alexametrics
26.4 C
Manado
Selasa, 19 Oktober 2021
spot_img

OD Terbitkan Edaran Pembatasan Perjalanan, Ini Poin-poinnya

MANADOPOST.ID–Penyekatan warga Sulawesi Utara (Sulut) selama masa pandemik Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) terus dilakukan. Gubernur Sulut Olly Dondokambey menerbitkan edaran terbaru. Terkait Pembatasan Perjalanan Orang di Wilayah Provinsi Sulut dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Sejumlah poin penting dalam edaran nomor: 440/20.6070/Sekr.Ro.Hukum, tanggal 11 Mei ini diantaranya; perjalanan ke luar Provinsi Sulut wajib menunjukan kepada petugas Kesehatan/Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hasil negatif Covid-19 berdasarkan PCR.

Perjalanan orang masuk wilayah Sulut wajib membawa dan menunjukan kepada petugas Kesehatan/Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 surat keterangan kesehatan dari tempat asal dan hasil PCR tes Swab, dengan masa berlaku tujuh hari sejak dilakukan pemeriksaan.

Gubernur, melalui Wagub Sulut Steven Kandouw Senin (11/5) kemarin menjelaskan, sesuai ketentuan, saat ini transportasi masih dibatasi. “Transportasi antar provinsi itu masih dibatasi. Tentu kita periksa ketat semua yang masuk Sulut. Apalagi wilayah perbatasan antar negara,” ungkapnya

Pihanya terus membangun komunikasi dengan forkopimda untuk menjaga stabilitas keamanan dan kesehatan daerah. Perbatasan darat, kita pakai sistem buka tutup. Dari perbatasan laut, pihak TNI/Polri selalu melakukan penjagaan. Kandouw juga mengatakan, penanganan Covid-19 dilakukan secara intensif dan terkoordinasi. Semua kabupaten/kota disampaikan bergerak sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) 8/2020 tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran (OPP) Covid-19.

“Kabupaten/kota juga ketat dalam menjaga wilayah perbatasan mereka. Perpindahan orang melalui transportasi darat mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan ketat. Pemprov dan 15 daerah itu sedang fokus dalam menangani Covid-19,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Daerah Sulut Lynda Watania menyebutkan, penerbangan masih belum dibuka bebas untuk penumpang. Menurutnya, sesuai Permenhub 25/ 2020 tetap berlaku untuk larangan mudik.

“Sekarang ada dasar Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Covid 19 Pusat, dengan  persyaratan khusus yang sangat ketat   hanya untuk penanganan penyebaran Covid-19. Seperti untuk kepentingan kesehatan, pertahanan keamanan, kepentingan bagi yang sakit atau kena duka. Ini pun dengan persyaratan yang sangat ketat,” imbuhnya.

Watania juga mengatakan, penumpang diberikan kesempatan untuk mengakses jalur penerbangan dengan syarat yang ketat. “Itu diperbolehkan tapi syaratnya dia membawa bawa alat-alat kesehatan, serta keperluan sakit. Tapi harus ada surat izin dari Polri dan beberapa pihak terkait lainnya. Kan sudah ada juga imbauan pemerintah untuk larangan mudik. Itu tetap tidak bisa dilakukan,” tandasnya.

Berdasarkan pantauan Manado Post, penjagaan ketat dilakukan di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado. Belasan personel TNI/ Polri serta petugas bandara disiagakan memeriksa para penumpang yang akan berangkat dan tiba. Jika tidak memenuhi syarat berdasarkan SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Nomor 4 tahun 2020. Tak dizinkan masuk dan berangkat.

General Manager (GM) Bandara Samrat Manado Minggus Gandeguai memastikan, pihaknya mejalankan operasional sesuai dengan SOP yang ada. Dia menyebutkan sejak Minggu (10/5) pekan lalu, hingga Senin, kemarin sekira ratusan penumpang yang sudah dilayani. Baik yang berangkat ataupun yang datang.

