23 C
Manado
Selasa, 27 Oktober 2020

Money Politics Dilarang, Komisioner Sempat Salah Jelaskan

Penyelenggara Pilkada Provinsi jangan `Blunder`

MANADOPOST.ID—Pilkada serentak kian dekat. Kurang dari dua bulan pelaksanaannya. Namun baru-baru ini penjelasan penyelenggara provinsi kembali disorot. Diduga terjadi salah tafsir terkait kebijakan cost politics. Komisioner KPU provinsi diminta jangan buka peluang terciptanya money politics.

Diketahui, pemberian uang pada masyarakat dari pasangan calon dilarang atau tidak dibenarkan. Komisioner KPU Sulut Yessy Momongan pada penjelasannya ke wartawan, mengatakan ada metode kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas. Di mana paslon bisa mengundang masyarakat menyampaikan visi dan misi serta programnya. Maksimal yang diundang 50 orang.

“Dalam simulasi kami untuk penganggaran, ada ketentuan ketika diundang, pemilih mendapat makan, snack, atau kayak souvenir. Tapi juga mendapat uang transport untuk kembali. Nah itu kewajiban dari pasangan calon untuk pembiayan. Itu dokumennya dicatat dalam dana kampanye,” kata mantan Ketua KPU Sulut ini.

Soal bagaimana berapa (rupiah) wajar terkait transportasi, Momongan mengatakan, memakai dasar standar biaya daerah. “Kalau di provinsi maksimal 292 ribu satu orang. Jadi selain dapat makan, snack, souvenir, dapat uang transport. Hanya saat menyampaikan visi misi,” bebernya. Tak berselang lama, Yessy terinformasi telah mengklarifikasi pernyataannya kontroversinya tersebut.

Namun sebelumnya yang disampaikan Momongan, dikatakan komisioner KPU Sulut Salman Saelangi keliru. Pada wartawan, Sabtu (10/10), Saelangi menjelaskan pada PKPU 4 tahun 2017 pasa 71 ayat 3 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 dengan jelas mengatakan jika dilarang memberikan dalam bentuk uang. “Jangan diframe bahwa uang transport bagi peserta kampanye diberikan dalam bentuk uang. Memang ada transport bagi peserta kampanye, tapi bukan diberikan dalam bentuk uang,” sebut Salman.

Dia mengajak semua pihak sama-sama menolak politik uang. “Mari kita sama-sama memastikan kontestan tidak melakukan politik uang dalam pilkada 2020. Ini menjadi tanggung jawab semua elemen,” tegasnya. Persoalan tersebut pun mengundang kritik para pakar politik di Sulut. Dr Alfon Kimbal mengatakan, para komisioner KPU harus menjalani tugas berdasarkan aturan. Jangan sampai terjadi penjelasan multi tafsir. Karena akan berdampak dalam pelaksanaan tahapan.

“Sangat disayang kalau ada beda pendapat dari KPU. Dalam hal menyampaikan informasi yang pasti pada masyarakat. Intinya KPU harus senantiasa berdasarkan pada aturan-aturan. Untuk menyampaikan dan tidak ada multi tafsir. Jadi harus satu,” sorotnya. “Komisioner KPU adalah satu paket. Jadi tidak boleh ada yang salah tafsir untuk menyampaikan hal-hal yang sangkut paut dengan proses tahapan pemilu. Ini sangat disayangkan,” tambahnya.

Lanjut Wakil Dekan I Fispol Unsrat ini, KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus mampu menyampaikan dan mengomunikasikan terkait hal-hal untuk proses tahapan Pemilu. “Agar tidak terjadi multi tafsir dan membuat efek-efek yang tidak baik di tengah masyarakat dalam pemilu,” kritiknya, sembari menambahkan di sisa waktu ini, harus segera dimanfaatkan dengan baik sosialisasinya.

“Lihat apa kinerja KPU dalam proses tahapan-tahapan dilaksanakan dengan maksimal di tengah situasi Covid-19. Sehingga menghadirkan Pemilu yang berkualitas. Kawal tahapan-tahapan Pemilu dengan baik sesuai dengan aturan-aturan,” ungkapnya.

Dia menyebutkan harus ada koordinasi antar penyelengara. Terkait juga dalam hal cost politik. “Intinya KPU adalah penyelenggara Pemilu, dan melihat situasi itu dari Bawaslu. KPU harus melaksanakan tahapan dengan baik. Juga harus koordinasi dengan Bawaslu dalam hal pengawasan tahapan. Mana yang baik dan tidak. Persoalan soal uang juga, itu persoalan dari Bawaslu,” tandas akademisi Fispol Unsrat ini.

Pengamat lain juga memberi tanggapan. Dr Goinpeace Tumbel menilai, sangat penting jajaran terutama KPU untuk memastikan setiap informasi. “Paling tidak tersampaikan dan terkomunikasikan dengan jelas. Terutama kepada peserta. Dalam hal ini Paslon dan tim kampanye. Itu harus pasti. Jangan ada multi tafsir. Diharapkan seperti itu,” sorot Tumbel.

