32.4 C
Manado
Senin, 4 Juli 2022

THR PNS Cair Lebih Cepat

MANADOPOST.ID—Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sulawesi Utara (Sulut) pasti penasaran, kenapa tunjangan hari raya (TJR) dibayar lebih cepat? Berikut penjelasan pemerintah pusat.

Pemerintah memastikan akan menyalurkan THR bagi PNS secara penuh, setelah tahun lalu dipangkas karena adanya pandemi Covid-19 Bahkan, pemerintah membuka peluang pencairan THR bagi abdi negara lebih cepat, yaitu 10 hari sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Ini jauh lebih cepat ketimbang THR pekerja swasta yang cair tujuh hari sebelum Lebaran.

Ini dibeberkan Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso. “Untuk yang ASN pun pak Menko (Airlangga Hartarto) kemarin sudah menyampaikan ke bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) untuk bisa dibayarkan H-10 (THR),” ujarnya dalam program Power Lunch.

Dengan memberikan THR lebih cepat dibandingkan pekerja swasta yang tujuh hari sebelum Lebaran, pemerintah berharap terjadi daya beli yang lebih baik. Dimana, saat ini daya beli masih lemah akibat pandemi Covid-19. “Sehingga kira-kira 10 hari terakhir sebelum Ramadhan, baik ASN maupun karyawan swasta mempunyai daya beli dan diharapkan berbelanja,” jelasnya lagi.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Tak hanya dengan memberikan THR saja, pemerintah juga menyusun berbagai program di bulan Ramadhan ini untuk menggerek daya beli ke atas. Salah satunya program hari belanja nasional (harbolnas) yang akan diselenggarakan sepekan menjelang lebaran. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat akan menggunakan uang THR nya untuk berbelanja sehingga terjadi konsumsi. Konsumsi ini tentunya akan membantu pertumbuhan ekonomi di kuartal II. “H-7 atau H-5 kita bikin harbolnas untuk mendorong spending masyarakat untuk membantu pertumbuhan ekonomi di kuartal II,” tegasnya.

Diketahui, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh masyarakat perihal perbedaan penyaluran PNS. Pertama, adalah penyaluran THR tidak hanya diberikan kepada PNS aktif melainkan juga kepada pensiunan PNS. Namun, komponen pembentukan penyaluran THR bagi PNS aktif dan pensiunan berbeda. Biasanya penyaluran THR PNS tidak hanya memasukkan besaran gaji pokok, melainkan juga tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, hingga tunjangan kinerja.

Sementara itu, THR yang akan diterima pensiunan PNS adalah sebesar 1 kali pensiun pokok yakni gaji pokok terakhir pensiunan PNS tersebut, berdasarkan peraturan gaji yang berlaku, THR yang akan diterima pensiunan PNS adalah sebesar 1 kali pensiun pokok yakni gaji pokok terakhir pensiunan PNS tersebut, berdasarkan peraturan gaji yang berlaku.

Kedua, THR yang diterima para hak abdi negara pun bisa jauh lebih besar karena memasukkan komponen tambahan dari yang sebelumnya hanya mencantumkan besaran gaji pokok sebagai pembentukan THR. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 20/2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non-Struktural, disebutkan besaran THR yang diberikan paling besar mencapai hampir Rp25 juta.

Pada tahun ini, bisa saja besaran THR yang diterima lebih tinggi karena adanya penambahan komponen-komponen baru seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, hingga tunjangan kinerja. Ketiga, THR yang diberikan tidak akan dipotong pajak. Dengan kata lain, pajak THR PNS akan sepenuhnya ditanggung pemerintah. Berbeda dengan swasta yang dipotong pajak penghasilan (PPh). Seperti diketahui, Kementerian Keuangan memastikan tunjangan hari raya (THR) pegawai negeri sipil (PNS) akan diberikan secara utuh, setelah tahun lalu dipotong karena dampak pandemi Covid-19.

Terpisah, diberitakan Maret lalu, para PNS se-Sulut boleh sumringah. Informasi didapat, alokasi senilai total Rp182,4 miliar sudah ready di kas 16 pemerintah daerah (pemda) di Bumi Nyiur Melambai. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulut Jefry Korengkeng mengatakan, alokasi THR PNS Pemprov Sulut berjumlah Rp50 miliar. Itu menurutnya, telah dialokasikan dan akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. “Untuk THR itu, kira-kira Rp50 miliar yang telah disiapkan. Anggaran sudah siap untuk dibayarkan. Tinggal tunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, dan langsung diproses sesuai ketentuan,” beber Korengkeng.

Begitu juga di Pemkot Manado. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Jonly Tamaka melalui Kepala Bidang Pembendaharaan Deny Sangkaen mengatakan, pihaknya telah memasukan pembayaran gaji 14 ke APBD Kota Manado sekira Rp21-24 miliar. “Walaupun dana sudah tertata dalam APBD Kota Manado, tapi uangnya dari pemerintah pusat,” ungkap Tamaka Maret lalu.

