32.4 C
Manado
Rabu, 17 Agustus 2022

Operasi Yustisi, Kapolda: Sanksi Beragam

MANADOPOST.ID–Terhitung mulai Senin, 14 September 2020, pemerintah daerah melalui Satpol PP dibackup oleh jajaran TNI dan Polri, menggelar Operasi Yustisi penegakan Peraturan Daerah terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Pelaksanaan Operasi ini diawali dengan penggelaran apel bersama jajaran TNI dan Polri, personil Satpol PP dan Dishub, yang dilaksanakan di halaman Mapolda Sulut, Senin (14/9), dipimpin langsung Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra.

Menurut Irjen Panca Putra, operasi ini dilakukan sebagai upaya untuk menegakan Peraturan Daerah, baik Pergub, Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota, dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

“Covid ini menjadi persoalan Nasional, meskipun di Sulut saat ini masih zona orange, kita berupaya bersama agar tidak masuk ke zona merah covid,” ujar Panca Putra.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan Operasi Yustisi penegakan Peraturan Daerah, guna mendisiplinkan protokol kesehatan pencegahan covid-19. “Hari ini secara nasional, Satgas Pusat memerintahkan seluruh jajaran untuk melaksanakan penegakan hukum terkait Peraturan Daerah yang ada untuk mencegah covid, yaitu wajib menaati 3 M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak,” pesannya.

Personel TNI dan Polri yang terlibat dalam pelaksanaan Operasi ini sifatnya membackup Satpol PP yang merupakan garda terdepan dalam penegakan Perda. “Kita laksanakan Operasi Yustisi ini untuk mengingatkan masyarakat, jangan membuat masyarakat merasa takut, resah dan khawatir. Buatlah Operasi Yustisi yang simpatik,” pesan mantan Direktur Penyidikan KPK ini.

Dalam Operasi ini katanya petugas akan memberlakukan sanksi bagi para pelanggar atau warga yang kedapatan tidak memakai masker. “Sanksinya ada macam-macam, ada yang bersifat administrasi berupa denda sesuai Peraturan Daerah, ada yang sifatnya pendekatan sosial seperti teguran atau sanksi fisik kerja di tempat sosial,” ujar Irjen Pol Panca Putra.

Pencegahan penyebaran covid-19 harus terus berjalan, pun pertumbuhan ekonomi nasional juga harus tetap berjalan dengan baik. “Apel gabungan ini dihadiri juga Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Meyer Putong, para PJU Polda, Kasat Pol PP Sulut dan dari Dinas Perhubungan,” sambung Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abast.(gnr)

MANADOPOST.ID–Terhitung mulai Senin, 14 September 2020, pemerintah daerah melalui Satpol PP dibackup oleh jajaran TNI dan Polri, menggelar Operasi Yustisi penegakan Peraturan Daerah terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Pelaksanaan Operasi ini diawali dengan penggelaran apel bersama jajaran TNI dan Polri, personil Satpol PP dan Dishub, yang dilaksanakan di halaman Mapolda Sulut, Senin (14/9), dipimpin langsung Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra.

Menurut Irjen Panca Putra, operasi ini dilakukan sebagai upaya untuk menegakan Peraturan Daerah, baik Pergub, Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota, dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

“Covid ini menjadi persoalan Nasional, meskipun di Sulut saat ini masih zona orange, kita berupaya bersama agar tidak masuk ke zona merah covid,” ujar Panca Putra.

Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan Operasi Yustisi penegakan Peraturan Daerah, guna mendisiplinkan protokol kesehatan pencegahan covid-19. “Hari ini secara nasional, Satgas Pusat memerintahkan seluruh jajaran untuk melaksanakan penegakan hukum terkait Peraturan Daerah yang ada untuk mencegah covid, yaitu wajib menaati 3 M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak,” pesannya.

Personel TNI dan Polri yang terlibat dalam pelaksanaan Operasi ini sifatnya membackup Satpol PP yang merupakan garda terdepan dalam penegakan Perda. “Kita laksanakan Operasi Yustisi ini untuk mengingatkan masyarakat, jangan membuat masyarakat merasa takut, resah dan khawatir. Buatlah Operasi Yustisi yang simpatik,” pesan mantan Direktur Penyidikan KPK ini.

Dalam Operasi ini katanya petugas akan memberlakukan sanksi bagi para pelanggar atau warga yang kedapatan tidak memakai masker. “Sanksinya ada macam-macam, ada yang bersifat administrasi berupa denda sesuai Peraturan Daerah, ada yang sifatnya pendekatan sosial seperti teguran atau sanksi fisik kerja di tempat sosial,” ujar Irjen Pol Panca Putra.

Pencegahan penyebaran covid-19 harus terus berjalan, pun pertumbuhan ekonomi nasional juga harus tetap berjalan dengan baik. “Apel gabungan ini dihadiri juga Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Meyer Putong, para PJU Polda, Kasat Pol PP Sulut dan dari Dinas Perhubungan,” sambung Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abast.(gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/