26 C
Manado
Sabtu, 5 Desember 2020

Tolak RUU Minol!!!

MANADOPOST.ID—Usai ‘babak belur’ dihantam dampak pandemi Covid-19, Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minum Minuman Beralkohol (Minol) jadi momok baru bagi perekonomian Sulut. Bila disahkan, pariwisata dan pertanian yang jadi andalan Bumi Nyiur Melambai terancam makin terpuruk.

Petani Captikus di Kecamatan Amurang, Minsel, Nathan Tahendung mengungkapkan kekesalannya. Dia menilai wacana yang digulirkan para wakil rakyat tersebut tidak pro rakyat. “Tentu RUU ini tidak mencerminkan aspirasi dari rakyat. Kalau meninjau angka kasus kriminal dengan apa yang petani dapat, sangat jelas angka kriminalitas akibat miras, itu sangat rendah. Banyak anak petani Captikus bisa sukses kuliah, bahkan jadi PNS hingga polisi dan TNI. Bahkan banyak juga anak dari petani Captikus mampu duduk sebagai wakil rakyat hingga kepala daerah. Nah lantas mereka akan mematikan harapan dan usaha kerja keras kita,” sebutnya.

Captikus dinilai Nathan, bukan hanya dilihat dari perspektif miras. Dirinya menilai, aspirasi wakil rakyat yang ingin mengesahkan RUU itu, harusnya mewakili kepentingan rakyat. “Ini regulasi yang diciptakan tidak mewakili aspirasi rakyat. Regulasi yang dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, nyatanya hanya mematikan rakyat. Ini jelas merugikan kita sebagai petani Captikus. Harusnya ada usulan regulasi yang lebih pro terhadap rakyat,” katanya.

Sementara itu, Ronny Kumayas, petani Captikus di Kecamatan Motoling, juga menyesalkan RUU yang tengah hangat menjadi perbincangan nasional. “Kita jelas menolak RUU ini. Regulasi yang diciptakan tidak pro rakyat. Kalau Pemerintah di Provinsi dan kabupaten tidak bisa melindungi segenap petani Captikus, maka kita akan melawan. Jangan sampai mata pencaharian serta harapan para petani di hilangan pemerintah. Ciptakan saja RUU lain, jangan matikan petani,” sebutnya.

Lain lagi Vincen Senduk, petani Captikus di Desa Kembes, Minahasa. Dia menyayangkan RUU Larangan Minol yang sudah pasti akan mengganggu sumber pendapatan. “Captikus sudah menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di desa sejak lama. Kalau kemudian begini (ada larangan lewat RUU Minol) kita petani captikus mau makan apa?,” katanya.

Begitu juga petani Captikus dari Desa Tombasian Calven Lumangkun alias Opo. Sudah hampir 30 tahun dirinya bekerja sebagai petani captikus, dia juga menolak RUU Minol jika sampai disahkan sebagai UU. “Tidak boleh kalau di sini (Sulut). Karena ini sumber pendapatan kami. Saya sendiri dari hasil tani Captikus ini sudah berhasil sekolahkan anak saya sampai lulus kuliah. Kalau ada peraturan ini, anak saya yang kedua dan ketiga mau sekolah bagaimana? Kecuali pemerintah mau tanggung atau ada solusi buat kami para petani Captikus. Kalau tidak, sama saja matikan kami perlahan-lahan,” tegasnya.

RUU Minol disinyalir akan berimbas pada penjualan Captikus yang telah dilegalkan. Seperti minuman Cap Tikus 1978 produksi PT Jobubu Jarum Minahasa (JJM).  Saat dimintai tanggapan, Manager PT JJM Richo belum mau memberikan komentar lebih terkait RUU Minol tersebut. “Sorry untuk RUU Minol ini, saya pribadi belum dapat petunjuk ke depan, jadi belum bisa berkomentar panjang. Tapi kalau dikatakan berdampak, ya pastinya nanti pemasok captikus dari petani akan menurun kalau RUU Minol ini disahkan jadi UU,” singkat Richo.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulut Nico Lieke turut berkomentar atas RUU kontroversial tersebut. Pertama, persoalan minuman beralkohol sudah dibahas dan diatur pada UU Cipta Kerja.  Dilihat dalam salinan UU Cipta Kerja dalam Bagian Penjelasan, Halaman 264, Pasal 12 , Ayat (1) dijelaskan tentang kegiatan penanaman modal. Hal itu menyatakan bahwa kepentingan nasional dapat melindungi pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, hingga kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah. Termasuk, mencakup perlindungan atas kegiatan usaha yang dapat membahayakan kesehatan seperti obat, minuman keras mengandung alkohol.

Bunyi Pasal 12 Ayat (1), pelaksanaan kegiatan penanaman modal didasarkan atas kepentingan nasional yang mencakup antara lain pelindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.

“Kepentingan nasional tersebut dapat mencakup perlindungan atas kegiatan usaha yang dapat membahayakan kesehatan (seperti obat, minuman keras mengandung alkohol), pemberdayaan petani, nelayan, petambak ikan dan garam, usaha mikro dan kecil dengan pengaturan dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, namun tetap memperhatikan aspek peningkatan ekosistem penanaman modal,” urai Lieke.

Dalam paragraf dua, kata dia, bagian Penanaman Modal, Halaman 528, Pasal 12 menyatakan semua bidang usaha terbuka bagi penanaman modal. Sedangkan bidang usaha yang dinyatakan tertutup hanya dapat dilakukan pemerintah. Menurutnya, minuman beralkohol mempunyai multiplier effect yang luar biasa terhadap ekonomi, sosial dan budaya nasional. Kontributor tingkat kriminal di masyarakat tidak hanya datang dari masyarakat yang mengkonsumsi minol, jika itu yang menjadi salah satu alasan kenapa RUU ini mau dibahas. “Ini sangat kontraproduktif dengan kondisi yang ada sekarang. Dan dampaknya yang besar akan sangat terasa di masyarakat, terutama pada sektor perhotelan dan industri minol itu sendiri,” kata dia.

Menurut dia, pembahasan RUU tentang Larangan Minol ini bukan baru pertama kali dibahas, melainkan sudah pernah diajukan untuk menjadi pembahasan di DPR RI. Namun tidak disetujui untuk dibahas lebih lanjut.  “RUU Minol ini akan berdampak langsung pada sektor ekonomi, pita cukai dari Minol masih menjadi salah satu kontributor besar bagi penerimaan negara. Dimana hasilnya juga sangat dinikmati untuk pembangunan bangsa,” jelasnya lagi. Di sisi lain, Tokoh Budaya Sulut Audy Lieke melihat dari segi kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Otomatis, jika RUU dijalankan akan memberikan dampak negatif yang sangat besar. Karena di beberapa daerah semisal Sulut, Sumut, NTT, Papua, dan Bali, minuman beralkohol sudah merupakan nilai budaya yang telah melekat erat dengan masyarakatnya dan tidak dapat dipisahkan, serta merupakan salah satu kontributor besar terhadap pembangunan ekonomi dan kehidupan sosial mereka. “Pemerintah wajib mempertimbangkan budaya daerah. Kalau alasannya adalah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat, maka yang perlu diperjuangkan adalah tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat untuk kehidupan berkebangsaan yang lebih baik dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita,” ungkap Audy.

Secara tidak langsung, lanjut dia, di Sulut, RUU Minol ini bakal mematikan perekonomian para pengrajin minuman beralkohol dan kebebasan rakyat menjalankan kehidupannya secara normal. Semisal Captikus yang menjadi salah satu komoditas kebanggaan Sulut. “Karena faktanya, secara historis, hasil industri dan perdagangan minuman beralkohol di Sulut mampu memberikan ketahanan ekonomi dan menghasilkan banyak sarjana dari Sulut. Jika RUU ini berlaku, apa pemerintah mampu menjamin kehidupan mereka kedepan?,” tanya dia.

