25 C
Manado
Selasa, 1 Desember 2020

KPK `Lirik` 25 Tipikor di Sulut

MANADOPOST.ID—Wakil Ketua KPK RI Nawawi Pomolango menyambangi Manado Post, Sabtu (7/11). Banyak hal disampaikan Nawawi saat berbincang dengan pimpinan Manado Post.

Pimpinan KPK RI ini diterima Dirut Manado Post Grup Marlon Sumaraw, Direktur/Pemred Manado Post Tommy Waworundeng, GM/Pemred manadopost.id (online-digital) Angel Rumeen dan Korlip Manado Post Grand Regar. Serta Kawanua TV. Pertama Nawawi menjelaskan terkait Perpres 102 tahun 2020 tentang supervisi.

“Terlebih bagi KPK rezim hasil revisi, seakan-akan mengedepankan soal sisi pencegahan. Kenyatanya tugas pokok pencegahan di poin yang pertama. Dibanding UU 30 tahun 2002, yang menaruh tugas pencegahan di poin d. Jadi seakan-akan KPK bekerja menangkapin orang saja. Baru bicara pencegahan di poin empat,” terangnya.

Menurutnya saat ini pencegahan berada di poin nomor 1.  “Pencegahan tidak laku. Saya bicara ke teman-teman wartawan di KPK. Seberapapun keberhasilan KPK dalam pencegahan, itu bergantung pada lembaga yang berhasil dalam pencegahan. Tanpa peran serta lembaga lain, tidak ada kita bicara tentang keberhasilan. Paling tidak KPK dapat 30 persen ketika sebuah lembaga berhasil dalam pencegahan korupsi,” tambahnya.

Lain halnya dengan tugas penindakan yang sepenuhnya hasil kerja komisi. “Makanya tidak seksi apapun soal pencegahan, kita berharap peran dari teman-teman pers,” terangnya menerangkan kegiatan korwil terbagi dalam dua sisi.

“Sisi koordinasi supervisi pencegahan ada korsupdaknya. Itu bersama Kepolisian, Kejaksaan dan aparat penegak hukum lain, bagaimana kita melakukan supervisi terhadap perkara korupsi yang mereka tangani,” ungkapnya. Dijelaskannya, soal supervisi memang seakan-akan tidak optimal. Tapi implementasinya banyak bergantung pada kepolisian dan kejaksaan untuk mau disupervisi.

Lanjutnya, ketika ada perpres baru, suka atau tidak suka, mereka harus melaksanakan supervisi yang diamanahkan pada KPK. Yang merujuk pada UU KPK. Semua perkara korupsi yang ditangani oleh APH (apparat penegak hukum), dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, sebut Nawawi prinsipnya bisa disupervisi oleh KPK. “Namun kan tidak mungkin semuanya kita supervisi. Sebab pasal 10 Perpres menyebutkan, pembebanan anggaran yang disupervisi, dibebankan pada KPK,” tegasnya.

Menurut Nawawi, KPK menetapkan kriteria perkara yang sepantasnya mereka supervisi. “Maka antara lain maksud saya, menyampaikan juga teman-teman di Manado Post. Adalah dalam pelaksanaan tugas keseharian, kasus-kasus yang ada di Sulut. Yang seharusnya, misalnya yang disupervisi adalah ada tidak perkara yang sebenarnya. (contoh) Ada lima orang, tapi kemudian yang diproses barang kali yang kroco-kroconya. Sementara yang big bos tidak ada (proses). Itu yang kita mintakan dari teman-teman pers,” katanya sembari mengatakan KPK menempatkan dan dari sisi informasi pemberitaan sangat penting.

“Karena kami di KPK mencoba menempatkan informasi yang diperoleh dari media, itu diatas keakuratan dari pada laporan dari masyarakat. Kami KPK akan bergerak dengan cukup informasi dari pers. Misalnya informasi dari Tempo itu kita telan penuh. Begitu mereka keluarin, kita kerja, kita lidik,” tegasnya.

Nawawi juga menjelaskan mengenai menejemen pengelolaan aset daerah. “Karena banyak aset milik pemerintah daerah belum tersertifikasi. Itu sangat banyak. Kita lagi menghitung di Sulut berapa banyak aset pemerintah yang belum tersertifikasi. Yang potensi menjadi permainan. Teman-teman nanti mungkin bisa kalau ada pemberitaan-pemberitaan soal potensi kecurangan soal pengadaan barang dan jasa. Sisi penganggaran di DPRD tetap diinformasikan,” tambahnya.

Dia juga mencontohkan beberapa kasus yang dikembangkan dari informasi pers. “Kita dapat di Malang dan di Jambi. Kita ngangkut semua anggota DPRD, itu semua peran media. KPK sangat terbatas untuk bisa melihat keseluruh negeri. Tapi mata kami kalau bisa para teman-teman di lapangan (media),” ungkapnya menambahkan sangat beda ketika KPK mendapat laporan pengaduan lainnya.

“Dengan kita mendapat lnformasi dari satu media yang sudah kita percayai. Itu sangat berbeda. Jadi betapa pentingnya satu informasi pemberitaan media dalam strategi pemberantasan korupsi. Itu yang kita harapkan. Juga terkait dengan ditengah pengelolaan anggaran negara yang dikaitkan dengan covid-19 dan Pilkada bersama ini. Tolong kami juga kami diinfokan,” ungkapnya.

Lulusan Fakultas Hukum Unsrat ini juga menjelaskan, sudah sekira 600 penyadapan dilakukan. “KPK tidak terlalu digembar-gemborkan. Bahwa seakan-akan kita ini seperti menjadi komisi pencegahan korupsi. Tidak juga. Kita sekarang sudah diatas 600 penyadapan yang kita lakukan. Kita masih terus melakukan tidakan. Penyedapan yang adalah suatu bentuk penyelidikan tertutup. Di sejumlah daerah kita sudah pasang. Apalagi kalau yang diberitakan wartawan. Dan kita ikutin dan kita pasang. Ada calon Bupati nempel gambarnya dia di karung bantuan. Itu kan kita peroleh dari media. Kita folow up dan kita ikutin. Ini bentuk tindak lanjut dari pada teman-teman media,” tegasnya.

Nawawi juga dalam kunjungannya, mewarning para kontestan pilkada di Sulut. Dijelaskan peran KPK dalam pasal 11 dari UU 19 tahun 2019. “KPK sebenarnya terbatas. Siapa yang bisa ditangani oleh KPK? Disitu disebutkan yang pertama aparat penegak hukum. Jadi kalau tindak pidana korupsi dilakukan oleh Polisi atau Jaksa atau hakim, juru sita pengadilan, dengan pangkat apa saja yang penting dia penegak hukum,” katanya.

Hal ini termasuk penyelenggara negara. Atau para petahana. “Bupati atau gubernur. Nah dalam Pilkada ini kan belum semua jadi penyelenggara negara. Kecuali yang namanya Petahana. Makanya ketika kami datang ke sini dalam rangka pembekalan calon kepala derah.

Kita sudah ingatkan, yang lebih dekat dengan KPK untuk kita tindak adalah para petahana. Karena merela itu adalah penyelenggara negara. Ketika mereka misalnya recofusing relokasi anggaran daerah itu tiba-tiba untuk Covid-19. Tapi dibalut dengan kepentingan dia untuk memenangkan, itu bisa kita ambil,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan tentang keterlibatan pihak ketiga. “Juga kalau dia mendapatkan dari pihak ketiga atau cukong-cukong, kita ambil. Makanya saya mengingatkan betul untuk para petahana, jangan coba-coba. Tetapi untuk yang belum atau baru mencalonkan diri, sulit kita ambil. Itu dianggap money politics yang masih tetap didalam dosisnya Bawaslu,” katanya menambahkan sekira 80 persen lebih seakan-akan mereka dibiayai cukong-cukong.

“Dengan kontraktual seperti itu. Dimudahkan perizinan, diberikan ini itu segala macam. Juga kemungkinan akan diberikan hibah dari APBD dan sebagainya. Kan kalau seperti itu menjadi gampang. Kita tunggu-tungguin aja dia, tiga empat bulan dia menjabat, kita rekam, kita ambil dia. Menjadi pekerjaan mudah. Tapi apakah yang seperti itu yang kita kehendaki,” tegasnya.

Hal ini tambah Nawawi, sangat dipeharuhi oleh sistem politik. “Mulai dari mahar-mahar itu. Luar biasa. Barangkali karena kebijakan kuota harus didukung sekian dari Parpol baru bisa. Kondisi itu kan diciptakan oleh sistem. Dan kita hanya dalam tataran bagaimana ini bisa diminimalisir. Kita ingatkan jauh-jauh hari, jangan jadi Bupati atau Gubernur yang sebenarnya labelnya adalah calon koruptor. Seakan-akan tinggal kami tunggu kapan kami ambil dia,” tambahnya.

Dia juga mengingatkan agar jangan pesta demokrasi, sebenarnya hanya pesta untuk hadirkan calon-calon koruptor. “Dengan gaji yang sekian pendapatan seorang kepala daerah barapa. Harus mengembalikan yang Rp65 miliar atau yang sekian. Untuk mendapatkan mahar untuk mendapatkan dukungan. Konon untuk Bupati dalam satu partai bisa bermain di 10 sampai 20 (miliar),” bebernya.

Katanya KPK sangat mengapresiasi teman-teman yang bekerja di bidang pers. “Kedepannya kita saling mensupport. Semua punya harapan Indonesia bisa tanpa money politics. Mudah-mudahan Pilkada mendatang sudah tanpa money politics,” ungkapnya menambahkan ada calon bupati yang petahana memungkinkan KPK bisa masuk. “Dia bukan sekarang dia baru menyiapkan. Tapi baru setahun di megang jabatan itu, dia sudah menyiapkan untuk pesta yang sekarang. Itu kita sementara coba lakukan penyelidikan. Kalau sampai itu kita angkut, bisa memberi warning bagi yang lain,” terangnya.

Nawawi juga meneranglkan tentang supervisi. “Kita lagi petakan dan kemungkinan kita supervisi pada tingkatan yang tidak bisa kompromi lagi, kita ambil alih. Tetapi bisa saja tanpa supervisi kita ambil alih,” tegasnya. Termasuk di Sulut, tambahnya yang sementara dipertimbangkan untuk KPK ambil alih. KPK katanya telah menerima informasi ada 25 kasus di Polda dan Kejati Sulut.

“Di Polda kita punya SPDP ada 7 kemarin. Tapi baru satu yang kita akan tetapkan supervisi. Dicatatan kami kemarin, Polda baru melaporkan 7 SPDP. Kemudian kalau Kejati lumayan banyak, ada sekira 18 SPDP,” terangnya. “Sejak munculnya Perpres ini, kami rencanannya akan memetakan kembali. Jadi misalnya Polda 10 TPK yang mereka tangani. Kami akan petakan dari 10 itu yang mana yang kita akan supervisi. Begitu juga di Kejati. Kejati misalnya dia tangani 20 TPK. Kita tinggal memetakan. Dalam hal pemetaan ini, kita butuh informasi dari masyarakat. Skala berat ringannya perkara ini, sehingga seharunya kita supervisi,” tambahnya.

Nawawi juga mengatakan kedatanhan di Sulut, juga terkait sosialisasi Perpres 102 tahun 2020 tentang supervisi KPK. “KPK memang berharap peran dari masyarakat untuk menetapkan perkara kami supervisi atau tidak. Kalau tanpa ada informasi juga dari masyarakat kita tidak tahu. Ada perkara yang nilainya kecil, tapi di masyarakat menimbulkan gejolak atau kegaduhan. Salah satu kriterianya adalah jumlah kerugian negara. Namun tidak penuh disitu. Kita harus lihat kriteria lain. Ada juga yang sudah dilapor-laporkan tapi oleh APH, Polda atau Kejati tetap tidak dianggap. Itu bisa kami langsung (periksa, red),” terangnya.(ctr-02/gnr)

-

Artikel Terbaru

Mor-HJP Kantongi 126.124 Suara Kans Menang

Pasangan Calon Wali Kota Manado Mor Dominus Bastiaan dan Wakil Wali Kota Manado Hanny Joost Pajouw (Mor-HJP) kans menang di Pilwako Manado, 9 Desember.

Tetap Sapa Warga Walau Hujan, SGR Banjir Pujian

Calon Bupati Minut Shintia Gelly Rumumpe (SGR), Senin (30/11) menyapa masyarakat yang ada di Kecamatan Likupang Timur. Hujan tak menghalangi SGR bertemu warga. Begitu juga warga yang rela hujan-hujanan demi bertatap muka dengan calon nomor urut 1 itu.

Ingin Bertemu VAP, Ribuan Warga Kotamobagu, Boltim dan Bolmong Turun ke Jalan

Dr (HC) Vonnie A Panambunan STh (VAP), dinilai sosok yang paling pantas dan tepat memimpin Sulawesi Utara (Sulut).

Ini Nih Tips Hadapi Aquaplaning saat Hujan

MANADOPOST.ID—Daihatsu bersama GT Radial kembali selenggarakan acara bertajuk Ngobrol Asik dengan konsep talkshow yang edukatif dan dapat dinikmati oleh Sahabat Daihatsu di seluruh Indonesia. Kali ini, Daihatsu membahas seputar tips teknik berkendara dalam mengantisipasi berbagai kondisi, khususnya saat musim penghujan dan menghadapi kondisi Aquaplaning.

Humiang Lantik Ketua dan Pengurus Karang Taruna 

Pjs Wali Kota Bitung Drs Edison Humiang MSi, melantik pengurus Karang Taruna Bitung masa bakti 2020-2025 di Lantai 4 Kantor Wali Kota Bitung, Senin (30/11).