26.4 C
Manado
Selasa, 5 Juli 2022

Harus Langsung Tancap Gas, OD Cs Hanya Jabat 3,5 Tahun

MANADOPOST.ID—Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 baru saja usai digelar. Calon yang dipastikan menang, sudah tersaji pada hitungan cepat.

Di Sulawesi Utara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menang telak di 6 Kabupaten/Kota dan Pemilihan Gubernur. Sementara di Boltim, usungan banteng masih berpeluang hingga penetapan paslon terpilih.

Kepala daerah yang menang pada Pilkada 2020, tidak akan menjabat selama 5 tahun. Mengingat tahun 2024 akan digelar Pemilihan Umum serentak.

Pemilu 2024 dilaksanakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, serta anggota legislatif.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Ini sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) Nomor 7 Tahun 2017.

Disitu disebutkan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020, hanya akan menjabat tiga setengah tahun, maksimal empat tahun, bukan lima tahun.

Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik pernah menyebut, masa jabatan ini terkait dengan Pemilu serentak yang digelar 2024 nanti.

“Ini terkait kebijakan Pilkada serentak 2024, karena akan berbarengan dengan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden,” katanya.

Masa jabatan ini menurut Akmal, harus disosialisasi dan dimengerti sehingga ke depan tidak ada masalah.

“Kepala daerah harus tahu itu, mereka menjabat maksimal 4 tahun karena 2024 sudah ada pilkada serentak,” sambung dia.

Dia menambahkan, sejak awal Kemendagri sudah mengantisipasi hal ini, terutama soal pengisian jabatan lowong ketika kepala daerah selesai sebelum Pemilu. “Ada kepala daerah yang sementara menjabat dan akan selesai sebelum 2024, Kemendagri sudah mengatisipasi dengan pengisian jabatan lowong,” ujarnya.

Lebih jauh Akmat menyebut, masa jabatan yang kurang dari lima tahun merupakan konsekuensi yang harus diterima bersama-sama.

“Jadi ini konsekuensi yang harus diterima oleh pemenang Pilakda 2020 yaitu menjabat hanya empat tahun,” pungkas dia.

Pemilu serentak pada 2024 digelar guna menekan masalah aktual yang kerap terjadi pada setiap Pemilu.

Masalah ini termasuk biaya politik yang mahal, politisasi borokrasi, terkurasnya APBD yang dipakai untuk Pilkada.

Kemudian, pecah kongsi kepala daerah yang maju bersama, calon tunggal melawan kotak kosong hingga masalah hukum calon yang ikut Pilkada.

Dengan digelarnya Pemilu 2024, Kemendagri berharap masalah-masalah diatas bisa teratasi.

Pengamat politik Johny Senduk menyebut, program kerja cakada terpilih wajib direalisikan dengan cepat. “Harus tancap gas. Ini kenapa pemilih sejak awal harus memilih calon yang realistis. Jangan yang lebih banyak angan-angan karena pasti akan memakan waktu lebih lama untuk direalisasikan,” tukasnya. (jen)

MANADOPOST.ID—Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 baru saja usai digelar. Calon yang dipastikan menang, sudah tersaji pada hitungan cepat.

Di Sulawesi Utara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menang telak di 6 Kabupaten/Kota dan Pemilihan Gubernur. Sementara di Boltim, usungan banteng masih berpeluang hingga penetapan paslon terpilih.

Kepala daerah yang menang pada Pilkada 2020, tidak akan menjabat selama 5 tahun. Mengingat tahun 2024 akan digelar Pemilihan Umum serentak.

Pemilu 2024 dilaksanakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, serta anggota legislatif.

Ini sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) Nomor 7 Tahun 2017.

Disitu disebutkan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020, hanya akan menjabat tiga setengah tahun, maksimal empat tahun, bukan lima tahun.

Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik pernah menyebut, masa jabatan ini terkait dengan Pemilu serentak yang digelar 2024 nanti.

“Ini terkait kebijakan Pilkada serentak 2024, karena akan berbarengan dengan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden,” katanya.

Masa jabatan ini menurut Akmal, harus disosialisasi dan dimengerti sehingga ke depan tidak ada masalah.

“Kepala daerah harus tahu itu, mereka menjabat maksimal 4 tahun karena 2024 sudah ada pilkada serentak,” sambung dia.

Dia menambahkan, sejak awal Kemendagri sudah mengantisipasi hal ini, terutama soal pengisian jabatan lowong ketika kepala daerah selesai sebelum Pemilu. “Ada kepala daerah yang sementara menjabat dan akan selesai sebelum 2024, Kemendagri sudah mengatisipasi dengan pengisian jabatan lowong,” ujarnya.

Lebih jauh Akmat menyebut, masa jabatan yang kurang dari lima tahun merupakan konsekuensi yang harus diterima bersama-sama.

“Jadi ini konsekuensi yang harus diterima oleh pemenang Pilakda 2020 yaitu menjabat hanya empat tahun,” pungkas dia.

Pemilu serentak pada 2024 digelar guna menekan masalah aktual yang kerap terjadi pada setiap Pemilu.

Masalah ini termasuk biaya politik yang mahal, politisasi borokrasi, terkurasnya APBD yang dipakai untuk Pilkada.

Kemudian, pecah kongsi kepala daerah yang maju bersama, calon tunggal melawan kotak kosong hingga masalah hukum calon yang ikut Pilkada.

Dengan digelarnya Pemilu 2024, Kemendagri berharap masalah-masalah diatas bisa teratasi.

Pengamat politik Johny Senduk menyebut, program kerja cakada terpilih wajib direalisikan dengan cepat. “Harus tancap gas. Ini kenapa pemilih sejak awal harus memilih calon yang realistis. Jangan yang lebih banyak angan-angan karena pasti akan memakan waktu lebih lama untuk direalisasikan,” tukasnya. (jen)

Most Read

Artikel Terbaru

/