30.4 C
Manado
Selasa, 5 Juli 2022

Dinasti Politik Lima Daerah Tumbang

MANADOPOST.ID—Dinasti politik di Sulawesi Utara (Sulut) tak lagi laku. Hal itu dibuktikan hasil quick count sejumlah lembaga survei kredibel yang mengungkap kekalahan sejumlah figur yang punya hubungan keluarga dengan petahana.

Dari hasil hitung cepat LSI Denny JA, Istri Petahana Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut, Calon Wali Kota Manado Julyeta Paula Amalia Runtuwene (JPAR) yang berpasangan dengan Calon Wakil Wali Kota Harley Ai Mangindaan tumbang. JPAR kalah suara dari paslon usungan PDI Perjuangan dan Gerindra Andrei Angouw-Richard Sualang (AARS).

JPAR-Ai berada di urutan kedua dengan 27,66 persen suara. Sementara AARS meraup 36,41 persen dukungan dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Manado. Srikandi Kota Tinutuan lainnya, Sonya Selviana Kembuan (SSK) bahkan berada di urutan keempat. SSK bersama Cawawali Syarifuddin Saafa hanya meraup 13,29 persen. Masih kalah dari Paslon Mor Dominus Bastiaan-Hanny Joost Pajouw (Mor-HJP) di posisi ketiga dengan 22,64 persen.

Sementara itu, Calon Bupati Michaela Elsiana Paruntu (MEP), adik kandung Petahana Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu diprediksi takluk. Ini berdasarkan hitung cepat Tim Pemenangan Frangky Donny Wongkar-Petra Yanny Rembang (FDW-PYR), Pasangan Calon (Paslon) yang diyakini memenangkan pertarungan di Pemilihan Bupati Minsel.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

yang berpasangan dengan Ventje Tuela (VT) hanya meraup 35,64 persen dukungan warga Minsel. Sedangkan FDW-PYR didukung 53,26 persen pemilih. Di posisi ketiga, Paslon Jalur Independen Royke Sondakh-Andry Harits Umboh (ROSO-HARUM) dengan 11,10 persen. Rekapitulasi suara 100 persen sudah masuk.

Di Tomohon, Cawali Jilly Gabriela Eman yang merupakan putri Petahana Wali Kota Jimmy Eman (JGE), belum bisa berbicara banyak. JGE bersama Cawawali Virgie Barker (VB) kalah. Berdasarkan quick count internal Paslon Caroll Senduk-Wenny Lumentut (CS-WL),

JGE-VB hanya meraih 34,55 persen suara. Kalah dari Paslon CS-WL yang meraup 64,59 persen suara. Di posisi ketiga Paslon Robert Pelealu-Fransiscus Sello Soekirno meraup 0,86 persen suara.

Paslon Shintia Gelly Rumumpe-Netty Agnes Pantow (SGR-NAP) juga kalah dari Joune Ganda dan Kevin William Lotulung (JG-KWL) yang di Pilkada Minut versi quick count Charta Politika. Diketahui, SGR merupakan putri Bupati Vonnie Anneke Panambunan. Terpantau JG-KWL berhasil meraih 57,4 persen, diikuti Sompie Singal-Joppi Lengkong dan SGR-NAP di posisi terakhir.

Di Bolaang Mongondouw Timur (Boltim), Calon Bupati Amalia Landjar berada di posisi paling buncit. Meskipun hasil quick count belum 100 persen, peluang menang putri Petahana Bupati Sehan Landjar itu berada di bawah Cabup Suhendro Boroma dan Sam Mamonto.

Pengamat politik Stefanus Sampe mengaku cukup terkejut dengan tumbangnya sejumlah calon kepala daerah yang punya hubungan keluarga dengan petahana. Sebab, menurutnya mereka punya elektabilitas tinggi dan peluang menang cukup besar. Namun, itu menjadi hal yang lumrah. Dinasti politik tidak selamanya berkelanjutan. “Kita pasti tahu politik itu dinamis. Jadi tidak ada pemimpin yang bertahan selamanya, pasti ada regenerasi,” kata dia.

Dikatakannya dalam politik tinggal bagaimana kandidat atau tokoh politik mengambil pilihan atau langkah yang tepat. “Sekarang sudah bisa dilihat hasil yang ada, kedepan sebaiknya para kepala daerah atau calon kepala daerah menunjukan demokrasi politik yang mampu mencerdaskan bangsa,” singkatnya.

Alfons Kimbal menyebut, dinasti politik tak selamanya memiliki sisi negatif. Tetapi juga memiliki sisi positifnya. Dijelaskannya, aspek positif politik dinasti, antara lain, figur yang tampil sebagai calon kepala daerah sudah lebih dikenal masyarakat dan sudah menjalani pendidikan politik di dalam keluarganya. “Sehingga sudah pasti memiliki modal politik. Figur dari politik dinasti, sudah memiliki rekam jejak politik yang dilihat dan dijalani keluarganya,” kata Kimbal.

Sedangkan untuk aspek negatifnya, menurut dia, sistem politik di daerah cenderung masih tertutup sehingga menyuburkan tumbuhnya politik dinasti. “Figur dari politik dinasti yang menduduki jabatan sebagai kepala daerah juga rawan melakukan penyimpangan jabatan. Untuk itu harus terus diawasi,” ujarnya.

Dominasi politik kekerabatan dan dinasti politik, bagi Akademisi Valentino Lumowa menjadi isu yang berkelanjutan setiap kali pilkada dan pileg. Kebiasaan dan keberulangan isu ini dikatakannya tidak boleh memudarkan pesannya tentang wajah politik, regulasi dan tata kelola negara. Model dan proses kandidasi berbasis kekerabatan menggerus kualitas proses kaderisasi partai, yang seharusnya mengusung prinsip pemerataan kesempatan dan menjunjung tinggi kualitas di atas kepentingan dan orientasi dangkal.

“Model dinasti ini juga menggambarkan bahwa partai politik kita masih terjebak pada orientasi menang kalah dan mengaburkan asa kaderisasi berbasis mutu. Idealnya, partai politik harus mampu mendasarkan target menang kalah pada proses kaderisasi bermutu dengan mengangkat kader terbaik. Kader ini, idealnya, sudah menjadi pengejawantahan ulung dari ideologi dan perjuangan partai,” jelasnya.

Dirinya kemudian memaparkan bagaimana dinasti politik ini lahir. Politik dinasti ini bukanlah pertama-tama sebagai sebab, melainkan sebagai akibat. Rahim pertama yang melahirkannya adalah kecenderungan hakiki kekuasaan untuk memelihara kuasa. Power begets power. Dalam bahasa Robert Putnam, kekuasaan cenderung mengabadikan dirinya sendiri (self-perpetuating power).  Rahim kedua yang melahirkannya tak lain adalah distorsi yuridis. Regulasi tidak menjadi instrumen/sarana untuk mengatur. Regulasi seharusnya dapat menjadi pedang buta yang dapat memutus rantai keberlanjutan model politik kekerabatan dan dinasti.

“Sayangnya, regulasi ini dibentuk. Pembentuknya tak mampu mengakumulasi kekuatan politik untuk mengundangkan produk hukum bak pedang buta di atas. Mereka hanya menjawab panggilan luhur bonum commune, bukannya kepentingan politik sempit, pendek, dan transaksional. Ketiga, model dan praktik politik kekerabatan ini tumbuh subur dari kondisi budaya politik yang tunduk pada uang, patronase, nepotisme dan kronisme. Ia merajalela dalam budaya politik oligarkis dan budaya politik yang mengagungkan kepuasan singkat dalam bentuk recehan uang,” papar Dosen Unika De La Salle ini.

Terkait benar atau salahnya dinasti politik dimainkan, dirinya menyebut, dari analisisnya penyebab dari mana praktik ini lahir jelas tidak bisa dibenarkan. Bentuk, model, dan dampaknya pada proses kaderisasi dan masa depan partai juga tidak bisa dipelihara. Dinasti Politik kata dia justru lebih menghiliri tiruan ganda politik. Yang bermuara pada pengekalan kuasa, dan meninggalkan amanah otentiknya, yaitu pelayan publik demi kesejahteraan masyarakat.

“Namun, apakah mungkin model politik kekerabatan menghasilkan pemimpin dan perwakilan rakyat yang bernafaskan ideologi partai demi kepentingan kewargaan? Sebagai sebuah kemungkinan, ya tetap mungkin saja. Jika ia dilahirkan dari partai dengan standar uji kompetensi yang akuntabel, proses terbuka, dan visi tulus mengabdi rakyat, maka ia mungkin menjadi pemimpin yang amanah. Sebagai kemungkinan, kita hanya bisa menunggu pembuktian karya politik dan layanan publik mereka,” pungkasnya. (cw-03/jen)

MANADOPOST.ID—Dinasti politik di Sulawesi Utara (Sulut) tak lagi laku. Hal itu dibuktikan hasil quick count sejumlah lembaga survei kredibel yang mengungkap kekalahan sejumlah figur yang punya hubungan keluarga dengan petahana.

