26 C
Manado
Sabtu, 31 Oktober 2020

6 Pendemo di DPRD Sulut Sempat Diamankan Petugas

MANADOPOST.ID—Pengesahan Undang-undang Cipta Kerja kembali mendapat penolakan. Kemarin ratusan mahasiswa turun ke depan gedung DPRD Sulut. Tiba sekira pukul 11.45 WITA di depan gedung rakyat. Mereka bergerak dari Taman Makam Pahlawan Kairagi. Merapatkan barisan menyuarakan, menolak dan meminta mencabut UU Cipta Kerja. Bersama puluhan bendera, atribut dan spanduk dibentangkan. Baik mahasiswa dan mahasiswi. Keras dengan mosi tidak percaya dilontarkan.

Orasi dilakukan silih berganti. Tak kenal lelah. Terik matahari tak memudarkan semangat aliasi. Baik dari organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan dan yang mengatasnamakan kaum buruh. Mengawal aspirasi masyarakat kecil. Sempat terjadi dialog antara perwakilan mahasiswa dengan DPRD ditengahi kepolisian. Namun sayangnya belum terjadi kesepakatan. Pasalnya DPRD meminta masuk perwakilan yang akan diterima. Namun mahasiswa memilih untuk masuk secara bersamaan.

Terdengar teriakan para orator yang lantang. “Hidup rakyat. Hidup mahasiswa. Kita meminta kepada pihak DPRD turun datang ke mahasiswa. Karena DPR adalah representasi rakyat dan harus mendengar aspirasi kami,” teriak orator beberapa kali yang dikawal ratusan personel polisi.  Lengkap dengan peralatan pasukan huru hara (PHH) anti massa, turut mengawal. Barisan tameng menghadang pergerakan mahasisawa. Juga kendaraan polisi diturunkan di dekat lokasi aksi.

Situasi sempat beberapa kali memanas. Ketika mahasiswa ingin merangsek masuk ke bagian halaman gedung, yang katanya rumah rakyat. Namun dicegat anggota polisi di depan gerbang. Aksi saling dorong terjadi. Puncaknya pasca hujan deras mengguyur. Mahasiswa berusaha masuk yang kembali mendapat hadangan. Dan berakhir ketika beberapa mahasiswa diamankan petugas pada aksi saling dorong tersebut.

Namun keadaan kembali dapat diredam. Beberapa kali perwakilan mahasiswa bertemu dengan kepolisian dan anggota DPRD yang ada. Bernegosiasi kembali. Akhirnya di tengah situasi hujan yang kunjung surut, mahasiswa meminta agar membebaskan sekira 6 mahasiswa yang diamakan petugas. Permintaan tersebut pun dikabulkan petugas. Akhirnya pendemo membubarkan diri sekira pukul 14.30 WITA usai menyampaikan aspirasi.

Ketua DPC GMNI Manado Vandy Mesak Sasikome menegaskan, tututan mereka adalah menolak Omnibus Law. Menurutnya yang bersama aksi kemarin, Omnibus Law membuat masyarakat terpuruk.

“Tuntutan kami jelas. Kajian dari teman-teman koalisi. Hanya satu. Cabut Omnibus Law. Kami menuntut itu karena pasal-pasal yang dimuat dalam omnibus law itu, banyak yang membuat masyarakat semakin terpuruk. Karena omnibus law ini menyentu banyak sektor. Karena ini menyangkut harkat hidup orang banyak, kami sepakat dari tim koalisi untuk menyuarakan. Karena ini suara masyarakat, suara orang tua kami,” tegasnya menyayangkan aksi mereka tidak diterima dengan baik.

“Anggota DPR tidak menerima kami dengan sopan. Karena gedung DPRD itu dibangun dengan uang pajak. Seharusnya mereka menerima kami. Tapi tadi hanya dua (legislator) yang terima, dan hanya dari belakang (barisan polisi). Kami seperti penjahat. Kami dibiarkan hujan di luar,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok yang menerima mahasiwa didampingi Melky Pangemanan dan Berty Kapojos. Menurutnya aksi mahasiswa positif dan sesuai UU. “Apa yang terjadi saat ini adalah hal positif yang dijamin oleh ketentuan perundang-undangan. Di mana hak orang untuk bersuara dan menyuarakan pendapat. Kita sangat hargai itu sebagai bagian dari Negara demokrasi. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa, dalam aliansi mahasiswa Sulut. Telah menyuarakan apa yang menjadi bagian dari masyarakat yang termarjinalkan,” terangnya.

“Kita berharap agar demo ini dijalankan secara damai. Kita juga berharap dan berterimakasih kepada pihak kepolisian yang sudah melaksanakan tugas dengan baik. Dan berakhir dengan rekomendasi-rekomendasi yang sudah diserahkan. Tentu saja ada beberapa hal penting,” ungkapnya.

“Dimana ada di beberapa tempat, mahasiswa itu diadakan kegiatan represif. Ini sangat disayangkan. Di Unima misalnya. Kami berharap ini dijelaskan oleh pihak aparat. Apa yang sedang terjadi, protab apa yang digunakan. Sehingga tadi berefek apa yang dilakukan mahasiswa. Seolah-olah ada tidak kepercayaan mahasiswa terhadap apa yang kita lakukan disini. Yakinlah ini adalah upaya bersama-sama dengan mahasiswa,” terangnya.

Dirinya yang merupakan politisi Demokrat menegaskan, menolak UU Cipta Kerja. “Bagi fraksi Demokrat sendiri, kami menolak dengan tegas apa yang sudah diputuskan dalam UU Cipta Kerja. Ketua Umum kami memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena kami kekurangan kursi di dalam memperjuangkan penolakan UU Cipta Kerja. Ini adalah merupakan poin-poin besar kami. Kiranya apa yang dilakukan sekarang ini, diberkati Tuhan yang Maha Kuasa,” ungkapnya.

Lombok juga menambahkan, sudah menerima rekomendasi. “Ada beberapa poin. Kami belum sempat baca karena situasi tadi tidak memungkinkan untuk kita baca satu per satu. Karena situasi sudah mengarah kearah yang lebih panas,” katanya sembari mengatakan akan mengawal aspirasi ini. “Kita juga akan membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat. Walaupun panas atau hujan. Kita aka tetap di situ dan akan memberikan kesempatan untuk apa masukan terbaik untuk UU Cipta Kerja,” tambahnya.

Kapolres Manado Kombes Pol Elvianus Laoli mengatakan, pengamanan aksi mahasiswa dapat dilaksanakan. “Awalnya kita sudah bisa melaksanakan dengan baik didepan gedung DPRD. Mereka sangat persuasif dengan kami. Kemudian saat kembalinya ada yang menjadi provokator melakukan pembakaran ban di jalanan. Dan kemudian memadamkan dan kami bubarkan. Dan situasi sudah baik, dan tidak ada korban jiwa dan materil. Situasi aman dan masyarakat serta lalulintas sudah bisa berjalan dengan baik,” katanya. “Sekira 650 personel, termasuk dari Sabhara dan Brimob Polda. Dan masa sekira 700 orang,” terangnya.

Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra mengambil langkah cepat, untuk meredam aksi demonstrasi penolakan pengesahan UU Cipta Kerja. Kemarin dirinya mengecek kesiapan pasukan Polda Sulut dalam rangka membackup jajaran, mengantisipasi aksi unjuk rasa yang rawan disusupi oknum-oknum tak bertanggung jawab.

Di hadapan personel Samapta, Brimob, Tim Maleo dan Polwan, Irjen Panca Putra menegaskan, apel ini sebagai tindak lanjut perintah Mabes Polri dalam rangka mengantisipasi aksi unjuk rasa. “Kita sudah diperintahkan untuk mengantisipasi ini, saya mau mengecek apakah kita semua sudah siap atau tidak,” sebut Irjen Panca Putra.

Polisi katanya harus sudah siap menghadapi aksi unjuk rasa. Karena itu semua tugas harus dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Selain mengecek kesiapan personil, Kapolda juga mengecek kesiapan peralatan dan kendaraan yang akan dipergunakan. “Saya minta dalam menghadapi unjuk rasa, lakukan dengan tegas dan humanis. Siapkan dirimu, dengarkan pimpinan kerjakan tugas dengan sebaik baiknya dan bekerjalah bersama-sama,” tandas Kapolda Irjen Pol Panca Putra.

Siang harinya, terpantau kepolisian sudah disiagakan di DPRD Provinsi Sulut. Demo siang itu diikuti oleh kurang lebih 500 mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Dijelaskan Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abast, ada 180 personel Polwan dari berbagai fungsi ikut diturunkan dalam mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. “Para Polwan diturunkan dalam aksi unjuk rasa untuk menjadi Tim Negosiator mengantisipasi aksi unjuk rasa,” ujar Kombes Abast.

Meski saat berlangsung unjuk rasa hujan turun begitu deras. Namun para polwan di bawah pimpinan Pakor Polwan Polda Sulut AKBP Nonie Sengkey, tetap siaga bertahan di depan para pendemo. “Diturunkannya Polwan menghadapi massa aksi unjuk rasa, agar para pendemo tidak bertindak anarkis. Dan hingga bubar, aksi unjuk rasa tetap berlangsung damai,” tukas Abast.

Kemarin malam, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah akan menindak tegas pelaku dan aktor-aktor yang menunggangi demonstrasi tolak Omnibus Law Cipta Kerja yang diwarnai kerusuhan di sejumlah daerah. Tindakan tegas dilakukan demi menciptakan ketertiban umum.

Mahfud menyampaikan itu sebagai respons pemerintah terhadap gelombang demonstrasi di berbagai penjuru daerah yang digelar oleh buruh, mahasiswa, dan pelajar yang menolak UU Cipta Kerja. Namun Mahfud tak menjabarkan lebih lanjut soal aktor-aktor penunggang demo rusuh Omnibus Law Cipta Kerja.

“Sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang berbentuk tindakan kriminal,” kata Mahfud dalam keterangannya, Kamis (8/10). Mahfud menyebut pemerintah menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan massa di tempat tertentu. Massa merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan melakukan penjarahan. “Tindakan itu jelas kriminal dan tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan,” kata dia.

Selain itu Mahfud berkata aksi demo berujung kekerasan termasuk tindakan yang tidak sensitif terhadap kondisi yang dialami masyarakat saat ini. Ia menyebut saat ini masyarakat sedang berjuang melawan pandemi dan berusaha menggerakkan perekonomian. Menurut dia, penolakan terhadap Omnibus Law seharusnya dilakukan dengan cara sesuai hukum. “Salah satunya dengan cara mengajukan judicial review atau uji materi UU tersebut ke Mahkamah Konsitutusi,” kuncinya.(gnr)

-

Artikel Terbaru

Selisih dengan CEP-SSL 40%, Ini Alasan OD-SK Tetap Perkasa

MANADOPOST.ID—Petahana Olly Dondokambey-Steven Kandouw sangat perkasa. Tingkat elektabilitas mencapai 64,3. Selisih dengan jawara kedua Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar (CEP-SSL) capai 40 persen. Di mana paslon nomor urut 1 ini hanya mendapat 22,3 persen.

LSI: OD-SK Unggul 64,3

MANADOPOST.ID—Kurang dari dua bulan pelaksanaan pilkada 9 Desember mendatang, pasangan incumbent Olly Dondokambey dan Steven Kandouw (OD-SK) tetap bertengger di posisi pertama.

Pjs Bupati Minsel Warning Kepsek

MANADOPOST.ID—Pjs Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Meiki Onibala, kembali mengeluarkan warning keras. Kali ini, diarahkan ke kepala sekolah (kepsek) di Minsel. Terkait sikap dalam menghadapi kontestasi Pilkada 2020.

Ketua Bapilu Demokrat Dukung JPAR-Ai

MANADOPOST.ID--Target utama Partai Demokrat merebut kemenangan di Kota Manado sepertinya tak didukung kader sendiri. Teranyar, Ketua Bapilu Demokrat Sulut Darmawati Dareho memilih mendukung pasangan calon Julyeta Paulina Amelia Runtuwene-Harley Mangindaan (JPAR-Ai). Dibanding memenangkan Ketua Demokrat Sulut Mor Bastiaan yang berpasangan dengan Hanny Joost Pajouw.

Anggaran JKN-KIS Minahasa Digeser Tangani Covid-19

MANADOPOST.ID—Pandemi Covid-19 di Kabupaten Minahasa berdampak pada pergeseran anggaran. Salah satunya pergeseran anggaran yang dilakukan terhadap pembayaran iuran BPJS Kesehatan.