28.6 C
Manado
Kamis, 13 Mei 2021
spot_img
spot_img

Pengacara VAP Siapkan Langkah Hukum

MANADO- Kuasa Hukum Vonnie A Pananbunan (VAP), Novie Kolinug SH, menyatakan  pihaknya dengan itikad baik mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp4,2 miliar. “Jadi ini pengembalian uang negara, bukan uang sitaan,” ujarnya.

Terkait penetapan tersangka atas nama kliennya, Kolinug merasa kecewa karena surat penetapan tersangka baru diberikan saat pengembalian uang kerugian negara.
“Saya juga kaget, baru tadi (kemarin, red) diberikan surat penetapan tersangka. Padahal surat penetapan tersangka telah diterbitkan sejak 15 Maret 2021,” ungkap Kolinug.

Lanjutnya, sebagai pengacara VAP, pihaknya akan melakukan langkah hukum dengan memohon perlindungan hukum. Karena menurutnya, kliennya sudah beritikad baik mengembalikan kerugian negara. “Dan kasus ini sudah ada penetapan tersangka bahkan terdakwa yang telah ada putusan hukum tetap,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Tinggi Sulawesi (Sulut) menaikkan status hukum eks Bupati Kabupaten Minahasa Utara itu, sebagai tersangka. Ini diumumkan langsung Kepala Kejati Sulut Dita Prawitaningsih SH MH.

Dita menyebutkan, VAP diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak pada BPBD Minahasa Utara di Desa Likupang II tahun anggaran 2016 silam, semasa VAP menjabat Bupati Minut. “Per tanggal 16 Maret 2021, tim penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulut, telah menetapkan Vonnie Anneke Panambunan sebagai tersangka,” tegas Kajati Dita, Rabu (17/3) kemarin di Kantor Kejati Sulut.

Pasca ditetapkan tersangka, VAP langsung mengembalikan kerugian negara yang menjerat dirinya. Ada uang tunai Rp4,2 miliar dikembalikan VAP melalui kuasa hukumnya ke Kejati Sulut, kemarin. Uang milik negara ini diterima Tim penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulut. Meski begitu, menurut kajati masih ada selisih Rp2,5 miliar belum dikembalikan.

Pasalnya, kerugian negara yang disebabkan perkara dugaan tipikor penyimpangan proyek pemecah ombak atau penimbunan pantai di Desa Likupang 2 pada BPBD TA 2016 itu, sekira Rp6.745.468.182 miliar.

Masih dikatakan Kajati Dita, pengembalian tersebut merupakan inisiatif dari tersangka. Untuk proses penanganan perkara tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Lanjutnya tersangka VAP belum ditahan karena saat ini sedang menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta. “Uang tersebut disetorkan ke rekening penampungan Kejati Sulut melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kota Manado. Yang diterima langsung oleh petugas tim kurir kas Paula Irene Lasabuda dan teller Anggara Putra Timang,” terangnya.

Dibeberkan Kajati Dita, dalam mengungkap perkara ini, Kejati Sulut membentuk tim penyidik. Ada Eko Prayitno SH MH, Reinhard Tololiu SH MH, Andi Usama Harun SH MH, Widarto Adi Nugroho SH MH, Ivan Nusu Parangan SH MH, Noval Thaher SH, Alexander Sulung SH, Marianty Lesar SH, Stevy S Tatilu SPd, Christiana O Dewi SH dan Mitha Ropa SH.

VAP ditetapkan tersangka berdasarkan surat perintah penetapan tersangka Kajati Sulut nomor: B-298/P.1/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021. “Perbuatan tersangka sebagaimana dalam sangkaan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo pasal 15 Jo Pasal 18 UU no 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan oleh UU no 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) KUHP,” pungkas Kajati Dita.(ria/gnr)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru