DPR RI Minta Bantuan Kemanusiaan Untuk Palestina Harus Diberikan Pada yang Berhak

MANADOPOST.ID – Terbongkarnya fakta bantuan kemanusiaan di Palestina, yang masuk ke rekening petinggi kelompok teroris Hamas, perlu diseriusi oleh pemerintah.

Sebab penyaluran bantuan kemanusiaan tersebut, jangan sampai dimanfaat kelompok Hamas untuk meraup untung dari penderitaan rakyat Palestina.

Dilansir dari Suara, Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin mendorong pemerintah untuk mengawasi dengan ketat penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Palestina.

“Hal ini dimaksutkan, agar donasi yang digalang masyarakat Indonesia benar-benar jatuh pada orang yang berhak,” terangnya.

Dalam kesempatan itu Arifin juga berharap pemerintah untuk terus-menerus memberi penjelasan kepada publik bahwa perang yang terjadi di Palestina antara Israel dan Hamas, bukan perang agama.

Pemerintah melalui Kemlu juga diharapkan memberikan pendidikan politik kepada publik terkait situasi sebenarnya di Palestina.

“Pemerintah harus berani mengatakan hal-hal objektif tentang posisi kedua negara dan perkembangan situasi yang sebenarnya, karena ini dipolitisasi dan dikapitalisasi oleh publik kita, which is ini bukan alasan yang sebenarnya,” tandasnya. (Suara/tr-01)

MANADOPOST.ID – Terbongkarnya fakta bantuan kemanusiaan di Palestina, yang masuk ke rekening petinggi kelompok teroris Hamas, perlu diseriusi oleh pemerintah.

Sebab penyaluran bantuan kemanusiaan tersebut, jangan sampai dimanfaat kelompok Hamas untuk meraup untung dari penderitaan rakyat Palestina.

Dilansir dari Suara, Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin mendorong pemerintah untuk mengawasi dengan ketat penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Palestina.

“Hal ini dimaksutkan, agar donasi yang digalang masyarakat Indonesia benar-benar jatuh pada orang yang berhak,” terangnya.

Dalam kesempatan itu Arifin juga berharap pemerintah untuk terus-menerus memberi penjelasan kepada publik bahwa perang yang terjadi di Palestina antara Israel dan Hamas, bukan perang agama.

Pemerintah melalui Kemlu juga diharapkan memberikan pendidikan politik kepada publik terkait situasi sebenarnya di Palestina.

“Pemerintah harus berani mengatakan hal-hal objektif tentang posisi kedua negara dan perkembangan situasi yang sebenarnya, karena ini dipolitisasi dan dikapitalisasi oleh publik kita, which is ini bukan alasan yang sebenarnya,” tandasnya. (Suara/tr-01)