29.9 C
Manado
Jumat, 12 Agustus 2022

Jenderal TNI Dipenjara, Ternyata Pakai Rp127 Miliar untuk…

MANADOPOST.ID-Kasus korupsi yang menjerat oknum pejabat seperti tidak ada habisnya. Terbaru penyidik gabungan resmi menahan oknum jenderal TNI.

 

Perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) periode tahun 2013-2020, resmi menjerat dua tersangka, Jumat (10/11).

 

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Kedua tersangka digodok Penyidik Koneksitas Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Pusat Polisi Militer TNI AD, dan Oditurat Militer Tinggi II Jakarta.

 

Pertama Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI YAK selaku Direktur Keuangan TWP AD sejak Maret 2019, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Print-02/PM/PMpd.1/12/2021 tanggal 10 Desember 2021.

 

Kedua, NPP selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta (PT. GSH), berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Print-02/PM/PMpd.1/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor 06/PM/PMpd.1/12/2021 tanggal 09 Desember 2021.

 

Adapun kasus posisi singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Terkait adanya penempatan dana TWP tidak sesuai ketentuan dan investasi di luar ketentuan pengelolaan TWP berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, yaitu digunakan untuk kepentingan pribadi dan kerja sama bisnis yaitu NPP selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta (PT. GSH), inisial A selaku Direktur PT. Indah Bumi Utama dan Kol. CZI (Purn) CW dan Sdr. KGS M M S dari PT. Artha Mulia Adiniaga;

 

Domain dana TWP yang disalahgunakan oleh Tersangka termasuk domain keuangan negara. Sehingga dapat menjadi sebuah kerugian keuangan negara dimana sumber dana TWP adalah dari gaji prajurit yang dipotong dengan sistem auto debet langsung dari gaji prajurit sebelum diserahkan. Sehingga negara harus terbebani dengan kewajiban mengembalikan uang yang telah disalahgunakan tersebut kepada para prajurit.

 

Akibat perbuatan Tersangka Brigadir Jenderal TNI YAK dan Tersangka NPP, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 127.736.000.000 berdasarkan penghitungan kerugian negara oleh BPKP.

 

Peran masing-masing para tersangka yaitu Brigadir Jenderal TNI YAK, telah mengeluarkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 127.736.000.000 dari rekening milik TWP AD ke rekening pribadi. Kemudian tersangka mentransfer uang tersebut ke rekening Tersangka NPP dengan dalih untuk pengadaan kavling perumahan bagi prajurit TNI. Tersangka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

 

Selanjutnya tersangka NPP. Tersangka menerima uang transfer dari Tersangka Brigadir Jenderal TNI YAK. NPP menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan korporasi miliknya yaitu PT. Griya Sari Harta (PT. GSH).

 

Untuk mempercepat proses penyidikan, selanjutnya terhadap dua tersangka dilakukan penahanan. Tersangka Brigadir Jenderal TNI YAK selaku Direktur Keuangan TWP AD sejak Maret 2019 telah dilakukan penahanan di Institusi Tahanan Militer Pusat Polisi Militer TNI AD sejak 22 Juli 2021 sampai dengan saat ini.

 

Tersangka NPP dilakukan penahanan sesuai Surat Perintah Penahanan No. Print-01/PM.2/PMpd/12/2021 tanggal 10 Desember selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 10 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung.(gnr)

MANADOPOST.ID-Kasus korupsi yang menjerat oknum pejabat seperti tidak ada habisnya. Terbaru penyidik gabungan resmi menahan oknum jenderal TNI.

 

Perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) periode tahun 2013-2020, resmi menjerat dua tersangka, Jumat (10/11).

 

Kedua tersangka digodok Penyidik Koneksitas Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Pusat Polisi Militer TNI AD, dan Oditurat Militer Tinggi II Jakarta.

 

Pertama Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI YAK selaku Direktur Keuangan TWP AD sejak Maret 2019, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Print-02/PM/PMpd.1/12/2021 tanggal 10 Desember 2021.

 

Kedua, NPP selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta (PT. GSH), berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Print-02/PM/PMpd.1/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor 06/PM/PMpd.1/12/2021 tanggal 09 Desember 2021.

 

Adapun kasus posisi singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Terkait adanya penempatan dana TWP tidak sesuai ketentuan dan investasi di luar ketentuan pengelolaan TWP berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, yaitu digunakan untuk kepentingan pribadi dan kerja sama bisnis yaitu NPP selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta (PT. GSH), inisial A selaku Direktur PT. Indah Bumi Utama dan Kol. CZI (Purn) CW dan Sdr. KGS M M S dari PT. Artha Mulia Adiniaga;

 

Domain dana TWP yang disalahgunakan oleh Tersangka termasuk domain keuangan negara. Sehingga dapat menjadi sebuah kerugian keuangan negara dimana sumber dana TWP adalah dari gaji prajurit yang dipotong dengan sistem auto debet langsung dari gaji prajurit sebelum diserahkan. Sehingga negara harus terbebani dengan kewajiban mengembalikan uang yang telah disalahgunakan tersebut kepada para prajurit.

 

Akibat perbuatan Tersangka Brigadir Jenderal TNI YAK dan Tersangka NPP, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 127.736.000.000 berdasarkan penghitungan kerugian negara oleh BPKP.

 

Peran masing-masing para tersangka yaitu Brigadir Jenderal TNI YAK, telah mengeluarkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 127.736.000.000 dari rekening milik TWP AD ke rekening pribadi. Kemudian tersangka mentransfer uang tersebut ke rekening Tersangka NPP dengan dalih untuk pengadaan kavling perumahan bagi prajurit TNI. Tersangka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

 

Selanjutnya tersangka NPP. Tersangka menerima uang transfer dari Tersangka Brigadir Jenderal TNI YAK. NPP menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan korporasi miliknya yaitu PT. Griya Sari Harta (PT. GSH).

 

Untuk mempercepat proses penyidikan, selanjutnya terhadap dua tersangka dilakukan penahanan. Tersangka Brigadir Jenderal TNI YAK selaku Direktur Keuangan TWP AD sejak Maret 2019 telah dilakukan penahanan di Institusi Tahanan Militer Pusat Polisi Militer TNI AD sejak 22 Juli 2021 sampai dengan saat ini.

 

Tersangka NPP dilakukan penahanan sesuai Surat Perintah Penahanan No. Print-01/PM.2/PMpd/12/2021 tanggal 10 Desember selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 10 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung.(gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/