25.4 C
Manado
Senin, 15 Agustus 2022

Bantuan Rp2,4 Juta Diperpanjang, Punya Tunggakan tak Bisa Cair

MANADOPOST.ID–Masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) yang terdampak Covid-19, masih bisa daftar Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop). Pendaftaran BLT sebesar Rp2,4 juta itu diperpanjang hingga November 2020.

BLT atau Banpres Produktif ini diberikan pada para pelaku usaha kecil menengah mikro (UMKM) di Indonesia. Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman mengatakan, pendaftaran untuk mendapatkan BLT UMKM masih dibuka.

“Masih (dibuka). Pagi ini (kemarin) BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) ditambah menjadi (totalnya) 12 juta penerima,” sebutnya. “Dengan demikian waktu pendaftarannya diperpanjang hingga akhir November 2020,” sambung Hanung, Jumat (16/10).

Apa saja syarat untuk mendapatkan BPUM? Pertama memiliki usaha berskala mikro WNI. Bukan ASN (Aparatur Sipil Negara), TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD Tidak sedang memiliki pinjaman di bank dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Syarat lainnya, seperti dikutip laman Kemenkop, bagi pelaku usaha mikro yang alamat usahanya berbeda dengan alamat domisili sebagaimana tercantum di KTP, maka dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Lantas bagaimana cara mendapatkannya? Hanung menjelaskan, bagi masyarakat yang memenuhi syarat tersebut bisa menyurati atau menelpon dinas Koperasi dan UMKM di daerah. “Caranya surati atau telepon dinas yang menangani Koperasi dan UMKM untuk diusulkan menjadi calon penerima BPUM. Dinas akan melakukan verifikasi dan mengusulkan kepada Kemenkop UKM,” kata Hanung.

Selain itu bisa diusulkan ke koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum Kementerian/lembaga Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. Pendaftar bisa melengkapi data usulan dengan memenuhi sejumlah persyaratan berikut: NIK Nama lengkap Alamat tempat tinggal (sesuai KTP) Bidang usaha Nomor telepon.

Kartu Prakerja, BLT UMKM, hingga Subsidi Gaji Bantuan itu nantinya akan disalurkan ke penerima melalui nomor rekening yang bersangkutan secara langsung dan tidak bertahap. Jika penerima bantuan belum memiliki nomor rekening, maka akan dibuatkan pada saat pencairan oleh bank penyalur (BRI, BNI, dan Bank Syariah Mandiri). Bantuan itu bukan pinjaman atau kredit, melainkan hibah. Sehingga penerima tidak akan dikenai biaya apa pun dalam proses penyalurannya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, hingga 21 September penyerapan BLT UMKM baru mencapai 64,5 persen. Sementara itu, hingga Kamis (15/10), penyaluran BLT UMKM tahap satu mencapai hampir 100%.

Yaitu sekitar 9 juta penerima. Kuotanya ditambah menjadi 3 juta penerima lagi, sehingga totalnya nanti akan menjadi 12 juta penerima manfaat. Program ini dimulai sejak 24 Agustus 2020. BPUM diberikan untuk pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19.

Diketahui, masyarakat yang saat ini mengajukan program bantuan stimulus pemulihan ekonomi nasional bagi para pelaku koperasi dan UMKM sudah mulai dicairkan. Namun dana bantuan ini ternyata tak bisa dicairkan apabila masyarakat memiliki krdit macet atau tunggakan di bank.

Dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulut Ronald Sorongan, bantuan tersebut bukanlah dana hibah sehingga disalurkan melalui perbankan untuk menghindari moral hazard. “Stimulus disalurkan lewat perbankan untuk menghindari moral hazard agar tidak terjadi kredit macet seperti pengalaman pada masa lampau,” kata Sorongan.

Dia menjelaskan, jika masyarakat memiliki tunggakan di bank, walaupun namanya keluar dan bantuan telah ditransfer, namun bank mempunyai hak untuk tidak dicairkan. “Ini konsekuensinya, jika ada yang merasa dana sudah cair namun tak bisa diambil, mungkin itu karena ada tunggakan di bank. Dana tersebut maka otomatis dikembalikan di kas negara,” jelas Sorongan.

