23.4 C
Manado
Jumat, 1 Juli 2022

Banner Mobile (Anymind)

Tak Beri Ampun! DPRD Minta Olly Kawal dan Percepat Pemberhentian James Arthur Kojongian

- Advertisement -

MANADOPOST.ID—Gertakan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Utara Jantje Wowiling Sajow (JWS) terkait status James Arthur Kojongian (JAK) pada DPRD Sulut, tak mempan.

Malahan, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Silangen SpB KBD, kembali menegaskan status JAK dalam rapat paripurna, Selasa (18/5). Pernyataan resmo Silangen, berdasarkan rapat pimpinan DPRD Senin (17/5), DPRD konsisten pada hasil paripurna Februari lalu.

“DPRD tetap konsisten menjalankan putusan DPRD nomor 5 tahun 2021 tanggal 16 Februari tentang pemberhentian Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dimana mekanisme pemberhentian oleh Badan Kehormatan karena terbukti melanggar sumpah dan janji sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undamhan yang berlaku,” tegas Silangen.

Di sela paripurna ini juga, Silangen menekankan, sambil menunggu peresmian pemberhentian dari Kemendagri, pimpinan DPRD menugaskan Sekretariat DPRD  menangguhkan pembayaran hak keuangan dan administrati serta fasilitas dan hal protokoler sebagai Wakil Ketua DPRD.

- Advertisement -

“Sebagai tindak lanjut keputusan DPRD yang merupakan produk hukum daerah,” tukasnya.

Tak sampai di situ, lembaga DPRD meminta Gubernur Olly Dondokambey sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk mengawal percepatan pemberhentian JAK di Kemendagri. 

“Demi menjaga kehormatan dan citra DPRD serta mengakomodir desakan aspirasi masyarakat agarbkonsisten pada putusan pemberhentian tersebut, dimintakan Gubernur Sulawesi Utara memfasilitasi dan mengawal percepatan pemberhentian saudara James Arthur Kojongian sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut di Kemendagri,” tandas Silangen.

Diketahui sebelumnya JWS sempat menyorot sikap Ketua DPRD dan Sekwan yang dinilainya bertindak tidak sesuai aturan. Bahkan JWS sempat mengancam akan melaporkan Sekwan ke KASN.(*)

MANADOPOST.ID—Gertakan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Utara Jantje Wowiling Sajow (JWS) terkait status James Arthur Kojongian (JAK) pada DPRD Sulut, tak mempan.

Malahan, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Silangen SpB KBD, kembali menegaskan status JAK dalam rapat paripurna, Selasa (18/5). Pernyataan resmo Silangen, berdasarkan rapat pimpinan DPRD Senin (17/5), DPRD konsisten pada hasil paripurna Februari lalu.

“DPRD tetap konsisten menjalankan putusan DPRD nomor 5 tahun 2021 tanggal 16 Februari tentang pemberhentian Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dimana mekanisme pemberhentian oleh Badan Kehormatan karena terbukti melanggar sumpah dan janji sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undamhan yang berlaku,” tegas Silangen.

Di sela paripurna ini juga, Silangen menekankan, sambil menunggu peresmian pemberhentian dari Kemendagri, pimpinan DPRD menugaskan Sekretariat DPRD  menangguhkan pembayaran hak keuangan dan administrati serta fasilitas dan hal protokoler sebagai Wakil Ketua DPRD.

“Sebagai tindak lanjut keputusan DPRD yang merupakan produk hukum daerah,” tukasnya.

Tak sampai di situ, lembaga DPRD meminta Gubernur Olly Dondokambey sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk mengawal percepatan pemberhentian JAK di Kemendagri. 

“Demi menjaga kehormatan dan citra DPRD serta mengakomodir desakan aspirasi masyarakat agarbkonsisten pada putusan pemberhentian tersebut, dimintakan Gubernur Sulawesi Utara memfasilitasi dan mengawal percepatan pemberhentian saudara James Arthur Kojongian sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut di Kemendagri,” tandas Silangen.

Diketahui sebelumnya JWS sempat menyorot sikap Ketua DPRD dan Sekwan yang dinilainya bertindak tidak sesuai aturan. Bahkan JWS sempat mengancam akan melaporkan Sekwan ke KASN.(*)

Most Read

Artikel Terbaru

/