MANADOPOST.ID—Kinerja anak buah Menteri ATR/BPN RI Hadi Tjahjanto, yaitu Kepala Kantor ATR/BPN Minahasa Utara (Minut) Jefree Supit, menuai sorotan tajam Anggota DPRD Sulut Dapil Minut-Bitung Hendry Walukouw.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulut prihatin dengan polemik pembebasan jalan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang di Desa Tatelu Rondor, Kecamatan Dimembe.
Dia menilai panitia pembebasan lahan sangat lambat. “Ini kontraproduktif dengan kerja cepat dan kerja tangkas dari Pak Presiden Jokowi, OD-SK dan JG-KWL,” kritik Walukouw.
Dibeberkannya, ada anggaran di tahun lalu untuk pembayaran sekira 30 pemilik berkas yang sudah lengkap. Tapi hanya direalisasikan separuh. Sementara di tahun ini, ada alokasi anggaran ganti rugi lahan yang sudah ditata di Dinas Perkim Sulut turut berpotensi tak terserap dalam proyek tersebut. Dan berpeluang dialihkan ke proyek pembebesan lahan di wilayah lain.
1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile
“Ini menandakan ketidakmampuan dari panitia yang sudah disiapkan dan ini sangat memprihatinkan karena spot yang ada di Tatelu Rondor ini super prioritas,” tegasnya.
Bahkan katanya sikap pandang enteng dari Kepala ATR/BPN Minut sudah kelewat batas. Di tengah kerasnya kritikan terhadap progres pembebasan lahan, Supit yang diketahui merupakan mantan Kabid di Kanwil ATR/BPN Sulut itu, malah sering tak berada di kantor. “Kami sudah datang ke kantor langsung bersama camat dan pejabat terkait, tapi malah yang bersangkutan tidak berada di kantor. Setiap kami tanyakan, Kepala BPN Minut selalu dinas luar daerah,” bebernya.
Olehnya, dia meminta adanya evaluasi. Sebab bila tidak ditindak, akan ada lebih banyak kerugian yang dirasakan masyarakat Minut. Terutama dalam proses pembebesan lahan untuk proyek pemerintah. “Kalau dibiarkan, ini akan mengganggu komitmen pemberian kepastian hukum dalam hal pertanahan bagi warga Minut,” pungkasnya. (jen)
MANADOPOST.ID—Kinerja anak buah Menteri ATR/BPN RI Hadi Tjahjanto, yaitu Kepala Kantor ATR/BPN Minahasa Utara (Minut) Jefree Supit, menuai sorotan tajam Anggota DPRD Sulut Dapil Minut-Bitung Hendry Walukouw.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulut prihatin dengan polemik pembebasan jalan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang di Desa Tatelu Rondor, Kecamatan Dimembe.
Dia menilai panitia pembebasan lahan sangat lambat. “Ini kontraproduktif dengan kerja cepat dan kerja tangkas dari Pak Presiden Jokowi, OD-SK dan JG-KWL,” kritik Walukouw.
Dibeberkannya, ada anggaran di tahun lalu untuk pembayaran sekira 30 pemilik berkas yang sudah lengkap. Tapi hanya direalisasikan separuh. Sementara di tahun ini, ada alokasi anggaran ganti rugi lahan yang sudah ditata di Dinas Perkim Sulut turut berpotensi tak terserap dalam proyek tersebut. Dan berpeluang dialihkan ke proyek pembebesan lahan di wilayah lain.
“Ini menandakan ketidakmampuan dari panitia yang sudah disiapkan dan ini sangat memprihatinkan karena spot yang ada di Tatelu Rondor ini super prioritas,” tegasnya.
Bahkan katanya sikap pandang enteng dari Kepala ATR/BPN Minut sudah kelewat batas. Di tengah kerasnya kritikan terhadap progres pembebasan lahan, Supit yang diketahui merupakan mantan Kabid di Kanwil ATR/BPN Sulut itu, malah sering tak berada di kantor. “Kami sudah datang ke kantor langsung bersama camat dan pejabat terkait, tapi malah yang bersangkutan tidak berada di kantor. Setiap kami tanyakan, Kepala BPN Minut selalu dinas luar daerah,” bebernya.
Olehnya, dia meminta adanya evaluasi. Sebab bila tidak ditindak, akan ada lebih banyak kerugian yang dirasakan masyarakat Minut. Terutama dalam proses pembebesan lahan untuk proyek pemerintah. “Kalau dibiarkan, ini akan mengganggu komitmen pemberian kepastian hukum dalam hal pertanahan bagi warga Minut,” pungkasnya. (jen)