Lanjut dia, lewat stimulus melalui perbankan sekaligus sebagai upaya agar para pelaku UMKM terhubung dengan lembaga pembiayaan formal. “Sehingga pembinaan terhadap mereka lebih mudah dan mereka berkembang dan tahan terhadap krisis,” tutupnya.(cw-01/gnr)

KRITERIA PENERIMA:

  1. Bantuan UMKM ternyata tak bisa dicairkan apabila masyarakat memiliki krdit macet atau tunggakan di bank.
  2. Bantuan tersebut disebutkan bukan dana hibah sehingga disalurkan melalui perbankan untuk menghindari moral hazard.
  3. Masyarakat yang memiliki tunggakan di bank, walaupun namanya keluar dan bantuan telah ditransfer, namun bank mempunyai hak untuk tidak dicairkan.
  4. Jika ada yang merasa dana sudah cair namun tak bisa diambil, mungkin itu karena ada tunggakan di bank. Dana tersebut maka otomatis dikembalikan di kas negara.
  5. Stimulus melalui perbankan sekaligus sebagai upaya agar para pelaku UMKM terhubung dengan lembaga pembiayaan formal. Sehingga pembinaan terhadap mereka lebih mudah dan mereka berkembang dan tahan terhadap krisis.
  6. Bagi masyarakat yang memenuhi syarat bisa menyurati atau menelpon dinas Koperasi dan UMKM di daerah. Dinas akan melakukan verifikasi dan mengusulkan kepada Kemenkop UKM.
  7. Selain itu bisa diusulkan ke koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum Kementerian/lembaga Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK.
  8. Pendaftar bisa melengkapi data usulan dengan memenuhi sejumlah persyaratan berikut: NIK Nama lengkap Alamat tempat tinggal (sesuai KTP) Bidang usaha Nomor telepon.
  9. Kartu Prakerja, BLT UMKM, hingga Subsidi Gaji Bantuan itu nantinya akan disalurkan ke penerima melalui nomor rekening yang bersangkutan secara langsung.

*Sumber: Diolah Manado Post

MANADOPOST.ID–Masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) yang terdampak Covid-19, masih bisa daftar Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop). Pendaftaran BLT sebesar Rp2,4 juta itu diperpanjang hingga November 2020.

BLT atau Banpres Produktif ini diberikan pada para pelaku usaha kecil menengah mikro (UMKM) di Indonesia. Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman mengatakan, pendaftaran untuk mendapatkan BLT UMKM masih dibuka.

“Masih (dibuka). Pagi ini (kemarin) BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) ditambah menjadi (totalnya) 12 juta penerima,” sebutnya. “Dengan demikian waktu pendaftarannya diperpanjang hingga akhir November 2020,” sambung Hanung, Jumat (16/10).

Apa saja syarat untuk mendapatkan BPUM? Pertama memiliki usaha berskala mikro WNI. Bukan ASN (Aparatur Sipil Negara), TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD Tidak sedang memiliki pinjaman di bank dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Syarat lainnya, seperti dikutip laman Kemenkop, bagi pelaku usaha mikro yang alamat usahanya berbeda dengan alamat domisili sebagaimana tercantum di KTP, maka dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Lantas bagaimana cara mendapatkannya? Hanung menjelaskan, bagi masyarakat yang memenuhi syarat tersebut bisa menyurati atau menelpon dinas Koperasi dan UMKM di daerah. “Caranya surati atau telepon dinas yang menangani Koperasi dan UMKM untuk diusulkan menjadi calon penerima BPUM. Dinas akan melakukan verifikasi dan mengusulkan kepada Kemenkop UKM,” kata Hanung.

Selain itu bisa diusulkan ke koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum Kementerian/lembaga Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. Pendaftar bisa melengkapi data usulan dengan memenuhi sejumlah persyaratan berikut: NIK Nama lengkap Alamat tempat tinggal (sesuai KTP) Bidang usaha Nomor telepon.

