26C
Manado
Senin, 1 Maret 2021

Sikat Mafia Tanah, Penukaran Sertifikat Digital Hanya di Kantor Pertanahan

MANADOPOST.ID-Upgrade sertifikat tanah fisik ke elektronik/digital masih sementara dirampungkan. Warga harus waspada dengan ancaman mafia tanah. Sertifikat digital hanya didapatkan dengan cara menukarkan langsung ke kantor pertanahan setempat.

Kepala Pusdatin dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta mengatakan, nantinya sertifikat asli atau yang lama ditarik dan diganti dengan yang elektronik.

Adapun isi dari pasal tersebut yaitu, (1) Penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-el termasuk penggantian buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun menjadi Dokumen Elektronik. (2) Penggantian Sertipikat-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun.

Baca Juga: Pemerintah Jamin Sertifikat Tanah Elektronik Tak Bisa Dipalsukan
Kemudian, (3) Kepala Kantor Pertanahan menarik Sertipikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan. (4) Seluruh warkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan alih media (scan) dan disimpan pada Pangkalan Data.

“Misalnya saya mau ubah, datang ke kantor kasih sertifikat lamanya, BPN akan memberikan sertifikat elektronik. Jadi definisi menarik di pasal itu, saat orangnya datang ke BPN maka ditariklah, maksudnya itu diserahkan kemudian kita ganti,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/2).

Virgo melanjutkan, sertifikat tanah nantinya akan disimpan dalam database secara elektronik menuju ke alamat penyimpanan masing-masing. Masyarakat tetap memiliki sertifikat tanah, meski tak berbentuk fisik. Namun, kata dia, jika masyarakat ingin mencetaknya pun tidak masalah. “Jadi ini nanti akan dikirim ke alamat elektronik masyarakatnya, kalau mau di-print dan dipigura ya silakan saja, cuma yang penting datanya ini sudah ada di database nya,” jelasnya.

Virgo Eresta Jaya mengungkapkan pengukuran ulang tidak perlu dilakukan apabila tanah dan sertifikatnya sudah valid secara tekstual maupun pemetaannya. “Dilihat tekstualnya sudah benar, pemetaan juga ready. Kalau dua duanya oke, ya ngga mesti ukur ulang,” imbuhnya.

Di sisi lain, kata Virgo, pengukuran ulang bisa saja dilakukan apabila sertifikat dan tanahnya tidak valid. Misalnya, saat dicek di peta yang ada di BPN ternyata sertifikat tidak terdaftar, ataupun sertifikatnya terduplikasi, maka harus diukur ulang. “Mungkin akan diukur kembali kemudian dipetakan. Atau ada duplikasi itu akan dicek juga. Kalau belum electronical ready ya akan diukur ulang,” tuturnya.

Direktur Pengaturan Pendaftaran dan Ruang Dwi Purnama menambahkan, pengubahan sertifikat lama sebetulnya sangat sederhana. Bentuknya hampir mirip seperti mengganti blanko sertifikat lama dengan keluaran terbaru. “Ini hampir sama seperti saat sertifikat blanko lama diganti dengan blanko baru. Kalau dulu bentuknya blangko sekarang diganti jadinya elektronik,” pungkasnya.

Di sisi lain, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil menambahkan, penyelesaian masalah sengketa tanah akan dilakukan melalui berbagai inovasi pelayanan. Saat ini, Kementerian ATR dikatakan sudah memiliki 4 layanan publik berbasis digital.

Keempat layanan tersebut dapat digunakan untuk pengecekan sertifikat tanah, hak tanggungan elektronik, roya, dan informasi zona nilai tanah. Layanan digital yang ada di Kementerian ATR/BPN, kata Sofyan juga diklaim mampu memberantas praktik mafia tanah yang selama ini terus terjadi di masyarakat.

“Digitalisasi tersebut dapat menyelesaikan sengketa, mencegah praktik mafia tanah, tumpang tindih sertifikat dan memotong jalur birokrasi. Pada saat ini dengan 4 layanan elektronik sekitar 40% antrian di kantor BPN jadi berkurang,” tuturnya.

Penyelesaian masalah sengketa dan mafia tanah, kata Sofyan harus diberantas. Pasalnya kedua hal tersebut berdampak merusak iklim investasi di Indonesia. “Kementerian ATR berkomitmen melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Untuk menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat,” jelasnya.

Lalu bagaimana kesiapan kantor pertanahan se-Provinsi Sulawesi Utara? Di Tomohon, pelaksanaan konversi program Sertifikat llektronik belum berjalan. Meski begitu, dari petugas BPN Tomohon yang enggan memberikan identitasnya menyebutkan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) masih menjadi prioritas pihaknya.

“Mohon maaf seluruh kepala seksi yang bisa memberikan informasi detil soal program Sertifikat Elektronik, saat ini sedang turun di lapangan untuk melakukan pendataan program PTSL. Setahu saya, program konversi sertifikat biasa ke model elektronik belum jalan,” sebutnya.

Bergeser ke Kabupaten Minahasa. Kepala BPN Minahasa Alex Wowiling menyebutkan, berpindahnya sertifikat dari manual ke elektronik merupakan langkah maju dri ATR/BPN. Namun kata dia, pelaksanaannya secara bertahap. “Karena setiap kantah harus sudah siap data elektroniknya sesuai penyampaian menteri pada dua hari yang lalu,” kata dia.

