24.4 C
Manado
Minggu, 26 Juni 2022

Banner Mobile (Anymind)

Raih Ketua DPD I dari Musdalub, CEP Kans ‘Dilengserkan’ dengan Musdalub

- Advertisement -

MANADOPOST.ID—Kabar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) sudah dihembuskan sejak awal 2021. Pasca kekalahan Ketua DPD I Golkar Christiany Eugenia Paruntu (CEP) di pilgub Desember 2020 mendatang.

Belasan DPD II atau lebih dari 2/3, sudah merapat ke DPP untuk menyampaikan mosi tidak percaya atas kepemimpinan CEP.

Kubu pro Musdalub membeber sederet ketidakberhasilan CEP sebagai Ketua DPD I Golkar. Ini disampaikan mantan Wakil Ketua DPD I Golkar Sulut Alfian Ratu saat diskusi bersama Manado Post beberapa waktu lalu.

Dimulai dengan penilaian eksistensi Golkar menurun. Dari kekalahan Golkar Pileg 2019, di mana kursi DPRD Sulut mengalami penurunan dari 9 menjadi 7 kursi. Membuat Golkar harus koalisi dengan parpol lain untuk bisa mengusung calon di pilgub.

- Advertisement -

Catatan lain, kekalahan total Golkar pada pilkada 2020. Dari 8 pilkada, tak ada satupun kemenangan Golkar. Dua daerah yang adalah lumbung suara dari Golkar, Tomohon dan Minsel tumbang. Termasuk CEP kalah ketika di pilgub 2020.

Kemudian, dalam internal Golkar Sulut dinilai tidak memiliki kemampuan memanage partai. Sehingga terjadi pelanggaran aturan organisasi. Antara lain kekisruhan musda Golkar Manado. Adanya beberapa usulan pemecatan kader Golkar yang potensial, termasuk mantan ketua partai diusulkan dipecat, tanpa adanya penyelesaian berdasarkan aturan partai. Paling tidak memanggil dan memberi ruang pembelaan diri. Pengelolaan manajemen juga tidak profesional di bawah kepemimpinan CEP.

Selanjutnya, terdapat tindakan yang sangat merugikan Golkar, adanya kesan diduga perlindungan pada perilaku dan sikap yang telah melanggar sumpah dan janji sebagai pimpinan atau anggota DPRD Sulut oleh oiknum kader Golkar. Perbuatan ini mencoreng Partai Golkar dan telah direkomendasikan pemecatan oleh BK. Golkar telah kehilangan posisi tawar dan mengakibatkan kekosongan kursi wakil ketua DPRD dari Golkar. Sikap kepemimpinan yang ditunjukkan ini merupakan pembangkangan terhadap undang-undang dan 10 pernyataan politik Golkar di Munas X.

Diketahui 2021 ini menjadi tahun keempat CEP pimpin Golkar Sulut. Setelah pada 2017 lalu merebut kepemimpinan Golkar Sulut dari Stefanus Vreeke Runtu (SVR) melalui Musdalub. Ketika itu, SVR bernasib sama dengan CEP saat ini. Lebih dari 2/3 DPD II berlaku sama. Golkar Sulut kemudian dipimpin Plt yang ditunjuk DPP yakni Hamka Kady. CEP kemudian memenangkan Musdalub yang dilaksanakan 23 Oktober 2017 itu. Pada 2020 lalu, CEP kembali dipercaya menjadi Ketua DPD I Golkar Sulut dalam Musda pada 2020 lalu.(gel)

MANADOPOST.ID—Kabar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) sudah dihembuskan sejak awal 2021. Pasca kekalahan Ketua DPD I Golkar Christiany Eugenia Paruntu (CEP) di pilgub Desember 2020 mendatang.

Belasan DPD II atau lebih dari 2/3, sudah merapat ke DPP untuk menyampaikan mosi tidak percaya atas kepemimpinan CEP.

Kubu pro Musdalub membeber sederet ketidakberhasilan CEP sebagai Ketua DPD I Golkar. Ini disampaikan mantan Wakil Ketua DPD I Golkar Sulut Alfian Ratu saat diskusi bersama Manado Post beberapa waktu lalu.

Dimulai dengan penilaian eksistensi Golkar menurun. Dari kekalahan Golkar Pileg 2019, di mana kursi DPRD Sulut mengalami penurunan dari 9 menjadi 7 kursi. Membuat Golkar harus koalisi dengan parpol lain untuk bisa mengusung calon di pilgub.

Catatan lain, kekalahan total Golkar pada pilkada 2020. Dari 8 pilkada, tak ada satupun kemenangan Golkar. Dua daerah yang adalah lumbung suara dari Golkar, Tomohon dan Minsel tumbang. Termasuk CEP kalah ketika di pilgub 2020.

Kemudian, dalam internal Golkar Sulut dinilai tidak memiliki kemampuan memanage partai. Sehingga terjadi pelanggaran aturan organisasi. Antara lain kekisruhan musda Golkar Manado. Adanya beberapa usulan pemecatan kader Golkar yang potensial, termasuk mantan ketua partai diusulkan dipecat, tanpa adanya penyelesaian berdasarkan aturan partai. Paling tidak memanggil dan memberi ruang pembelaan diri. Pengelolaan manajemen juga tidak profesional di bawah kepemimpinan CEP.

Selanjutnya, terdapat tindakan yang sangat merugikan Golkar, adanya kesan diduga perlindungan pada perilaku dan sikap yang telah melanggar sumpah dan janji sebagai pimpinan atau anggota DPRD Sulut oleh oiknum kader Golkar. Perbuatan ini mencoreng Partai Golkar dan telah direkomendasikan pemecatan oleh BK. Golkar telah kehilangan posisi tawar dan mengakibatkan kekosongan kursi wakil ketua DPRD dari Golkar. Sikap kepemimpinan yang ditunjukkan ini merupakan pembangkangan terhadap undang-undang dan 10 pernyataan politik Golkar di Munas X.

Diketahui 2021 ini menjadi tahun keempat CEP pimpin Golkar Sulut. Setelah pada 2017 lalu merebut kepemimpinan Golkar Sulut dari Stefanus Vreeke Runtu (SVR) melalui Musdalub. Ketika itu, SVR bernasib sama dengan CEP saat ini. Lebih dari 2/3 DPD II berlaku sama. Golkar Sulut kemudian dipimpin Plt yang ditunjuk DPP yakni Hamka Kady. CEP kemudian memenangkan Musdalub yang dilaksanakan 23 Oktober 2017 itu. Pada 2020 lalu, CEP kembali dipercaya menjadi Ketua DPD I Golkar Sulut dalam Musda pada 2020 lalu.(gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/