Dia menjelaskan, gaji 14 atau THR dicairkan setelah ada peraturan pemerintah, kemudian petunjuk teknis pencairan. “Tapi sementara belum ada aturannya. Biasanya nanti keluar sekitar akhir April, sebelum hari raya,” ujarnya.

Di Tanah Tonsea, anggaran juga sudah ready. Pencairan tinggal tunggu juknis dari pusat. Dirinci Kepala Badan Keuangan Pemkab Minut Petrus Macarau, THR dianggarkan dari sisa Dana Alokasi Umum (DAU) setiap bulan. “DAU per bulan, Rp40,3 miliar. Sementara gaji rutin PNS itu, Rp14,6 miliar. THR kan sekali gaji PNS tergantung komponen-komponen apa yang masuk. Jadi kurang lebih nominalnya hampir sama dengan gaji rutin. Makanya kita tunggu juknis,” beber Macarau.

Di tahun lalu, pembayaran THR tertunda karena adanya refocusing anggaran Covid-19. Pembayarannya pun tidak seperti 2019. Ada beberapa komponen yang ditiadakan. Lanjut dia, bila mengacu ketersediaan anggaran sisa DAU, anggaran THR sudah cukup. “Kalau sekarang, anggarannya sudah ada, tinggal disalurkan. Biasanya setelah Pemprov, kita menyusul,” ungkap dia.

Sementara itu, Kepala BPKAD Bolmong Selatan (Bolsel) Lasya Mamonto mengatakan, sekira Rp7,9 miliar telah dianggarkan untuk membayar gaji 14 para PNS. “Untuk tahun ini, berkisar Rp7,9 miliar pembayaran gaji 14, para abdi negara di lingkup Pemkab Bolsel,” kata Mamonto. Kepala BPKAD Bolmut Sirajudin Lasena mengatakan, terkait alokasi THR, pemerintah telah menyiapkan anggaran kurang lebih Rp 20 miliar dalam APBD 2021 dan untuk pencairannya masih menunggu petunjuk teknis.

” Biasanya gaji 13 itu dicairkan menjelang tahun ajaran baru yaitu penerimaan siswa baru, dan gaji 14 itu menjelang hari raya Idul Fitri. Yang pasti anggarannya itu sudah dianggarkan dalam APBD 2021, dan untuk pencairannya kami masih menunggu juknisnya,” jelas Lasena kepada wartawan koran ini.(Tim MP/Grand)

MANADOPOST.ID—Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sulawesi Utara (Sulut) pasti penasaran, kenapa tunjangan hari raya (TJR) dibayar lebih cepat? Berikut penjelasan pemerintah pusat.

Pemerintah memastikan akan menyalurkan THR bagi PNS secara penuh, setelah tahun lalu dipangkas karena adanya pandemi Covid-19 Bahkan, pemerintah membuka peluang pencairan THR bagi abdi negara lebih cepat, yaitu 10 hari sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Ini jauh lebih cepat ketimbang THR pekerja swasta yang cair tujuh hari sebelum Lebaran.

Ini dibeberkan Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso. “Untuk yang ASN pun pak Menko (Airlangga Hartarto) kemarin sudah menyampaikan ke bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) untuk bisa dibayarkan H-10 (THR),” ujarnya dalam program Power Lunch.

Dengan memberikan THR lebih cepat dibandingkan pekerja swasta yang tujuh hari sebelum Lebaran, pemerintah berharap terjadi daya beli yang lebih baik. Dimana, saat ini daya beli masih lemah akibat pandemi Covid-19. “Sehingga kira-kira 10 hari terakhir sebelum Ramadhan, baik ASN maupun karyawan swasta mempunyai daya beli dan diharapkan berbelanja,” jelasnya lagi.

Tak hanya dengan memberikan THR saja, pemerintah juga menyusun berbagai program di bulan Ramadhan ini untuk menggerek daya beli ke atas. Salah satunya program hari belanja nasional (harbolnas) yang akan diselenggarakan sepekan menjelang lebaran. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat akan menggunakan uang THR nya untuk berbelanja sehingga terjadi konsumsi. Konsumsi ini tentunya akan membantu pertumbuhan ekonomi di kuartal II. “H-7 atau H-5 kita bikin harbolnas untuk mendorong spending masyarakat untuk membantu pertumbuhan ekonomi di kuartal II,” tegasnya.

Diketahui, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh masyarakat perihal perbedaan penyaluran PNS. Pertama, adalah penyaluran THR tidak hanya diberikan kepada PNS aktif melainkan juga kepada pensiunan PNS. Namun, komponen pembentukan penyaluran THR bagi PNS aktif dan pensiunan berbeda. Biasanya penyaluran THR PNS tidak hanya memasukkan besaran gaji pokok, melainkan juga tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, hingga tunjangan kinerja.