Kartu Prakerja, BLT UMKM, hingga Subsidi Gaji Bantuan itu nantinya akan disalurkan ke penerima melalui nomor rekening yang bersangkutan secara langsung dan tidak bertahap. Jika penerima bantuan belum memiliki nomor rekening, maka akan dibuatkan pada saat pencairan oleh bank penyalur (BRI, BNI, dan Bank Syariah Mandiri). Bantuan itu bukan pinjaman atau kredit, melainkan hibah. Sehingga penerima tidak akan dikenai biaya apa pun dalam proses penyalurannya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, hingga 21 September penyerapan BLT UMKM baru mencapai 64,5 persen. Sementara itu, hingga Kamis (15/10), penyaluran BLT UMKM tahap satu mencapai hampir 100%.

Yaitu sekitar 9 juta penerima. Kuotanya ditambah menjadi 3 juta penerima lagi, sehingga totalnya nanti akan menjadi 12 juta penerima manfaat. Program ini dimulai sejak 24 Agustus 2020. BPUM diberikan untuk pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19.

Diketahui, masyarakat yang saat ini mengajukan program bantuan stimulus pemulihan ekonomi nasional bagi para pelaku koperasi dan UMKM sudah mulai dicairkan. Namun dana bantuan ini ternyata tak bisa dicairkan apabila masyarakat memiliki krdit macet atau tunggakan di bank.

Dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulut Ronald Sorongan, bantuan tersebut bukanlah dana hibah sehingga disalurkan melalui perbankan untuk menghindari moral hazard. “Stimulus disalurkan lewat perbankan untuk menghindari moral hazard agar tidak terjadi kredit macet seperti pengalaman pada masa lampau,” kata Sorongan.

Dia menjelaskan, jika masyarakat memiliki tunggakan di bank, walaupun namanya keluar dan bantuan telah ditransfer, namun bank mempunyai hak untuk tidak dicairkan. “Ini konsekuensinya, jika ada yang merasa dana sudah cair namun tak bisa diambil, mungkin itu karena ada tunggakan di bank. Dana tersebut maka otomatis dikembalikan di kas negara,” jelas Sorongan.

Lanjut dia, lewat stimulus melalui perbankan sekaligus sebagai upaya agar para pelaku UMKM terhubung dengan lembaga pembiayaan formal. “Sehingga pembinaan terhadap mereka lebih mudah dan mereka berkembang dan tahan terhadap krisis,” tutupnya.(cw-01/gnr)

KRITERIA PENERIMA:

  1. Bantuan UMKM ternyata tak bisa dicairkan apabila masyarakat memiliki krdit macet atau tunggakan di bank.
  2. Bantuan tersebut disebutkan bukan dana hibah sehingga disalurkan melalui perbankan untuk menghindari moral hazard.
  3. Masyarakat yang memiliki tunggakan di bank, walaupun namanya keluar dan bantuan telah ditransfer, namun bank mempunyai hak untuk tidak dicairkan.
  4. Jika ada yang merasa dana sudah cair namun tak bisa diambil, mungkin itu karena ada tunggakan di bank. Dana tersebut maka otomatis dikembalikan di kas negara.
  5. Stimulus melalui perbankan sekaligus sebagai upaya agar para pelaku UMKM terhubung dengan lembaga pembiayaan formal. Sehingga pembinaan terhadap mereka lebih mudah dan mereka berkembang dan tahan terhadap krisis.
  6. Bagi masyarakat yang memenuhi syarat bisa menyurati atau menelpon dinas Koperasi dan UMKM di daerah. Dinas akan melakukan verifikasi dan mengusulkan kepada Kemenkop UKM.
  7. Selain itu bisa diusulkan ke koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum Kementerian/lembaga Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK.
  8. Pendaftar bisa melengkapi data usulan dengan memenuhi sejumlah persyaratan berikut: NIK Nama lengkap Alamat tempat tinggal (sesuai KTP) Bidang usaha Nomor telepon.
  9. Kartu Prakerja, BLT UMKM, hingga Subsidi Gaji Bantuan itu nantinya akan disalurkan ke penerima melalui nomor rekening yang bersangkutan secara langsung.

*Sumber: Diolah Manado Post

Most Read

Artikel Terbaru

/