Mengenai penarikan sertifikat, dia menegaskan kabar tersebut tidak benar. Itu tidak benar. Yang benar jika masyarakat mau mengganti sertifikat manualnya menjadi sertifikat elektronik, maka kantor pertanahan dapat melayaninya. “Mengenai keamanannya menteri menjelaskan bahwa sama saja seperti bank, tidak semua bisa mengakses data sertifikat itu,” jelasnya.

Menurut dia lagi, perlu diinformasikan bahwa saat ini BPN telah melakukan layanan elektronik untuk Hak tanggungan, Pengecekan, Zona nilai Tanah, Roya. “Dan di kota-kota besar manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat dengan berkurangnya antrean di loket pelayanan hingga 40%,” tuturnya.

Di tempat lain, Kepala BPN Sangihe Christian D Salilo menjelaskan, nantinya akan diterapkan sertifikat elektronik karena aturannya sudah ada. Namun, pihaknya akan tetap menunggu petunjuk, karena peraturan ini baru keluar.

Sehingga akan disosialisasikan dahulu. “Jadi sertifikat tidak lagi berbentuk seperti buku hijau saat ini dan perubahan sertifikat fisik ke elektronik justru untuk menghindari pemalsuan, serta sangat dijamin orisinalitasnya,” jelas Salilo.

Hal yang sama diungkapkan Kepala BPN Sitaro Frankie Audie Simbar. “Pada dasarnya di Kabupaten Kepulauan Sitaro nantinya akan diterapkan sertifikat elektronik, karena aturannya kan telah ada. Pun terkait pergantian sertifikat fisik ke elektronik memang tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik,” ungkapnya.

“Namun kami pun akan tetap menunggu juknis, karena peraturan ini baru keluar sehingga nanti akan di sosialisasikan terlebih dahulu,” katanya. “Pergantian wujud sertifikat tanah tidak akan merugikan masyarakat. Jadi sertifikat tak lagi berbentuk seperti buku hijau yang saat ini dipegang masyarakat. Dan perubahan sertifikat fisik ke elektronik justru untuk menghindari pemalsuan dan sangat dijamin pula orisinalitasnya,” kuncinya.

Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel), juga sudah memastikan kesiapan mereka menggunakan sertifikat elektronik.

Hal itu Kepala Subseksi Pengukuran Nova Adi Widarto, saat di konfirmasi Manado Post, di kantornya. Menurutnya, pelayanan yang tidak termasuk dalam pilot project tersebut masih akan melaksanakan kegiatan seperti biasa, yakni mengeluarkan sertifikat analog atau memiliki bentuk fisik kertas. “Pihaknya, masih menunggu juknis dari pusat,” sebut Widarto.

Dia mengaku, penggunaan Sertifikat Elektronik ini secara pengamanan data, lebih aman pakai elektronik karena dia menggunakan barkode. “Dan lebih efektif lagi jika menggunakan elektronik, kalau memakai sertifikat sebelumnya Ada kemungkinan bisa dipalsukan, tiggal di cari kertas dan diganti,” tuturnya.

Lebih jauh, dikatakannya ini perkembangan teknologi informasi dan untuk digitalisasi data, jadi semuanya arahnya akan kesana. “Dari bentuknya Sertifikat elektronik lebih simpel, hanya selembar, berbeda dengan sertifikat fisik kertas biasa yang mempunyai beberapa lembar,” kuncinya.(Tim MP/gnr)

Catatan Penerapan Sistem Elektronik:

– Kekurangan

1. Pendaftaran tanah sistematis di seluruh wilayah Indonesia belum dilakukan. Seharusnya konsentrasi dana APBN dan kerja kementerian diarahkan kepada usaha-usaha pendaftaran seluruh tanah di Indonesia, tanpa kecuali, baik tanah kawasan hutan maupun tanah non kawasan hutan.

2. Dari sisi proses, implementasi digitalisasi ini akan dimulai dari tanah pemerintah dan kemudian badan usaha yang akan ditarik, lalu divalidasi dan disimpan dalam sistem file elektronik. Lalu bisa dicetak di mana saja oleh pemilik saat dibutuhkan.

3. Tanah-tanah yang sudah bersertifikat banyak yang bermasalah. Misalnya tidak sesuai ukuran, tumpang-tindih, sedang bersengketa atau sedang berperkara di pengadilan, sementara sistem antar instansi seperti pengadilan belum terhubung.

4. Sistem digitalisasi dengan tingkat keamanan yang masih meragukan dan tanpa reformasi birokrasi, sangat rentan disalahgunakan, bahkan dibajak.

*Sumber: Pernyataan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika.

– Keuntungan

1. Meningkatkan keamanan, karena dengan elektronik, lebih bisa menghindari pemalsuan, serta tidak dapat disangkal dan dipalsukan.

2. Di dalam sertipikat elektronik juga memberlakukan tanda tangan elektronik, ketika penandatangan digital dilakukan, operasi kriptografi melekatkan sertifikat digital dan dokumen yang akan ditandatangani dalam sebuah kode yang unik.

3. Keamanan juga dapat dijamin karena menurutnya, seluruh proses pengamanan informasi menggunakan teknologi persandian seperti kriptografi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Sertifikat elektronik menghindari risiko kehilangan, terbakar, kehujanan dan pencurian pada dokumen fisik, mempercepat proses penandatanganan dan pelayanan serta penerapan tanda tangan digital yang menjamin otentikasi data, integritas, dan anti penyangkalan sertifikat tanah.

*Sumber: Pernyataan Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Virgo Eresta Jaya.

Artikel Terbaru

Penyebar Foto ETLE Bisa Digugat

CS-WL Gercep Sinkronkan Program Kerja

JG Siapkan Pergeseran Anggaran