alexametrics
27.4 C
Manado
Kamis, 26 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Proyek di IPDN Sulut Rugikan Negara Rp19,7 Miliar, KPK Tahan eks Kepala Divisi PT Adhi Karya

MANADOPOST.ID-Proyek pembangunan IPDN Sulut diduga merugikan negara Rp19,7 Miliar. Kasus tersebut membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), manahan mantan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya tahun 2011 Dono Purwoko.

Dia merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan proyek pembangunan kampus IPDN di Sulawesi Utara (Sulut) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2011.

Dono telah menyandang status sebagai tersangka sejak 2018 lalu. Dia akan menjalani penahanan untuk 20 hari pertama di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, terhitung 10-29 November 2021.

“Untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka DP (Dono Purwoko) selama 20 hari pertama,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto dalam keterangannya, Rabu (10/11), dilansir dari JawaPos.com (grup Manado Post).

Dalam kasus ini juga, lembaga antirasuah telah menetapkan mantan Direktur Operasi PT Waskita Karya Adi Wibowo, sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga menjerat tersangka kepada mantan pejabat Kemendagri Dudy Jocom.

Karyoto menjelaskan, pada awal tahun 2010, diadakan pertemuan terkait adanya rencana pengadaan dan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN di beberapa lokasi di Indonesia, yang salah satunya di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

Menurutnya, pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, perusahaan konsultan, dan perusahaan kontraktor, yang salah satunya adalah PT. Adhi Karya.

“Pertemuan lanjutan beberapa kali dilaksanakan di kantor PT. AK yang dihadiri oleh pihak PT. AK dan pihak Kemendagri untuk membahas lebih rinci terkait proses lelang,” ucap Karyoto, eks Wakapolda Sulut.

Hasil dari pertemuan tersebut, lanjut Karyoto, disepakati bahwa pengerjaan proyek pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN di Kabuapten Minahasa Sulawesi Utara akan dilaksanakan oleh PT Adhi Karya, disertai adanya komitmen berupa pemberian sejumlah uang dalam bentuk fee proyek untuk pihak Kemendagri yang dimasukkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Kampus IPDN di Sulawesi Utara tahun anggaran 2011.

“Terkait pemberian fee proyek tersebut, dimana telah disetujui oleh tersangka Dono Purwoko dan atas perintah tersangka juga kemudian dicantumkan dalam surat penawaran PT. Adhi Karya,” ungkap Karyoto.

Lantas sekitar Desember 2011, tersangka Dono Puwoko diduga mengajukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan mencapai 100 persen kepada Dudy Jocom, dimana progres pekerjaan baru terlaksana 89 persen. Hal ini lantas ditindaklanjuti Dudy Jocom dengan memerintahkan Panitia Penerima Barang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sekitar periode November 2011-April 2012, Dono Purwoko diduga telah menyerahkan sejumlah uang dari PT. Adhi Karya kepada Dudy Jocom sebagai imbalan fee atas dilaksanakannya proyek tersebut.

“Akibat perbuatan tersangka Dono Purwoko dkk, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp19,7 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 124 miliar,” cetus Karyoto.

Dono Purwoko disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(jpc)

MANADOPOST.ID-Proyek pembangunan IPDN Sulut diduga merugikan negara Rp19,7 Miliar. Kasus tersebut membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), manahan mantan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya tahun 2011 Dono Purwoko.

Dia merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan proyek pembangunan kampus IPDN di Sulawesi Utara (Sulut) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2011.

Dono telah menyandang status sebagai tersangka sejak 2018 lalu. Dia akan menjalani penahanan untuk 20 hari pertama di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, terhitung 10-29 November 2021.

“Untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka DP (Dono Purwoko) selama 20 hari pertama,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto dalam keterangannya, Rabu (10/11), dilansir dari JawaPos.com (grup Manado Post).

Dalam kasus ini juga, lembaga antirasuah telah menetapkan mantan Direktur Operasi PT Waskita Karya Adi Wibowo, sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga menjerat tersangka kepada mantan pejabat Kemendagri Dudy Jocom.

Karyoto menjelaskan, pada awal tahun 2010, diadakan pertemuan terkait adanya rencana pengadaan dan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN di beberapa lokasi di Indonesia, yang salah satunya di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

Menurutnya, pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, perusahaan konsultan, dan perusahaan kontraktor, yang salah satunya adalah PT. Adhi Karya.

“Pertemuan lanjutan beberapa kali dilaksanakan di kantor PT. AK yang dihadiri oleh pihak PT. AK dan pihak Kemendagri untuk membahas lebih rinci terkait proses lelang,” ucap Karyoto, eks Wakapolda Sulut.

Hasil dari pertemuan tersebut, lanjut Karyoto, disepakati bahwa pengerjaan proyek pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN di Kabuapten Minahasa Sulawesi Utara akan dilaksanakan oleh PT Adhi Karya, disertai adanya komitmen berupa pemberian sejumlah uang dalam bentuk fee proyek untuk pihak Kemendagri yang dimasukkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Kampus IPDN di Sulawesi Utara tahun anggaran 2011.

“Terkait pemberian fee proyek tersebut, dimana telah disetujui oleh tersangka Dono Purwoko dan atas perintah tersangka juga kemudian dicantumkan dalam surat penawaran PT. Adhi Karya,” ungkap Karyoto.

Lantas sekitar Desember 2011, tersangka Dono Puwoko diduga mengajukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan mencapai 100 persen kepada Dudy Jocom, dimana progres pekerjaan baru terlaksana 89 persen. Hal ini lantas ditindaklanjuti Dudy Jocom dengan memerintahkan Panitia Penerima Barang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sekitar periode November 2011-April 2012, Dono Purwoko diduga telah menyerahkan sejumlah uang dari PT. Adhi Karya kepada Dudy Jocom sebagai imbalan fee atas dilaksanakannya proyek tersebut.

“Akibat perbuatan tersangka Dono Purwoko dkk, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp19,7 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 124 miliar,” cetus Karyoto.

Dono Purwoko disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(jpc)

Most Read

Artikel Terbaru

/