Pakar Hukum Sulut Toar Palilingan angkat bicara. Menurutnya perlu ada pencerahan ke masyarakat terkait RUU Larangan Minol. “Kita perlu membaca dahulu rancangan UU secara utuh. Jangan sebelum baca kita sudah reaktif atau langsung menolak mentah-mentah. Karena tujuan UU ini tidak ada untuk menyengsarakan rakyat. Pemerintah dan DPR selalu maksimal bagaimana menciptakan UU Minol untuk melindungi masyarakat. Terutama terhadap dampak negatif,” tegasnya.

Lanjutnya, RUU itu tujuannya sangat baik. Karena untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai minol. “Dan sangat terasa sekali di Sulut. Ini juga dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat. Dari gangguan yang diciptakan dari peminum minuman beralkohol. Soal ketertiban dan keamanan. Jangan serampangan minum, butuh keteraturan. Karena masyarakat lebih terganggu kalau orang minum di sembarang tempat. Kalau masalah tersebut diatur, wajar,” ungkap Palilingan.

Lanjut akademisi Fakultas Hukum Unsrat tersebut, selama ini regulasinya sudah seperti dalam RUU. Baik Perda, PP, Permen. Hanya tidak terasa dalam penegakkan hukumnya. “Semoga RUU lebih ada kepastian dalam payung hukum, untuk dijabarkan dalam PP. Nanti PP yang akan menentukan,” terangnya. Halnya penggolongan yang diatur dalam RUU, yang selama ini sudah berjalan dengan regulasi yang ada. “Yang umumnya dimulai dari peraturan di tingkat nasional sampai di Perda. Sama. Tujuannya melindungi kondisi keamanan ketertiban. Halnya klasifikasi minuman, sama. Sampai Permen, teknis dari PP yang ada, tidak ada berbeda. Bahkan di Sulut juga sempat dilakukan Polda. Dengan slogan ‘Brenti Jo Bagate’,” sebutnya.

Ditegaskan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FH Unsat ini, bukan masyarakat yang selama ini tidak terbiasa dengan larangan minum minuman beralkohol. Hanya penegakkan hukumnya belum begitu maksimal. “Contohnya kalau penegakkan Perda tentang minuman keras, tentang Perda Miras, praktis hampir tidak boleh dijual di warung-warung. Jadi, kalau mau tegakkan Perda, sudah lama larangan yang sebenarnya dikhawatirkan seperti RUU. Hanya mungkin, publikasinya UU ini mengecewakan bagi masyarakat Sulut,” urai dia.

Kalau mau telaah lebih dalam, tambah Palilingan, apa Captikus minuman beralkohol? “Minumal beralkohol, mungkin iya. Kalau dalam bahasa kampung. Tapi kalau menggunakan terminologi hukum, artinya bahasa RUU atau peraturan perundang-undangan, apakah itu masuk? Kan belum tentu,” katanya. Dia menegaskan, penghasilan atau produk petani seperti Captikus adalah bahan baku untuk minuman beralkohol. “Karena minuman beralkohol ada definisinya. Secara hukum yang mungkin sudah terproses. Kalau masih bahan baku kan masih disuplai ke pabrik minuman beralkohol yang ada di Manado dan sekitarnya. Bahan bakunya dari kampung-kampung yang selama ini disebut cap tikus, yang belum masuk secara kategori sebagai minuman beralkohol. Baik RUU atau Perda Miras,” ungkap Palilingan yang mengaku sudah beberapa kali ikut membahas naskah akademik Perda Miras.

Juga dalam RUU, ada pengecualian tentang kepentingan terbatas. Baik kepentingan adat, ritual keagamaan, kepentingan wisatawan dan farmasi serta tempat-tempat yang diizinkan. “Rancangan yang terdiri dari 24 pasal ini, saya pikir biasa-biasa saja,” papar dia. Baginya, tidak akan berpengaruh terhadap keberlangsungan petani Captikus. “Kalau petani Captikus itu kan bukan petani minuman beralkohol. Minol yang sudah diproses. Itu (Captikus) masih bahan baku yang perlu dicampur lagi. Jadi, jangan dulu petani Captikus terprovokasi. Justru mereka itu yang akan menjadi suplayer untuk alkohol, untuk ritual keagamaan. Yang bahan bakunya akan diolah lagi jadi Minol untuk digunakan untuk kepentingan lainnya,” terangnya.

Palilingan menegaskan, petani tidak ada masalah. “Bagaimana ada minuman beralkohol nanti kalau tidak ada petani (petani Captikus untuk bahan baku). Kalau petani tidak berproduksi, bagaimana ada alkohol untuk farmasi atau minol untuk wisatawan. Contohnya juga bahan baku handsanitizer yang sangat dibutuhkan dalam penanggulangan Covid-19. Jadi petani itu silahkan, tidak ada masalah. Peranan petani sangat penting untuk mensuplai bahan baku. Tidak mematikan pendapatan. Sepanjang memproduksi bahan baku,” terangnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi memastikan Rancangan Undang-undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol) masih tahap awal. Sejumlah proses masih harus dilalui terkait hal tersebut. “RUU Minol ini masih sangat awal, baru tahap penjelasan pengusul dalam harmonisasi,” ujar Baidowi, Minggu (15/11).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menuturkan, setelah rancangan UU itu diharmonisasi, maka DPR akan mengundang berbagai pihak untuk dimintakan pendapatnya. “Baru kemudian masuk ke draf RUU untuk disusun menjadi usul inisiatif DPR,” imbuh Baidowi.

Baidowi menyebut pro kontra terhadap rancangan RUU Minol merupakan hal biasa. Karena itu, setiap fraksi di DPR, akan menjadikan pendapat yang berkembang untuk dijadikan dasar keputusan. “Pro kontra hal biasa karena itulah dinamika di masyarakat. Itulah demokrasi, tentu pendapat yang berkembang akan menjadi acuan masing-masing fraksi,” tutur dia.

Sebelumnya, DPR RI berencana membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol. Usulan itu datang dari 21 orang pengusul dari tiga fraksi, yaitu Fraksi PPP, Fraksi PKS, dan Fraksi Gerindra pada 24 Februari 2020. Dalam draf RUU tersebut, apabila regulasi itu disahkan menjadi Undang-Undang (UU) akan ada ancaman pidana bagi yang memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol (Tim MP/vip)

-

Artikel Terbaru

Jasa Raharja Salur 35,1 Miliar Santunan Lakalantas

Hingga November PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara telah menyerahkan santunan kecelakaan lalu lintas sebesar Rp 35,1 miliar.

Tidak Perlu Percaya Hoax, PAHAM Masih Teratas

Pendukung fanatik dan militan paslon wali kota Manado Julyeta Paulina Amelia Runtuwene (JPAR) dan wakil wali kota Harley Mangindaan (AiM) tidak perlu merasa terganggu dengan upaya pembentukan opini miring yang disampaikan oleh lawan-lawan politik PAHAM terkait dengan hasil riset yang dilakukan lembaga survei Indobarometer yang menempatkan elektabilitas paslon PAHAM sudah mencapai 39,5 persen atau selisih 12,2 persen dengan paslon berikutnya.

Diutus Khusus, Pdt Arina dan Pelsus GMIM Doakan PAHAM

Masuknya nama Wakil Ketua Komisi W/KI Sinode GMIM Penatua Prof DAr Julyeta Amelia Paulina Runtuwene MS (JPAR) dan Ketua Komisi P/KB Wilayah Manado Timur IV Penatua Dr Harley Mangindaan, dalam daftar calon wali kota dan wakil wali kota Manado yang akan bertarung dalam pilkada 9 Desember mendatang, rupanya menjadi perhatian khusus BPMS GMIM.

Taman Baca Beroperasi 2021

Semakin berkembangnya zaman, namun disayangkan minat baca masyarakat semakin minim.

Bagi-Bagi Masker Gratis Cegah Covid-19

UPTD Puskesmas Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) turut serta mengampanyekan Gerakan Bersama (Gema) 3M Lawan Covid-19.