alexametrics
28.4 C
Manado
Rabu, 8 Desember 2021
spot_img

Pergub New Normal Meluncur, Tak Larang Mal Beroperasi

MANADOPOST.ID—Ada kabar baik untuk karyawan yang dirumahkan dan di-PHK (putus hubungan kerja). Dinamo ekonomi (pusat bisnis besar) yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kota Manado, sudah boleh ancang-ancang beroperasi seperti sebelum pendemi Covid-19.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey telah menjawab keinginan pekerja. Kamis (18/6), OD sapaan akrabnya menegaskan jika peraturan gubernur (pergub) tak ada yang larang aktivitas perekonomian.

“Yang dilarang itu berkumpul. Misalnya berkumpul di lapangan,” tukasnya. Namun ditegaskan OD, pemprov akan menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat ini.

“Akan kita terbitkan pergub baru new normal. Mengatur mengenai beberapa hal. Termasuk terkait aktivitas ekonomi,” lanjutnya sembari menambahkan, setelah pergub ini diterbitkan izin buka mal bisa dikeluarkan oleh pemda atau instansi terkait.

“Ya silakan buka. Tapi izin itu ada di pemda atau instansi teknis,” ujarnya. Kapan pergub meluncur (terbit)? “Malam ini (tadi malam) saya tanda tangan,” tutupnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Wali Kota Manado Mor Bastiaan mengatakan, pemerintah Manado sangat mendukung dan menyambut baik langka Gubernur OD, mengeluarkan Pergub New Normal. Supaya mal dan tokoh modern bisa beraktivitas kembali.

“Tentu ini bagian dari menjawab keluhan dari para pengusaha. Tapi kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Kota Manado. Di mana para pengusaha diundang rapat vidio conference oleh wali kota untuk membahas apa saja yang harus dilakukan,” ujarnya.

Menurut Mor, hal ini juga sudah dibahas Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut (GSVL) bersama para pengusaha. Sesuai arahan Wali Kota, pemkot sudah bisa menyusun perlahan-lahan syarat-syarat untuk pembukaan mal dan toko modern.

“Seperti jumlah pengunjung harus dibatasi, semua karyawan mal dan tokoh modern harus di rapid test  terlebih dahulu supaya pengunjung datang aman. Masih banyak syarat -syarat lainya yang harus dipatuhi para pemilik mal dan tokoh modern,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direksi Mega Mas Amelia Tungka mengutarakan harapan yang sama, kiranya pemerintah sudah akan kembali mengizinkan pengoperasionalan pusat perbelanjaan modern, termasuk Mega Mall. “Kami sudah sangat siap dengan semua protap kesehatan. Sudah saatnya perekonomian dijalankan kembali, para pekerja yang durumahkan akan dipanggil kembali. Yang jelas pengusaha akan tetap mendukung peraturan pemerintah,” katanya.

Senada, Direktur Operasional Mantos Rudini Wijaya, menilai selama ini Manado dikenal sebagai daerah yang pro investasi. Pembangunannya menjadi pesat selang 10 tahun berakhir. Sebagai seorang pengusaha yang juga ikut memperjuangkan nasib karyawannya, Wijaya pun meminta kebijakan pemerintah untuk memberi izin pembukaan kembali pusat perbelanjaan. Termasuk Mantos, yang hampir 4 bulan ditutup.

Dia menuturkan pekerja mal 90 persen gajinya hanya UMR. Padahal untuk bertahan hidup di Manado butuh biaya besar. “Sudah tiga bulan ini meraka dirumahkan, tidak punya pekerjaan apalagi penghasilan. Pemerintah Kota Manado perlu mempertimbangkan kembali untuk membuka pusat perbelanjaan. Karena jika sampai Juni atau Juli belum ada kejelasan dari pemerintah akan berat bagi pengusaha. Bahkan akan menganggu investor nasional,” sorotnya.

Dia memberikan perbandingan, seandainya mal akan terus ditutup sampai curva Covid-19 menurun, padahal kita tahu virus ini tidak akan berakhir sebelum adanya vaksin. “Kita akan seterusnya terjebak dalam situasi yang sama dalam waktu yang lama. Dampaknya akan semakin buruk. Safety tetap nomor satu, warga Sulut saya yakin sudah sangat paham untuk menaati protokol kesehatan,” tekannya.

Di sisi lain, GM Matahari Departement Store Mantos Johny Teys mengaku ribuan karyawannya sudah banyak yang berteriak karena ingin bekerja lagi. Dia membeber dari total 16 toko Matahari yang ada di Indonesia Timur (Intim), hanya di Manado saja yang belum diizinkan untuk buka oleh pemerintah setempat.

“Toko lain yang adai di Intim sudah buka. Hanya Manado yang belum. Karena belum diizinkan. Padahal kami memiliki lebih dari 1.000 pekerja yang sudah dirumahkan selama tiga bulan belakangan ini. Saat ini semuanya sudah kesulitan dan ingin kerja lagi. Ini kiranya menjadi perhatian pemerintah,” pintanya.

