32.4 C
Manado
Senin, 4 Juli 2022

Rp1,2 Triliun Dandes Jangan `Macet`, Wagub: Diolah Bumdes, Bikin Simpan Pinjam Warga

MANADOPOST.ID— Pemerintah Pusat kembali mengguyur dana Rp1,2 triliun bagi 1.507 desa di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Duit triliunan tersebut merupakan program bantuan dana desa (Dandes).

Sesuai data, Kabupaten Minahasa menjadi daerah terbanyak yang menerima Dandes sebanyak Rp170,7 miliar. Lalu diikuti Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Rp161,5 miliar dan ketiga Kabupaten Minahasa Minsel sebesar Rp138,5 miliar (lihat grafis).

Saat ini pemerintah kabupaten/kota diminta percepat realisasi bantuan Dandes untuk pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Tak boleh ‘macet’ penyalurannya. Permintaan ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Daerah Sulut Royke Mewoh, Kamis (8/4).

Mewoh menyebutkan terkait penyaluran Dandes, Pemprov Sulut melalui Wakil Gubernur Steven Kandouw, akan mengeluarkan surat atau imbauan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk secepatnya menyalurkan. “Adapun isi suratnya meminta kepada pemerintah di kabupaten/kota untuk segera percepat penyaluran dana desa untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi ditengah pandemi Covid-19,” imbuhnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Mewoh juga mengatakan soal kekhawatiran pemerintah kabupaten/kota. Karena sampai saat ini banyak desa-desa belum memasukannya laporan pertanggungjawaban untuk tahun anggaran 2020. “Sehingga tahun anggaran 2021 ini terhambat. Tetapi terhambatnya ini cuma masalah LPJ dari pemerintah desa. Jadi, jika ada pencairan tahap kedua apabila tahap pertama sudah dipertanggungjawabkan. Itu yang menjadi keinginan dari pemerintah kabupaten/kota agar supaya tidak ada kendala di kemudian hari. Jadi ada benarnya juga pemerintah kabupaten/kota menahan sebentar agar supaya LPJ penggunaan Dandes sebelumnya itu sudah harus dipertanggungjawabkan baru masuk untuk tahan pencairan berikutnya,” bebernya.

Sebelumnya, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Edwin Silangen mengatakan, penyaluran Dandes saat ini masih digenjot. Pasalnya menurut Silangen, penyaluran sampai pekan lalu, masih tergolong minim karena baru 220 dari 1.507 desa yang menerima. Penyaluran menurut Silangen, masih disebabkan beberapa hal. Karena itu, dirinya telah melakukan pertemuan dengan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut Ratih Hapsari Kusumawardani untuk mendorong penyaluran beberapa bantuan keuangan bagi daerah.

“Sampai pekan lalu itu, sekitar 220 desa yang menyalurkan Dandes disebabkan belum maksimalnya koordinasi perangkat desa dengan pemerintah daerah serta masalah validasi data penerima Dandes. Untuk itu sangat diperlukan sinergitas dan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sulut dengan KPPN dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk bersama-sama mendorong percepatan penyaluran dana desa ini, sehingga dapat tersalurkan,” tuturnya.

Sementara itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut Ratih Hapsari, meminta dukungan Pemprov Sulut terkait peningkatan realisasi dana desa, DAK fisik, KUR serta UMI di Sulut. “Kita berterima kasih kepada Pemprov Sulut yang memang memiliki keinginan yang sama dengan kita untuk memacu realisasi bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat. Jadi saya dan Pak Sekprov telah membicarakan banyak hal. Mulai dari kendala-kendala, serta tindaklanjutnya. Dan Pak Sekprov Sulut Edwin Silangen memberikan respon yang sangat positif terhadap pertemuan kita ini,” sebutnya.

Ditempat terpisah, alokasi Dandes ditegaskan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, harus menciptakan outcome yang jelas seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Dirinya mengatakan, saat ini progres Dandes sudah sangat baik. Namun dirinya mengatakan, outcome dari Dandes, masih perlu lagi kerja keras.

“Memang saya meminta semua pendamping lokal desa untuk terus optimal dalam mengawal alokasi Dandes. Dari 2015-2020 sudah ada 6 triliun Dandes yang masuk Sulut. Dan tahun ini Dandes juga tetap bergulir. Memang semua alokasi Dandes telah jelas. Ada yang membangun jalan, jembatan serta saran dan prasarana lain. Namun saya ingatkan, agar ada outcome yang jelas dari semua ini,” ungkapnya.

Kandouw berharap, alokasi Dandes yang masuk tahun ini harus memberikan dampak. Pemanfaatan Dandes menurutnya, jangan hanya dirasa satu atau dua tahun saja. Tetapi harus berkelanjutan. Karena itu, dirinya meminta agar Dandes bisa diolah masyarakat untuk terus berputar dan dirasakan sepanjang tahun.

“Output penggunaan Dandes sampai saat ini ada. Dan itu jelas tercatat. Ya masih didominasi infrastruktur. Namun bagaimana outcomenya? Menurut hemat saya, harus lebih baik dari tahun kemarin. Perlu kerja keras. Dandes ini, lebih baik diolah untuk menjadi Bumdes. Supaya bisa terus berputar di daerah. Kan boleh bikin simpan pinjam dana bagi masyarakat. Ada manfaatnya, jangan hanya melulu infrastruktur. Saya lihat perlu kerja keras,” tuturnya.