“Minggu lalu ada sekira 90 yang berangkat dan 30 yang datang. Hari ini (kemarin, red) ada penerbangan Manado- Tarnate dua orang, dan Manado- Jakarta sekira 32 orang menggunakan Batik Air. Jadi ada dua maskapai Batik dan Wings Air,” sebutnya kemarin.

Dia menambahkan, Bandara Samrat telah membentuk posko angkutan udara khusus Covid-19, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para penumpang. “Kami sudah ikuti semua prosedur, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak,” tutupnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok menilai surat edaran ini menjawab kegelisahan masyarakat terhadap penyebaran Covid-19, terlebih momentum Lebaran. “Masyarakat juga sudah banyak yang tidak aware, sehingga perlu diatur pembatasan secara tegas dalam regulasi yang wajib dipatuhi,” sebut politikus Partai Demokrat ini.

Namun, dikatakan Lombok, yang jadi tantangan terbesar pada koordinasi gugus tugas, serta pihak terkait, seperti TNI/Polri serta kesiapan fasilitas PCR dan rapid test.

“Terutama kesadaran masyarakat. Karenanya pembatasan perlu ada sosialisasi menyeluruh. Perlu diingat sekat dan koordinasi pemerintahan baik level provinsi maupun lintas kabupaten/kota wajib solid. Demikian pula sarana transportasi umum serta fasilitas umum tidak boleh lengah dengan kegiatan disinfektan,” tegasnya.

Lebih jauh Lombok mengusulkan, laboratorium PCR boleh diperluas kapasitas. “Mungkin bisa dibuar zona. Zona yang aman katakanlah biru, zona tak aman merah. Tiap orang dalam zona diberi tag. Dibatasi dalam zona saja. Mulai dari desa, yang bebas virus corona jadi zona biru. Kunci zona ini. Baru kemudian masuk wilayah kota. Test PCR. Orang tanpa gejala isolasi mandiri, yang butuh faskes isolasi rumah sakit,” ujarnya.

Ini, kata Lombok, kombinasi antara model China dengan zoning, dan model Amerika Serikat yang massif pemeriksaan Covid-19. “Daerah di kota yang sudah biru, dibatasi masuk. Tapi di dalam daerah itu orang bisa bebas. Jadi aktivitas perekonomian jalan,” sarannya.(ayu/ewa/gnr)

PEMBATASAN PERJALANAN ORANG DI SULUT:

1. Memutuskan mata rantai penularan Covid-19 dengan memberlakukan protokol Kesehatan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Covid-19.

2. Perjalanan ke luar Provinsi Sulut wajib menunjukan kepada petugas Kesehatan/Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hasil negatif Covid-19 berdasarkan PCR.

3. Penduduk yang berada di sekitar wilayah perbatasan Provinsi Sulut dengan wilayah Provinsi Gorontalo, prosedur yang diberlakukan ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kabupaten setempat, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.

4. Perjalanan orang masuk wilayah Provinsi Sulut wajib membawa dan menunjukan kepada petugas Kesehatan/Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surat Keterangan Kesehatan dari tempat asal dan hasil PCR Tes Swab, dengan masa berlaku 7 hari sejak dilakukan pemeriksaan.

5. Wajib melakukan Rapid Test pada saat tiba di Bandara Sam Ratulangi Manado/Pelabuhan International Hub Bitung.

6. Jika hasil Rapid Test Reaktif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan realtime PCR.

7. Jika hasil Rapid Test Non Reaktif, maka pemeriksaan ulang Rapid Test dilakukan kembali 10 hari kemudian.

8. Wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari yang diatur oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 provinsi/kabupaten/ kota.

9. Isolasi mandiri dapat dilakukan di rumah untuk pelaku perjalanan ber-KTP Sulut dan atau hotel/penginapan dengan pembiayaan sendiri.

*Sumber: SE Nomor: 440/20.6070/Sekr.Ro.Hukum, 11 Mei, Diolah Manado Post

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru