27.4 C
Manado
Senin, 4 Juli 2022

Gaji 13 ‘Ditahan’ Covid-19

MANADOPOST.ID—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya bicara soal nasib gaji 13 pegawai negeri sipil (PNS). Sudah mulai masuk tahun ajaran baru, pemerintah belum mencairkan gaji ke-13 yang biasanya dimanfaatkan untuk memenuhi biaya sekolah.

Sri Mulyani meminta para PNS bersabar mengenai kepastian kapan pencairan gaji ke-13 di tahun 2020. “Sabar, nanti ya,” singkat Sri Mulyani di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7) kemarin.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani juga tidak memberikan jawaban pasti mengenai pencairan gaji 13. Dirinya menegaskan saat ini pemerintah sedang fokus pada penanggulangan dampak Covid-19. “Nanti dulu. Fokus Covid dulu kita,” kata Askolani.

Diketahui, tahun ajaran baru dimulai pada pertengahan Juli 2020. Namun pencairan gaji ke-13 waktunya kemungkinan akan mundur. Hal itu disebutkan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo pada 27 Mei lalu. Menurut Yustinus, gaji ke-13 hingga kini belum dibicarakan. Gaji ke-13 PNS baru akan diputuskan pada Oktober mendatang.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Pencairan gaji ke-13 berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Gaji ke-13 untuk PNS hingga anggota Polri terdiri mulai dari gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan, hingga tunjangan kinerja. Sedangkan, pensiunan akan menerima gaji ke-13 berupa pensiunan pokok, dan tunjangan keluarga atau tunjangan penghasilan. Jumlah gaji ke-13 PNS yang diterima yakni sebesar gaji sebelumnya.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa gaji ke-13 belum cair? Menurut Yustinus kebijakan itu ditempuh karena pemerintah sedang fokus dalam penanganan dampak pandemi COVID-19. Pemerintah menjaga prioritas yaitu penanganan pandemi virus Corona terutama bansos dan dukungan untuk UMKM.

Di sisi lain, kebijakan pembatasan perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) resmi dicabut. Kini ASN dibolehkan ke luar kota. Namun, dengan syarat-syarat khusus. Di antaranya, memiliki surat tugas yang ditandatangani pejabat setingkat eselon II atau kepala kantor. Lalu, memperhatikan status persebaran Covid-19 di daerah tujuan perjalanan dinas berdasar peta zonasi risiko Covid-19.

Hingga kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan dinas terkait pembatasan keluar/masuk orang. Seluruhnya diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 64/2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. ”Sepanjang memenuhi beberapa persyaratan tertentu,” tutur Men PAN-RB Tjahjo Kumolo kemarin (14/7).

Tjahjo meminta dalam pelaksanaan perjalanan dinas ASN, pejabat pembina kepegawaian (PPK) harus memastikan agar penugasan dan penerbitan surat tugas perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan akuntabel. Wajib diperhatikan pula tingkat urgensinya.

Apabila terdapat ASN yang melanggar, Tjahjo menegaskan bahwa ada sanksi yang bakal diberikan. Hukuman disiplin itu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No 53/2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Tjahjo juga menyinnggung soal sistem sif bagi instansi pemerintah. Dia meminta agar dilakukan pengaturan jam kerja selama tatanan normal baru. Tujuannya, mengurangi penumpukan pegawai di satu waktu. Dapat diterapkan physical distancing sesuai surat edaran (SE) ketua pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. ”Khususnya untuk ASN pada instansi pemerintah di wilayah Jabodetabek,” ujar mantan menteri dalam negeri tersebut.

Dia meminta sistem kerja diatur sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang ditetapkan dalam SE Menteri PAN-RB No 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa jumlah pegawai yang bekerja dalam sif diatur secara proporsional mendekati perbandingan 50:50.

Pengaturan jam kerja antarsif wajib dilakukan dengan jeda minimal tiga jam. Sif pertama masuk antara pukul 07.00?07.30 WIB dan pulang antara pukul 15.00?15.30 WIB. Sif kedua masuk antara pukul 10.00?10.30 WIB dan pulang sekitar pukul 18.00?18.30 WIB.

Pengaturan jam kerja tersebut, lanjut dia, juga diikuti dengan optimalisasi penerapan bekerja dari rumah (WFH) dan keselamatan bagi kelompok rentan. Penyusunan dan penerapan teknis operasional jam kerja oleh masing-masing instansi dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Evaluasi atas seluruh kegiatan tersebut wajib dilaporkan kepada menteri PAN-RB setiap Jumat. ”Wajib melaporkannya ke saya secara tertulis setiap Jumat, selambatnya pukul 16.00 WIB,” jelasnya.(gnr)

MANADOPOST.ID—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya bicara soal nasib gaji 13 pegawai negeri sipil (PNS). Sudah mulai masuk tahun ajaran baru, pemerintah belum mencairkan gaji ke-13 yang biasanya dimanfaatkan untuk memenuhi biaya sekolah.

