29.4 C
Manado
Sabtu, 13 Agustus 2022

Pulihkan Ekonomi Sulut, Dana 1 Triliun Disalurkan Dalam Bentuk Kredit

MANADOPOST.ID—Pasca penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) akhir Juli lalu dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tak butuh waktu lama anggaran Rp1 triliun dicairkan pemerintah dan dititipkan di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank SulutGo).

Pantauan Manado Post, Senin (17/8) kemarin, Gubernur Olly Dondokambey (OD), memberikan secara simbolis dana tersebut kepada Dirut Bank SulutGo Jeffry Dendeng, usai upacara HUT Kemerdekaan.

Dendeng memastikan, anggaran tersebut akan segera disalurkan dalam bentuk kredit kepada UMKM dan non UMKM. Dengan catatan permohonan harus memenuhi persyaratan. Meskipun dirinya belum membeber secara rinci bagaimana mekanisme pemberian kredit tersebut. “Uangnya sudah ada. Akan segera disalurkan bagi debitur yang memenuhi syarat yang ditentukan,” singkatnya.

Sementara itu, Gubernur OD berharap kucuran dana yang hanya diberikan kepada tujuh BPD se-Indonesia ini, bisa membuat perekonomian Sulut semakin baik di tengah Pandemi Covid. “Kecuran dana ini akan sangat membantu perekonomian kita, khususnya akan mendorong sektor-sektor andalan kita, seperti pertanian, perkebunan, perdagangan dan pariwisata kembali berdaya. Kiranya keberadaan dana bantuan ini juga diharapkan akan ikut memacu pertumbuhan ekonomi di daerah kita semakin lebih baik,” harapnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Dia pun berpesan agar pihak BSG selaku penyalur dana bantuan dalam bentuk pinjaman ini dapat diberikan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. “Harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,” tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Senin (27/7) lalu Bank SulutGo menjadi salah satu BPD yang melakukan penandatanganan perjanjian kemitraan penempatan uang negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan lima BPD.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah menempatkan dana sekitar Rp11,5 triliun di tujuh BPD. Di mana penempatan dana di BPD ini merupakan tahap kedua. Tahap pertama ditempatkan di bank himpunan milik negara (Himbara) sebesar Rp30 triliun.

Dengan rincian, Bank DKI sebesar Rp2 triliun, Bank BJB Rp2,5 triliun, Bank Jateng Rp2 triliun, Bank Jatim Rp2 triliun, dan BSG Rp1 triliun. Sedangkan dua BPD lainnya masih sedang dievaluasi untuk penempatan dana tersebut, yaitu BPD Bali dan BPD DIY dengan alokasi masing-masing Rp1 triliun.

Sehingga, total anggaran untuk ke tujuh BPD tersebut adalah sebesar Rp11,5 triliun. “Total anggaran untuk BPD yang sudah siap disalurkan Rp11,5 triliun, dengan suku bunga sama seperti ke Himbara, 80 persen dari suku bunga repo,” sebutnya.

Sri Mulyani menekankan, tujuan penempatan dana tersebut adalah untuk mendorong ekonomi di daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dana tersebut tidak diperbolehkan untuk BPD membeli surat berharga negara (SBN) dan valas.

Dana ini juga diharapkan bisa disalurkan dalam bentuk kredit ke sektor-sektor produktif oleh BPD dengan leverage hingga dua kali lipat dan dengan suku bunga yang lebih rendah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penempatan dana ini merupakan bentuk dukungan pusat dalam menangani pandemi Covid-19. “Dengan penempatan dana ini diharapkan penyaluran dana dari BPD bisa mempercepat pemulhan ekonomi di daerah,” tutupnya.(ayu/gnr)

MANADOPOST.ID—Pasca penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) akhir Juli lalu dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tak butuh waktu lama anggaran Rp1 triliun dicairkan pemerintah dan dititipkan di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank SulutGo).

Pantauan Manado Post, Senin (17/8) kemarin, Gubernur Olly Dondokambey (OD), memberikan secara simbolis dana tersebut kepada Dirut Bank SulutGo Jeffry Dendeng, usai upacara HUT Kemerdekaan.

Dendeng memastikan, anggaran tersebut akan segera disalurkan dalam bentuk kredit kepada UMKM dan non UMKM. Dengan catatan permohonan harus memenuhi persyaratan. Meskipun dirinya belum membeber secara rinci bagaimana mekanisme pemberian kredit tersebut. “Uangnya sudah ada. Akan segera disalurkan bagi debitur yang memenuhi syarat yang ditentukan,” singkatnya.

Sementara itu, Gubernur OD berharap kucuran dana yang hanya diberikan kepada tujuh BPD se-Indonesia ini, bisa membuat perekonomian Sulut semakin baik di tengah Pandemi Covid. “Kecuran dana ini akan sangat membantu perekonomian kita, khususnya akan mendorong sektor-sektor andalan kita, seperti pertanian, perkebunan, perdagangan dan pariwisata kembali berdaya. Kiranya keberadaan dana bantuan ini juga diharapkan akan ikut memacu pertumbuhan ekonomi di daerah kita semakin lebih baik,” harapnya.

Dia pun berpesan agar pihak BSG selaku penyalur dana bantuan dalam bentuk pinjaman ini dapat diberikan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. “Harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,” tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Senin (27/7) lalu Bank SulutGo menjadi salah satu BPD yang melakukan penandatanganan perjanjian kemitraan penempatan uang negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan lima BPD.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah menempatkan dana sekitar Rp11,5 triliun di tujuh BPD. Di mana penempatan dana di BPD ini merupakan tahap kedua. Tahap pertama ditempatkan di bank himpunan milik negara (Himbara) sebesar Rp30 triliun.

Dengan rincian, Bank DKI sebesar Rp2 triliun, Bank BJB Rp2,5 triliun, Bank Jateng Rp2 triliun, Bank Jatim Rp2 triliun, dan BSG Rp1 triliun. Sedangkan dua BPD lainnya masih sedang dievaluasi untuk penempatan dana tersebut, yaitu BPD Bali dan BPD DIY dengan alokasi masing-masing Rp1 triliun.

Sehingga, total anggaran untuk ke tujuh BPD tersebut adalah sebesar Rp11,5 triliun. “Total anggaran untuk BPD yang sudah siap disalurkan Rp11,5 triliun, dengan suku bunga sama seperti ke Himbara, 80 persen dari suku bunga repo,” sebutnya.

Sri Mulyani menekankan, tujuan penempatan dana tersebut adalah untuk mendorong ekonomi di daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dana tersebut tidak diperbolehkan untuk BPD membeli surat berharga negara (SBN) dan valas.

Dana ini juga diharapkan bisa disalurkan dalam bentuk kredit ke sektor-sektor produktif oleh BPD dengan leverage hingga dua kali lipat dan dengan suku bunga yang lebih rendah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penempatan dana ini merupakan bentuk dukungan pusat dalam menangani pandemi Covid-19. “Dengan penempatan dana ini diharapkan penyaluran dana dari BPD bisa mempercepat pemulhan ekonomi di daerah,” tutupnya.(ayu/gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/