alexametrics
24.4 C
Manado
Minggu, 29 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Mahfud Bongkar Keanehan Kasus Satelit, Sudah Dibahas Sejak 2018 di Sidang Kabinet, Baru Diusut 2022

MANADOPOST.ID – Menko Polhukam Mahfud MD membeber penyebab proyek pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015 yang kini tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung), baru diusut. Padahal, dugaan pelanggaran hukumnya sudah dibahas sejak 2018 saat sidang kabinet.

 

“Tahun 2018 saya belum jadi Menko, jadi saya tak ikut dan tak tahu persis masalahnya. Saat saya diangkat jadi Menko, saya jadi tahu karena pada awal pendemi Covid-19 ada laporan bahwa pemerintah harus hadir lagi ke sidang Arbitrase di Singapura karena digugat Navayo untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima oleh Kemhan,” beber Mahfud saat dihubungi detikcom, Sabtu (15/1/2022).

 

Mahfud menuturkan setelah menjabat sebagai Menko Polhukam, dirinya beberapa kali mengundang pihak terkait untuk rapat. Merasa ada yang menghambat, Mahfud kemudian meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit, hingga akhirnya ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum yang bisa merugikan negara.

 

“Saya undang rapat pihak terkait sampai bekali-kali, tetapi ada yang aneh. Sepertinya ada yang menghambat untuk dibuka secara jelas masalahnya. Akhirnya saya putuskan untuk minta BPKP melakukan audit dengan tujuan tertentu. Hasilnya ternyata ya seperti itu, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan negara telah dan bisa terus dirugikan,” tuturnya.

 

Mahfud kemudian memutuskan untuk tidak melakukan rapat dan memproses persoalan tersebut melalui jalur hukum. Dia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta persoalan tersebut diselesaikan secara pidana.

 

“Makanya, saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar diproses secara hukum. Presiden juga meminta agar segera dibawa ke ranah peradilan pidana,” tegasnya. (detikcom)

 

MANADOPOST.ID – Menko Polhukam Mahfud MD membeber penyebab proyek pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015 yang kini tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung), baru diusut. Padahal, dugaan pelanggaran hukumnya sudah dibahas sejak 2018 saat sidang kabinet.

 

“Tahun 2018 saya belum jadi Menko, jadi saya tak ikut dan tak tahu persis masalahnya. Saat saya diangkat jadi Menko, saya jadi tahu karena pada awal pendemi Covid-19 ada laporan bahwa pemerintah harus hadir lagi ke sidang Arbitrase di Singapura karena digugat Navayo untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima oleh Kemhan,” beber Mahfud saat dihubungi detikcom, Sabtu (15/1/2022).

 

Mahfud menuturkan setelah menjabat sebagai Menko Polhukam, dirinya beberapa kali mengundang pihak terkait untuk rapat. Merasa ada yang menghambat, Mahfud kemudian meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit, hingga akhirnya ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum yang bisa merugikan negara.

 

“Saya undang rapat pihak terkait sampai bekali-kali, tetapi ada yang aneh. Sepertinya ada yang menghambat untuk dibuka secara jelas masalahnya. Akhirnya saya putuskan untuk minta BPKP melakukan audit dengan tujuan tertentu. Hasilnya ternyata ya seperti itu, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan negara telah dan bisa terus dirugikan,” tuturnya.

 

Mahfud kemudian memutuskan untuk tidak melakukan rapat dan memproses persoalan tersebut melalui jalur hukum. Dia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta persoalan tersebut diselesaikan secara pidana.

 

“Makanya, saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar diproses secara hukum. Presiden juga meminta agar segera dibawa ke ranah peradilan pidana,” tegasnya. (detikcom)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/