“Jangan sampai di lapangan diterjemahkan oleh peserta yang ikut kampanye. Baik tatap muka terbatas, dialog atau debat paslon. Di forum itu, jangan sampai terutama peserta, publik atau masyarakat menafsirkan, kalau datang akan mendapat tunai (uang). Bukan begitu,” tegasnya.

Akademisi FIS Unima ini menegaskan, KPU harus intens mengomunikasikan dan menyosialisasikan kepada stekeholder. “Terutama Paslon dan tim. Jangan mereka terjebak. Ini informasi harus benar-benar jelas dan tersosialisasi dengan baik. Jangan ada mau ditafsir-tafsir lagi,” terangnya.

Karena itu KPU katanya harus betul kerja secara intensif. Bila perlu mengundang Paslon dan tim kampanye untuk sosialisasi. “Karena poinnya ada di situ. Yang mau laksanakan sebagai implementasi dari aturan ini, adalah Paslon dan tim kampanye. Kuncinya di situ. Kalau sudah ada perserpsi yang sama, pasti masalah dapat diminimalisir,” tambanya.

Tumbel juga menjelaskan tentang aturan cost politik. Baik dalam permuan tatap muka, dialog atau debat paslon. “Memang ada diaturan soal tafsiran dalam PKPU. Terkait dan berhubungan dengan menghadiri tatap muka. Kampanye ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka atau dialog dan debat kandidat antar paslon,” katanya. Bahwa paslon harus menyiapkan, namun bukan dalam bentuk uang tunai.

“Maksudnya di sini, paslon harus menyiapkan itu. Tapi bukan dalam bentuk tunai. Artinya setiap paslon yang mengumpulkan massa, untuk mengikuti dialog atau debat kandidat, Paslon harus menyiapkan pembiayaan. Dalam kaitan misalnya dengan transportasi, tapi bukan diuangkan, namun disiapkan kendaraan. Halnya konsumsi. Yang totalnya tidak melebihi sekira Rp200an ribu/orang,” terangnya. ”

Dia menegaskan, bukan uang tunai yang harus disiapkan oleh Paslon atau tim kampanye. “Aturannya jelas bukan begitu. Tapi ini konsekuensi biaya yang harus ditanggulangi oleh Paslon dan tim kampanye. Sudah ditetapkan biayanya dan paslon memasukkan itu (biaya) ke KPU. Rincian biaya harus dipertanggungjawabkan dan masuk laporan ke KPU. Namun bukan tunai dan dibagi-bagi. Artinya sudah dihitung biaya cost politik untuk menghadirkan peserta dan untuk konsumsi. Itu maksudnya. Bukan paslon menyiapkan uang tunai,” tandasnya.(ctr-01/gnr)

-

Artikel Terbaru

Silangen Dilantik, MJP Tantang Tetap Kritis pada Pemprov

Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen sah dilantik, kemarin. Banyak ucapan dan harapan mengalir dari rekan sekerjanya di DPRD Sulut. Salah satunya dari personel Komisi IV DPRD Sulut Melky J Pangemanan (MJP).

Taati Protokol Kesehatan saat Berlibur, Clay: Harus Disiplin dan Peduli

Akhir pekan ini, bakal ada libur nasional dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad, 28-30 Oktober. Momen liburan panjang seperti ini biasanya dimanfaatkan untuk liburan. Mengingat pandemic Covid-19 belum berlalu, Pjs Bupati Clay JH Dondokambey SSTP MAP pun meminta masyarakat Minahasa Utara yang hendak berlibur, agar menerapkan protokol kesehatan secara disiplin supaya tidak terjadi kenaikan kasus Covid-19.

Warga Bitung Siap Bawa Kemenangan untuk VAP-HR

Dukungan untuk calon gubernur dan wakil gubernur Sulut, Dr (HC) Vonnie A Panambunan STh (VAP) dan Dr Hendry Runtuwene STh (HR), terus mengalir. Warga dari segala penjuru Sulut tak henti menyatakan dukungan untuk paslon nomor urut dua yang diusung partai NasDem ini. Seperti terpantau Senin (26/10), saat VAP-HR menggelar kampanye terbatas di sejumlah lokasi di Bitung, antusias warga tak terbendung meski kegiatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat.

Keke Minahasa Lolos Pantukhir Seleksi WARA Tingkat Sulut

Mariska Onibala, berhasil lolos kegiatan penentuan terakhir (pantukhir) seleksi Penerimaan Bintara PK (WARA) Wanita Angkatan Udara Gelombang II TA 2020, di Balai Prajurit Pangkalan TNI AU Sam Ratulangi, Manado, Sulut, Senin (26/10).

Nostalgia di Persekolahan Advent Unklab, Clay: Saya Jualan Roti

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Minut Clay June Dondokambey SSTP MAP, Senin (26/10) diundang ke talkshow Unklab Adventist Laboratory School. Kepala Biro Umum Pemprov Sulut ini pun diajak bernostalgia di Persekolahan Advent Unklab.