32C
Manado
Minggu, 28 Februari 2021

Monitoring KPK, Daerah-daerah Ini Dapat Nilai Rendah

MANADOPOST.ID—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menyasar Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kedatangan KPK terkait kegiatan Monitoring Center of Prevention (MCP). KPK pun memberikan peringkat bagi setiap pemerintah daerah (Pemda).

Dari peringkat yang dirilis KPK, Pemda Minahasa Utara (Minut), Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Pemda Minahasa Selatan (Minsel) terendah dalam MCP. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut tertinggi dalam penilaian tersebut, disusul Minahasa Tenggara (Mitra), Talaud, dan Sitaro.

MCP merupakan kegiatan KPK dalam upaya melakukan pencegahan atau tindakan preventif atas penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum yang sampai berakibat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Edwin Silangen mengapresiasi Satgas KPK RI yang telah mengarahkan Pemprov Sulut serta kabupaten/kota melaksanakan pemerintahan yang good governance dan clean governance.

“Kami menyadari dalam menyelenggarakan pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan anggaran pemberdayaan aset di pemerintah provinsi, kita juga mengalami berbagai dinamika. Perlu dibantu penyelesaiannya dan penuntasannya. Seperti yang sudah dilakukan KPK RI khususnya di wilayah Sulut. Bahkan dalam kegiatan evaluasi MCP Provinsi Sulut tahun 2020 bersama dengan 15 kabupaten/kota,” tuturnya.

Silangen menerangkan, Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw telah berupaya melaksanakan rencana aksi daerah. Yaitu menyukseskan program pencegahan korupsi yang dirintis KPK RI lewat pemenuhan dokumen, perbaikan sistem terangkum dalam 8 area intervensi MCP KPK RI.

“Sesuai hasil evaluasi Tim KPK RI dalam pemenuhan 8 area ini, Pemerintah Provinsi Sulut mendapatkan persentase 92,31 persen, nilai persentase ini merupakan yang terbaik se-Sulut yaitu urutan pertama, dan urutan kedua untuk tingkat Provinsi. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan dan bahkan dapat ditingkatkan kualitasnya tentu dengan mendapat arahan dari Tim Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 KPK RI,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 KPK Wahyudi menjelaskan, bahwa tujuan digelarnya rapat evaluasi MCP di Sulut dalam rangka memberikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Sulut dalam melakukan pencegahan korupsi.

“Jadi KPK juga mengapresiasi pencapaian MCP Pemprov Sulut dan berharap Pemprov dapat memberikan bimbingan ke pemerintah kabupaten/kota di Sulut agar mampu mencapai hasil yang optimal. Khusus untuk wilayah Sulut nantinya kedepan tidak hanya membahas MCP lagi karena akan secara otomatis nanti dari Pemprov akan bisa memberikan guidance kepada kabupaten/kota untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan bersama setiap awal tahunnya,” kuncinya.(ewa/gel)

Artikel Terbaru