Dari hasil hitung cepat LSI Denny JA, Istri Petahana Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut, Calon Wali Kota Manado Julyeta Paula Amalia Runtuwene (JPAR) yang berpasangan dengan Calon Wakil Wali Kota Harley Ai Mangindaan tumbang. JPAR kalah suara dari paslon usungan PDI Perjuangan dan Gerindra Andrei Angouw-Richard Sualang (AARS).

JPAR-Ai berada di urutan kedua dengan 27,66 persen suara. Sementara AARS meraup 36,41 persen dukungan dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Manado. Srikandi Kota Tinutuan lainnya, Sonya Selviana Kembuan (SSK) bahkan berada di urutan keempat. SSK bersama Cawawali Syarifuddin Saafa hanya meraup 13,29 persen. Masih kalah dari Paslon Mor Dominus Bastiaan-Hanny Joost Pajouw (Mor-HJP) di posisi ketiga dengan 22,64 persen.

Sementara itu, Calon Bupati Michaela Elsiana Paruntu (MEP), adik kandung Petahana Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu diprediksi takluk. Ini berdasarkan hitung cepat Tim Pemenangan Frangky Donny Wongkar-Petra Yanny Rembang (FDW-PYR), Pasangan Calon (Paslon) yang diyakini memenangkan pertarungan di Pemilihan Bupati Minsel.

yang berpasangan dengan Ventje Tuela (VT) hanya meraup 35,64 persen dukungan warga Minsel. Sedangkan FDW-PYR didukung 53,26 persen pemilih. Di posisi ketiga, Paslon Jalur Independen Royke Sondakh-Andry Harits Umboh (ROSO-HARUM) dengan 11,10 persen. Rekapitulasi suara 100 persen sudah masuk.

Di Tomohon, Cawali Jilly Gabriela Eman yang merupakan putri Petahana Wali Kota Jimmy Eman (JGE), belum bisa berbicara banyak. JGE bersama Cawawali Virgie Barker (VB) kalah. Berdasarkan quick count internal Paslon Caroll Senduk-Wenny Lumentut (CS-WL),

JGE-VB hanya meraih 34,55 persen suara. Kalah dari Paslon CS-WL yang meraup 64,59 persen suara. Di posisi ketiga Paslon Robert Pelealu-Fransiscus Sello Soekirno meraup 0,86 persen suara.

Paslon Shintia Gelly Rumumpe-Netty Agnes Pantow (SGR-NAP) juga kalah dari Joune Ganda dan Kevin William Lotulung (JG-KWL) yang di Pilkada Minut versi quick count Charta Politika. Diketahui, SGR merupakan putri Bupati Vonnie Anneke Panambunan. Terpantau JG-KWL berhasil meraih 57,4 persen, diikuti Sompie Singal-Joppi Lengkong dan SGR-NAP di posisi terakhir.

Di Bolaang Mongondouw Timur (Boltim), Calon Bupati Amalia Landjar berada di posisi paling buncit. Meskipun hasil quick count belum 100 persen, peluang menang putri Petahana Bupati Sehan Landjar itu berada di bawah Cabup Suhendro Boroma dan Sam Mamonto.

Pengamat politik Stefanus Sampe mengaku cukup terkejut dengan tumbangnya sejumlah calon kepala daerah yang punya hubungan keluarga dengan petahana. Sebab, menurutnya mereka punya elektabilitas tinggi dan peluang menang cukup besar. Namun, itu menjadi hal yang lumrah. Dinasti politik tidak selamanya berkelanjutan. “Kita pasti tahu politik itu dinamis. Jadi tidak ada pemimpin yang bertahan selamanya, pasti ada regenerasi,” kata dia.

Dikatakannya dalam politik tinggal bagaimana kandidat atau tokoh politik mengambil pilihan atau langkah yang tepat. “Sekarang sudah bisa dilihat hasil yang ada, kedepan sebaiknya para kepala daerah atau calon kepala daerah menunjukan demokrasi politik yang mampu mencerdaskan bangsa,” singkatnya.

Alfons Kimbal menyebut, dinasti politik tak selamanya memiliki sisi negatif. Tetapi juga memiliki sisi positifnya. Dijelaskannya, aspek positif politik dinasti, antara lain, figur yang tampil sebagai calon kepala daerah sudah lebih dikenal masyarakat dan sudah menjalani pendidikan politik di dalam keluarganya. “Sehingga sudah pasti memiliki modal politik. Figur dari politik dinasti, sudah memiliki rekam jejak politik yang dilihat dan dijalani keluarganya,” kata Kimbal.

Sedangkan untuk aspek negatifnya, menurut dia, sistem politik di daerah cenderung masih tertutup sehingga menyuburkan tumbuhnya politik dinasti. “Figur dari politik dinasti yang menduduki jabatan sebagai kepala daerah juga rawan melakukan penyimpangan jabatan. Untuk itu harus terus diawasi,” ujarnya.

Dominasi politik kekerabatan dan dinasti politik, bagi Akademisi Valentino Lumowa menjadi isu yang berkelanjutan setiap kali pilkada dan pileg. Kebiasaan dan keberulangan isu ini dikatakannya tidak boleh memudarkan pesannya tentang wajah politik, regulasi dan tata kelola negara. Model dan proses kandidasi berbasis kekerabatan menggerus kualitas proses kaderisasi partai, yang seharusnya mengusung prinsip pemerataan kesempatan dan menjunjung tinggi kualitas di atas kepentingan dan orientasi dangkal.

“Model dinasti ini juga menggambarkan bahwa partai politik kita masih terjebak pada orientasi menang kalah dan mengaburkan asa kaderisasi berbasis mutu. Idealnya, partai politik harus mampu mendasarkan target menang kalah pada proses kaderisasi bermutu dengan mengangkat kader terbaik. Kader ini, idealnya, sudah menjadi pengejawantahan ulung dari ideologi dan perjuangan partai,” jelasnya.

Dirinya kemudian memaparkan bagaimana dinasti politik ini lahir. Politik dinasti ini bukanlah pertama-tama sebagai sebab, melainkan sebagai akibat. Rahim pertama yang melahirkannya adalah kecenderungan hakiki kekuasaan untuk memelihara kuasa. Power begets power. Dalam bahasa Robert Putnam, kekuasaan cenderung mengabadikan dirinya sendiri (self-perpetuating power).  Rahim kedua yang melahirkannya tak lain adalah distorsi yuridis. Regulasi tidak menjadi instrumen/sarana untuk mengatur. Regulasi seharusnya dapat menjadi pedang buta yang dapat memutus rantai keberlanjutan model politik kekerabatan dan dinasti.

“Sayangnya, regulasi ini dibentuk. Pembentuknya tak mampu mengakumulasi kekuatan politik untuk mengundangkan produk hukum bak pedang buta di atas. Mereka hanya menjawab panggilan luhur bonum commune, bukannya kepentingan politik sempit, pendek, dan transaksional. Ketiga, model dan praktik politik kekerabatan ini tumbuh subur dari kondisi budaya politik yang tunduk pada uang, patronase, nepotisme dan kronisme. Ia merajalela dalam budaya politik oligarkis dan budaya politik yang mengagungkan kepuasan singkat dalam bentuk recehan uang,” papar Dosen Unika De La Salle ini.

Terkait benar atau salahnya dinasti politik dimainkan, dirinya menyebut, dari analisisnya penyebab dari mana praktik ini lahir jelas tidak bisa dibenarkan. Bentuk, model, dan dampaknya pada proses kaderisasi dan masa depan partai juga tidak bisa dipelihara. Dinasti Politik kata dia justru lebih menghiliri tiruan ganda politik. Yang bermuara pada pengekalan kuasa, dan meninggalkan amanah otentiknya, yaitu pelayan publik demi kesejahteraan masyarakat.

“Namun, apakah mungkin model politik kekerabatan menghasilkan pemimpin dan perwakilan rakyat yang bernafaskan ideologi partai demi kepentingan kewargaan? Sebagai sebuah kemungkinan, ya tetap mungkin saja. Jika ia dilahirkan dari partai dengan standar uji kompetensi yang akuntabel, proses terbuka, dan visi tulus mengabdi rakyat, maka ia mungkin menjadi pemimpin yang amanah. Sebagai kemungkinan, kita hanya bisa menunggu pembuktian karya politik dan layanan publik mereka,” pungkasnya. (cw-03/jen)

Most Read

Artikel Terbaru

/