Sementara itu, THR yang akan diterima pensiunan PNS adalah sebesar 1 kali pensiun pokok yakni gaji pokok terakhir pensiunan PNS tersebut, berdasarkan peraturan gaji yang berlaku, THR yang akan diterima pensiunan PNS adalah sebesar 1 kali pensiun pokok yakni gaji pokok terakhir pensiunan PNS tersebut, berdasarkan peraturan gaji yang berlaku.

Kedua, THR yang diterima para hak abdi negara pun bisa jauh lebih besar karena memasukkan komponen tambahan dari yang sebelumnya hanya mencantumkan besaran gaji pokok sebagai pembentukan THR. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 20/2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non-Struktural, disebutkan besaran THR yang diberikan paling besar mencapai hampir Rp25 juta.

Pada tahun ini, bisa saja besaran THR yang diterima lebih tinggi karena adanya penambahan komponen-komponen baru seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, hingga tunjangan kinerja. Ketiga, THR yang diberikan tidak akan dipotong pajak. Dengan kata lain, pajak THR PNS akan sepenuhnya ditanggung pemerintah. Berbeda dengan swasta yang dipotong pajak penghasilan (PPh). Seperti diketahui, Kementerian Keuangan memastikan tunjangan hari raya (THR) pegawai negeri sipil (PNS) akan diberikan secara utuh, setelah tahun lalu dipotong karena dampak pandemi Covid-19.

Terpisah, diberitakan Maret lalu, para PNS se-Sulut boleh sumringah. Informasi didapat, alokasi senilai total Rp182,4 miliar sudah ready di kas 16 pemerintah daerah (pemda) di Bumi Nyiur Melambai. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulut Jefry Korengkeng mengatakan, alokasi THR PNS Pemprov Sulut berjumlah Rp50 miliar. Itu menurutnya, telah dialokasikan dan akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. “Untuk THR itu, kira-kira Rp50 miliar yang telah disiapkan. Anggaran sudah siap untuk dibayarkan. Tinggal tunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, dan langsung diproses sesuai ketentuan,” beber Korengkeng.

Begitu juga di Pemkot Manado. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Jonly Tamaka melalui Kepala Bidang Pembendaharaan Deny Sangkaen mengatakan, pihaknya telah memasukan pembayaran gaji 14 ke APBD Kota Manado sekira Rp21-24 miliar. “Walaupun dana sudah tertata dalam APBD Kota Manado, tapi uangnya dari pemerintah pusat,” ungkap Tamaka Maret lalu.

Dia menjelaskan, gaji 14 atau THR dicairkan setelah ada peraturan pemerintah, kemudian petunjuk teknis pencairan. “Tapi sementara belum ada aturannya. Biasanya nanti keluar sekitar akhir April, sebelum hari raya,” ujarnya.

Di Tanah Tonsea, anggaran juga sudah ready. Pencairan tinggal tunggu juknis dari pusat. Dirinci Kepala Badan Keuangan Pemkab Minut Petrus Macarau, THR dianggarkan dari sisa Dana Alokasi Umum (DAU) setiap bulan. “DAU per bulan, Rp40,3 miliar. Sementara gaji rutin PNS itu, Rp14,6 miliar. THR kan sekali gaji PNS tergantung komponen-komponen apa yang masuk. Jadi kurang lebih nominalnya hampir sama dengan gaji rutin. Makanya kita tunggu juknis,” beber Macarau.

Di tahun lalu, pembayaran THR tertunda karena adanya refocusing anggaran Covid-19. Pembayarannya pun tidak seperti 2019. Ada beberapa komponen yang ditiadakan. Lanjut dia, bila mengacu ketersediaan anggaran sisa DAU, anggaran THR sudah cukup. “Kalau sekarang, anggarannya sudah ada, tinggal disalurkan. Biasanya setelah Pemprov, kita menyusul,” ungkap dia.

Sementara itu, Kepala BPKAD Bolmong Selatan (Bolsel) Lasya Mamonto mengatakan, sekira Rp7,9 miliar telah dianggarkan untuk membayar gaji 14 para PNS. “Untuk tahun ini, berkisar Rp7,9 miliar pembayaran gaji 14, para abdi negara di lingkup Pemkab Bolsel,” kata Mamonto. Kepala BPKAD Bolmut Sirajudin Lasena mengatakan, terkait alokasi THR, pemerintah telah menyiapkan anggaran kurang lebih Rp 20 miliar dalam APBD 2021 dan untuk pencairannya masih menunggu petunjuk teknis.

” Biasanya gaji 13 itu dicairkan menjelang tahun ajaran baru yaitu penerimaan siswa baru, dan gaji 14 itu menjelang hari raya Idul Fitri. Yang pasti anggarannya itu sudah dianggarkan dalam APBD 2021, dan untuk pencairannya kami masih menunggu juknisnya,” jelas Lasena kepada wartawan koran ini.(Tim MP/Grand)

Most Read

Artikel Terbaru

/