25.4 C
Manado
Rabu, 29 Juni 2022

Banner Mobile (Anymind)

Dewan Etik: Nasib JAK di Tangan Airlangga

- Advertisement -

MANADOPOST.ID— Nasib James Arthur Kojongian (JAK) kini ada di tangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Ini setelah Dewan Etik Partai Golkar menyerahkan rekomendasi ke DPP Partai Golkar terkait dugaan pelanggaran etika yang dilakukan JAK, sebagaimana sempat viral di masyarakat pada akhir Januari lalu. “Keputusan akhir ada pada DPP PG,” ujar Sekretaris Dewan Etik Partai Golkar Ir Rully Chairul Azwar MSi IPU, Selasa (16/3).

Sehari sebelumnya Rully menyampaikan, Dewan Etik telah membuat rekomendasi terhadap JAK agar yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Sulut. Dia melanjutkan, Dewan Etik posisinya bukan mengeksekusi putusan tapi sebatas memberi rekomendasi pada DPP Partai Golkar. “Eksekusi atas rekomendasi ini adalah kewenangan DPP PG,” tandasnya. Sementara itu, informasi yang dihimpun, selain merekomendasikan JAK mundur, Dewan Etik Partai Golkar juga menyebut jika tak mundur dalam jangka waktu tertentu maka kartu tanda anggota (KTA) JAK akan dicabut. Informasi yang dihimpun, sidang Dewan Etik sudah berlangsung sejak akhir Februari lalu. Tak hanya mengundang JAK untuk klarifikasi, Dewan Etik juga ikut mengundang Michaela Paruntu, istri JAK dalam klarifikasi tersebut. (mpid)

MANADOPOST.ID— Nasib James Arthur Kojongian (JAK) kini ada di tangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Ini setelah Dewan Etik Partai Golkar menyerahkan rekomendasi ke DPP Partai Golkar terkait dugaan pelanggaran etika yang dilakukan JAK, sebagaimana sempat viral di masyarakat pada akhir Januari lalu. “Keputusan akhir ada pada DPP PG,” ujar Sekretaris Dewan Etik Partai Golkar Ir Rully Chairul Azwar MSi IPU, Selasa (16/3).

Sehari sebelumnya Rully menyampaikan, Dewan Etik telah membuat rekomendasi terhadap JAK agar yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Sulut. Dia melanjutkan, Dewan Etik posisinya bukan mengeksekusi putusan tapi sebatas memberi rekomendasi pada DPP Partai Golkar. “Eksekusi atas rekomendasi ini adalah kewenangan DPP PG,” tandasnya. Sementara itu, informasi yang dihimpun, selain merekomendasikan JAK mundur, Dewan Etik Partai Golkar juga menyebut jika tak mundur dalam jangka waktu tertentu maka kartu tanda anggota (KTA) JAK akan dicabut. Informasi yang dihimpun, sidang Dewan Etik sudah berlangsung sejak akhir Februari lalu. Tak hanya mengundang JAK untuk klarifikasi, Dewan Etik juga ikut mengundang Michaela Paruntu, istri JAK dalam klarifikasi tersebut. (mpid)

Most Read

Artikel Terbaru

/