikel Terbaru

/