25C
Manado
Jumat, 26 Februari 2021

Tuntaskan Kasus Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah

MANADOPOST.ID–Pakar hukum Toar Palilingan SH MH menilai, mencermati ketentuan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021, dapat dibayangkan bahwa sertidikat yang dimaksud akan terkirim kepada pemegang hak dalam bentuk file elektronik. Mungkin dalam bentuk gambar ataupun file pdf yang berisi barcode di mana dengan barcode ini, masyarakat dapat mengakses data bidang tanah miliknya yang telah terdaftar.

“Upaya yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang patut diapresiasi sebagai bentuk respon terhadap perkembangan jaman dan teknologi. Namun terdapat beberapa hal yang masih perlu untuk menjadi bahan pertimbangan, yang terkait dengan kemungkinan hambatan yang akan ditemui yang membutuhkan solusi dini, guna menciptakan sistem pendaftaran tanah yang modern tanpa mengorbankan kepastian dan jaminan perlindungan hukum atas data pertanahan di Indonesia,” ungkap Palilingan, wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Dijabarkan Palilingan, pemberlakuan sertifikat elektronik tidak dapat serta merta dilaksanakan tanpa adanya basis data yang valid. Mengenai peta bidang tanah di seluruh Indonesia. Sehingga tanpa adanya peta bidang tanah secara menyeluruh untuk seluruh bidang tanah di Indonesia baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar, akan sulit untuk dapat mewujudkan sertifikat elektronik.

Untuk hal ini maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang terlebih dahulu perlu memastikan ketersediaan dan validitas data dan peta bidang tanah di seluruh Indonesia. Tidak ada sejengkal tanah di Indonesia yang tidak dipetakan dan tidak tervalidasi.

“Validitas bidang tanah di Indonesia baik dari aspek yuridis maupun aspek fisik, tanahnya belum sepenuhnya dapat diwujudkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Hal ini terbukti dari masih banyaknya sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang terjadi karena tumpeng tindih sertifikat hak atas tanah,” sorotnya.

Dengan adanya tumpang tindih sertfikat hak atas tanah, lanjut Palilingan, akan sulit untuk menentukan pihak yang valid untuk didaftarkan dalam basis data pertanahan. Sehingga sebelum pemberlakuan sertifikat elektronik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang perlu memastikan bahwa tidak ada lagi bidang tanah di Indonesia yang memiliki sertifikat yang tumpeng tindih.

Selanjutnya, validitas data pemilikan tanah di Indonesia tidak semata-mata tergantung hanya pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, karena terdapat keterkaitan dengan lembaga lain yang akan turut mempengaruhi validitas basis data pertanahan misalnya data kependudukan dan catatan sipil.

Menurutnya, realitas selama ini membuktikan bahwa data kependudukan di Indonesia belum tertib dan masih banyak data yang tidak terupdate. Sehingga untuk menjaminan validitas data pertanahan, perlu ada kepastian validitas data kependudukan di seluruh Indonesia.

Selain itu, validitas data dalam rangka Pajak Bumi dan Bangunan pun perlu diperhatikan karena proses pendaftaran tanah akan berkaitan dengan penerimaan negara baik dalam bentuk PBB maupun dalam bentuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Karena itu, sebelum menerapkan sertifikat elektronik, data antara lembaga-lembaga tersebut benar-benar harus memastikan validitas data masing-masing sehingga dapat terintegrasi tanpa menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Kemudian, lanjut Palilingan, pelaksanaan pendaftaran tanah tidak dapat dilepaskan dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Sehingga validitas data pertanahan yang akan dituangkan dalam sertipikat elektronik haruslah sinkron dengan data data yang berkaitan dengan Tata Ruang Wilayah.

Misalnya Kawasan terbuka hijau, sempadan, Kawasan hutan dan Kawasan-kawasan tertentu yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda. Untuk menjaminan validitas data pertanahan maka perlu ada sinkronisasi data tata ruang, Kawasan hutan, Lahan Pangan berkelanjutan, kawasan-kawasan tertentu lainnya sehingga tidak menimbulkan masalah yang dapat merugikan berbagai pihak misalnya negara dan masyarakat.

“Masalah pertanahan bukan hanya sebatas pemberian tanda bukti hak, akan tetapi termasuk ranah penegakan hukum baik hukum administrasi, perdata maupun pidana. Sehingga keberadaan sertifikat elektronik akan terkait erat dengan mekanisme penegakan hukum khususnya hukum acara pembuktian, paparnya.

Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang tidak terlupakan khususnya dalam kaitan dengan aparat penegak hukum yang akan menjadi pelaksana dalam penegakan hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.

Sinkronisasi instrument hukum yang berkaitan dengan hukum acara dalam hukum administrasi, pidana maupun perdata perlu dilaksanakan sebelum penerapan sertifikat elektronik. Pemberlakuan hukum tidak akan dapat dipisahkan dengan masyarakat tempat di mana hukum diberlakukan.

Sehingga pemahaman masyarakat dan keadaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam pemberlakuan sertifikat elektronik. Seperti diketahui bahwa tidak semua masyarakat Indonesia melek teknologi dan tata cara penerbitan sertifikat elektronik perlu benar-benar dipahami oleh masyarakat termasuk kesiapan masyarakat untuk menerima keberadaan sertifikai elektronik.

“Beberapa hal di atas merupakan permasalahan yang tidak boleh dikesampingkan untuk dapat mewujudkan efisiensi dan efektivitas penerapan sertifikat elektronik sehingga benar-benar dapat mewujudkan tujuan pendaftaran tanah yaitu kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia,” pungkas Palilingan.(gnr)

Artikel Terbaru