Sri Mulyani meminta para PNS bersabar mengenai kepastian kapan pencairan gaji ke-13 di tahun 2020. “Sabar, nanti ya,” singkat Sri Mulyani di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7) kemarin.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani juga tidak memberikan jawaban pasti mengenai pencairan gaji 13. Dirinya menegaskan saat ini pemerintah sedang fokus pada penanggulangan dampak Covid-19. “Nanti dulu. Fokus Covid dulu kita,” kata Askolani.

Diketahui, tahun ajaran baru dimulai pada pertengahan Juli 2020. Namun pencairan gaji ke-13 waktunya kemungkinan akan mundur. Hal itu disebutkan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo pada 27 Mei lalu. Menurut Yustinus, gaji ke-13 hingga kini belum dibicarakan. Gaji ke-13 PNS baru akan diputuskan pada Oktober mendatang.

Pencairan gaji ke-13 berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Gaji ke-13 untuk PNS hingga anggota Polri terdiri mulai dari gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan, hingga tunjangan kinerja. Sedangkan, pensiunan akan menerima gaji ke-13 berupa pensiunan pokok, dan tunjangan keluarga atau tunjangan penghasilan. Jumlah gaji ke-13 PNS yang diterima yakni sebesar gaji sebelumnya.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa gaji ke-13 belum cair? Menurut Yustinus kebijakan itu ditempuh karena pemerintah sedang fokus dalam penanganan dampak pandemi COVID-19. Pemerintah menjaga prioritas yaitu penanganan pandemi virus Corona terutama bansos dan dukungan untuk UMKM.

Di sisi lain, kebijakan pembatasan perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) resmi dicabut. Kini ASN dibolehkan ke luar kota. Namun, dengan syarat-syarat khusus. Di antaranya, memiliki surat tugas yang ditandatangani pejabat setingkat eselon II atau kepala kantor. Lalu, memperhatikan status persebaran Covid-19 di daerah tujuan perjalanan dinas berdasar peta zonasi risiko Covid-19.

Hingga kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan dinas terkait pembatasan keluar/masuk orang. Seluruhnya diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 64/2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. ”Sepanjang memenuhi beberapa persyaratan tertentu,” tutur Men PAN-RB Tjahjo Kumolo kemarin (14/7).

Tjahjo meminta dalam pelaksanaan perjalanan dinas ASN, pejabat pembina kepegawaian (PPK) harus memastikan agar penugasan dan penerbitan surat tugas perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan akuntabel. Wajib diperhatikan pula tingkat urgensinya.

Apabila terdapat ASN yang melanggar, Tjahjo menegaskan bahwa ada sanksi yang bakal diberikan. Hukuman disiplin itu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No 53/2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Tjahjo juga menyinnggung soal sistem sif bagi instansi pemerintah. Dia meminta agar dilakukan pengaturan jam kerja selama tatanan normal baru. Tujuannya, mengurangi penumpukan pegawai di satu waktu. Dapat diterapkan physical distancing sesuai surat edaran (SE) ketua pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. ”Khususnya untuk ASN pada instansi pemerintah di wilayah Jabodetabek,” ujar mantan menteri dalam negeri tersebut.

Dia meminta sistem kerja diatur sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang ditetapkan dalam SE Menteri PAN-RB No 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa jumlah pegawai yang bekerja dalam sif diatur secara proporsional mendekati perbandingan 50:50.

Pengaturan jam kerja antarsif wajib dilakukan dengan jeda minimal tiga jam. Sif pertama masuk antara pukul 07.00?07.30 WIB dan pulang antara pukul 15.00?15.30 WIB. Sif kedua masuk antara pukul 10.00?10.30 WIB dan pulang sekitar pukul 18.00?18.30 WIB.

Pengaturan jam kerja tersebut, lanjut dia, juga diikuti dengan optimalisasi penerapan bekerja dari rumah (WFH) dan keselamatan bagi kelompok rentan. Penyusunan dan penerapan teknis operasional jam kerja oleh masing-masing instansi dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Evaluasi atas seluruh kegiatan tersebut wajib dilaporkan kepada menteri PAN-RB setiap Jumat. ”Wajib melaporkannya ke saya secara tertulis setiap Jumat, selambatnya pukul 16.00 WIB,” jelasnya.(gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/