32.4 C
Manado
Rabu, 6 Juli 2022

Oktober, Zoom-Shopee Cs Dikenakan PPN

MANADOPOST.ID— Mulai 1 Oktober mendatang, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPn) pada 12 perusahaan yang menjual barang dan jasa kepada pelanggan di Indonesia. Salah satunya aplikasi Zoom.

Kakanwil DJP Wilayah Suluttenggomalut Tri Bowo menyebutkan, jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

Dia mmastikan, DJP terus mengidentifikasi dan aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia untuk melakukan sosialisasi dan mengetahui kesiapan mereka sehingga diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah.

“Jumlah total yang ditunjuk sebagai pemungut PPN hingga hari ini berjumlah 28 badan usaha,” sebutnya mengutip rilis resmi pusat Nomor: SP-26/2020 yang dikeluarkan, Kamis (11/9), kemarin.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Lanjutanya, khusus untuk marketplace yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut. “Saat perusahaan sudah siap, aturan tersebut akan langsung diberlakukan,” tukasnya.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengapresiasi langkah-langkah proaktif yang diambil sejumlah perusahaan yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN. “ Ini diharapkan bisa mendongkrak penerimaan negara dari pajak,” tutupnya.(ayu)

MANADOPOST.ID— Mulai 1 Oktober mendatang, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPn) pada 12 perusahaan yang menjual barang dan jasa kepada pelanggan di Indonesia. Salah satunya aplikasi Zoom.

Kakanwil DJP Wilayah Suluttenggomalut Tri Bowo menyebutkan, jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

Dia mmastikan, DJP terus mengidentifikasi dan aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia untuk melakukan sosialisasi dan mengetahui kesiapan mereka sehingga diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah.

“Jumlah total yang ditunjuk sebagai pemungut PPN hingga hari ini berjumlah 28 badan usaha,” sebutnya mengutip rilis resmi pusat Nomor: SP-26/2020 yang dikeluarkan, Kamis (11/9), kemarin.

Lanjutanya, khusus untuk marketplace yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut. “Saat perusahaan sudah siap, aturan tersebut akan langsung diberlakukan,” tukasnya.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengapresiasi langkah-langkah proaktif yang diambil sejumlah perusahaan yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN. “ Ini diharapkan bisa mendongkrak penerimaan negara dari pajak,” tutupnya.(ayu)

Most Read

Artikel Terbaru

/