Kandouw mewarning, alokasi Dandes jangan memprioritaskan fasilitas milik hukum tua atau Sangadi. Jangan juga menurutnya, dipaksakan pembangunan dengan alasan kongkalikong. Tidak boleh menurut Kandouw, alokasi digunakan untuk kepentingan pribadi. Kandouw menegaskan, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mempunyai ranah pemeriksaan di Desa. Namun pengawasan Dandes dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian.(ewa/gnr)

MANADOPOST.ID— Pemerintah Pusat kembali mengguyur dana Rp1,2 triliun bagi 1.507 desa di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Duit triliunan tersebut merupakan program bantuan dana desa (Dandes).

Sesuai data, Kabupaten Minahasa menjadi daerah terbanyak yang menerima Dandes sebanyak Rp170,7 miliar. Lalu diikuti Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Rp161,5 miliar dan ketiga Kabupaten Minahasa Minsel sebesar Rp138,5 miliar (lihat grafis).

Saat ini pemerintah kabupaten/kota diminta percepat realisasi bantuan Dandes untuk pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Tak boleh ‘macet’ penyalurannya. Permintaan ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Daerah Sulut Royke Mewoh, Kamis (8/4).

Mewoh menyebutkan terkait penyaluran Dandes, Pemprov Sulut melalui Wakil Gubernur Steven Kandouw, akan mengeluarkan surat atau imbauan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk secepatnya menyalurkan. “Adapun isi suratnya meminta kepada pemerintah di kabupaten/kota untuk segera percepat penyaluran dana desa untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi ditengah pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Mewoh juga mengatakan soal kekhawatiran pemerintah kabupaten/kota. Karena sampai saat ini banyak desa-desa belum memasukannya laporan pertanggungjawaban untuk tahun anggaran 2020. “Sehingga tahun anggaran 2021 ini terhambat. Tetapi terhambatnya ini cuma masalah LPJ dari pemerintah desa. Jadi, jika ada pencairan tahap kedua apabila tahap pertama sudah dipertanggungjawabkan. Itu yang menjadi keinginan dari pemerintah kabupaten/kota agar supaya tidak ada kendala di kemudian hari. Jadi ada benarnya juga pemerintah kabupaten/kota menahan sebentar agar supaya LPJ penggunaan Dandes sebelumnya itu sudah harus dipertanggungjawabkan baru masuk untuk tahan pencairan berikutnya,” bebernya.

Sebelumnya, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Edwin Silangen mengatakan, penyaluran Dandes saat ini masih digenjot. Pasalnya menurut Silangen, penyaluran sampai pekan lalu, masih tergolong minim karena baru 220 dari 1.507 desa yang menerima. Penyaluran menurut Silangen, masih disebabkan beberapa hal. Karena itu, dirinya telah melakukan pertemuan dengan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut Ratih Hapsari Kusumawardani untuk mendorong penyaluran beberapa bantuan keuangan bagi daerah.

“Sampai pekan lalu itu, sekitar 220 desa yang menyalurkan Dandes disebabkan belum maksimalnya koordinasi perangkat desa dengan pemerintah daerah serta masalah validasi data penerima Dandes. Untuk itu sangat diperlukan sinergitas dan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sulut dengan KPPN dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk bersama-sama mendorong percepatan penyaluran dana desa ini, sehingga dapat tersalurkan,” tuturnya.

Sementara itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut Ratih Hapsari, meminta dukungan Pemprov Sulut terkait peningkatan realisasi dana desa, DAK fisik, KUR serta UMI di Sulut. “Kita berterima kasih kepada Pemprov Sulut yang memang memiliki keinginan yang sama dengan kita untuk memacu realisasi bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat. Jadi saya dan Pak Sekprov telah membicarakan banyak hal. Mulai dari kendala-kendala, serta tindaklanjutnya. Dan Pak Sekprov Sulut Edwin Silangen memberikan respon yang sangat positif terhadap pertemuan kita ini,” sebutnya.

Ditempat terpisah, alokasi Dandes ditegaskan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, harus menciptakan outcome yang jelas seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Dirinya mengatakan, saat ini progres Dandes sudah sangat baik. Namun dirinya mengatakan, outcome dari Dandes, masih perlu lagi kerja keras.

“Memang saya meminta semua pendamping lokal desa untuk terus optimal dalam mengawal alokasi Dandes. Dari 2015-2020 sudah ada 6 triliun Dandes yang masuk Sulut. Dan tahun ini Dandes juga tetap bergulir. Memang semua alokasi Dandes telah jelas. Ada yang membangun jalan, jembatan serta saran dan prasarana lain. Namun saya ingatkan, agar ada outcome yang jelas dari semua ini,” ungkapnya.

Kandouw berharap, alokasi Dandes yang masuk tahun ini harus memberikan dampak. Pemanfaatan Dandes menurutnya, jangan hanya dirasa satu atau dua tahun saja. Tetapi harus berkelanjutan. Karena itu, dirinya meminta agar Dandes bisa diolah masyarakat untuk terus berputar dan dirasakan sepanjang tahun.

“Output penggunaan Dandes sampai saat ini ada. Dan itu jelas tercatat. Ya masih didominasi infrastruktur. Namun bagaimana outcomenya? Menurut hemat saya, harus lebih baik dari tahun kemarin. Perlu kerja keras. Dandes ini, lebih baik diolah untuk menjadi Bumdes. Supaya bisa terus berputar di daerah. Kan boleh bikin simpan pinjam dana bagi masyarakat. Ada manfaatnya, jangan hanya melulu infrastruktur. Saya lihat perlu kerja keras,” tuturnya.

Kandouw mewarning, alokasi Dandes jangan memprioritaskan fasilitas milik hukum tua atau Sangadi. Jangan juga menurutnya, dipaksakan pembangunan dengan alasan kongkalikong. Tidak boleh menurut Kandouw, alokasi digunakan untuk kepentingan pribadi. Kandouw menegaskan, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mempunyai ranah pemeriksaan di Desa. Namun pengawasan Dandes dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian.(ewa/gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/