Dia pun mengakui, jika bayak pekerja yang berdiam di rumah saja atau WFH, justru akan lebih mendatangkan stres, dan tubuh tidak akan ada perbandingan. Imun tubuh pun akan turun, yang bisa mempengaruhi kesehatan.

“Kami tenant nasional sudah siap menetapkan protap. Pemerintah seharunya mau lihat dari jarak dekat, dan menilai apa yang kurang. Sehingga kami aka nada masukan apa yang kurang dan apa yang harus dibenahi. Selama ini kami hanya dilarang tanpa memberikan kesempatan. Kami berharap, agar pemerintah bisa membuka kembali pusat perbelanjaan agar kami sudah bisa kembali bekerja,” tukasnya.

Di sisi lain, pelaku industri pariwisata Sulut Alex Chang menjelaskan Pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terpukul akibat imbas Covid-19. Sulut yang sempat dinobatkan jadi daerah prioritas pariwisata nasional, kini lumpuh. Efeknya dirasakan oleh banyak usaha lainnya. Karena pariwisata adalah tempat berkumpulnya banyak orang. Dia pun menyoroti semua larangan yang ditetapkan pemerintah, tanpa diimbangi dengan persiapan yang jelas.

“Yang jadi pertanyaannya, usaha apa yang sudah kita lakukan? Jawa Barat, Surabaya, Bali dan daerah lain sudah mengizinkan beberapa usaha untuk beroperasi kembali. Padahal total kasus mereka jauh lebih besar. Sementara kita, persiapan apa yang sudah kita lakukan. Banyak menerapkan larangan, padahal belum pasti esensi apa yang dilarang memiliki efek yang buruk,” sebutnya.

Dia pun menyebut hasil penelitian salah satu universitas dunia menyebutkan menghadapi Covid-19 juga tidak terlalu baik berdiam diri di rumah. Masyarakat harus banyak keluar, dan berbaur dengan alam, seperti pantai dan juga Matahari. Harus beraktivitas, asalkan menerapkan social distancing dan protokol kesehatan.

“Sudah saatnya kita untuk bangkit. Jangan terjebak dalam kondisi dan ketakutan pada Covid-19, yang kita pun tidak tahu kapan akan berakhir. Sehingga pemerintah harus mengambil sebuah kebijakan untuk kembali memulihkan perekonomian yang lumpuh beberapa bulan terakhir ini,” harapnya.

Mengutip data Disnaker Manado, awal April lalu total pekerja yang telah di PHK dan dirumahkan akibat Covid-19 sebanyak 6.022 orang. Ekonom Sulut Agus Tony Poputra, menyebutkan, ekonomi harus tumbuh kembali.

“Kita ini tidak hidup di ruang hampa. Masyarakat butuh makan. Jika semua tempat kerja tutup, ribuan karyawan jadi nganggur, konsekuensinya justru lebih buruk. Tindakan kriminalistas pun akan meningkat. Karena manusia daya tahannya terbatas. Jika mereka sudah tidak punya uang sementara kebutuhan hidup terus bertambah, maka pasti sudah akan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dampak ini yang harus diperthatikan pemerintah,” tegasnya.

Pemerintah, lanjutnya, harus memperbanyak evaluasi dan mengawasi semua protokol. “Jangan buat mall tidak boleh buka. Saya sarankan pemerintah Kota Manado harus bekerja sama dengan provisni untuk menyiapkan protokol kesehatan yang baik agar semuanya bisa berjalan dengan baik,” sarannya, sembari mengingatkan, sudah saatnya keluar dari lingkaran hitam. “Selaki lagi saya tegaskan kita ini tidak hidup d ruang hampa. Mal ini nilai usahanya tidak kecil. Sangat besar. Jika dibiarkan tutup dalam waktu yang lama  menjadi tidak baik,” kuncinya.

Ahli Epidemologi Unsrat dr Grace Korompis mengatakan, persiapan menuju new normal memang perlu dilakukan. Dia menekankan, jika Manado bersiap menuju new normal, harus dibarengi dengan alat kesehatan yang canggih, rumah sakit yang siap serta ruangan isolasi yang memadai.

Karena virus ini tidak terlihat. Melawan sesuatu yang agresif butuh tindakan yang agresif. “Ini kasus yang pertama kali terjadi di dunia. Dimana kurang dari enam bulan total kasusnya sudah mencapai 7 persen dengan total kematian 6 persen. Jadi tidak bisa dianggap remeh,” dia mengingatkan.

Dia tak menampik, mengatur masyarakat memang sangat sulit. Tapi yang bisa mengendalikan masyarakat adalah aturan yang diterapkan pemerintah. Jika aturan tersebut ketat, maka tidak ada ruang bagi masyarakat untuk melanggar.

“Di sinilah peran pemerintah diperlukan. Untuk bagimana membuat aturan namun menjalankannya dengan ketat. New normal bukan hal yang tidak mungkin diterapkan. Mau tidak mau kita memang harus masuk dalam fase tersebut. Asalkan kita siap dengan semua syarat dan ketentuan yang harus dijalankan,” tutupnya.(ayu/ite/gnr)

spot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru