33.4 C
Manado
Jumat, 19 Agustus 2022

Data KPK, AA Teratas, WL Nomor 3, Calon Terkaya di Pilkada 2020

MANADOPOST.ID—Harta kekayaan para calon kepala daerah jadi salah satu informasi yang ditunggu-tunggu masyarakat. Informasi didapat Manado Post, ada dua calon kepala daerah asal Sulawesi Utara (Sulut) yang menjadi paslon ‘terkaya’ menyambut pesta demokrasi di 7 kabupaten/kota dan provinsi.

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2019 milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), urutan pertama ada calon wali kota Manado Andrei Angouw (AA) dan urutan kedua calon wakil wali kota Tomohon Wenny Lumentut (WL). Harta AA dilaporkan sebesar Rp.273.575.845.945. Sementara WL Rp.222.007.796.662.

Kemudian jika melihat data nasional. Dari semua calon kepala daerah se-Indonesia yang telah melaporkan LHKPN, AA berada di urutan pertama. Urutan kedua ada calon Wakil Gubernur Kalimatan Selatan Muhidin dengan total harta Rp225.699.929.974. Sementara WL bertengger di urutan ketiga.

Sesuai informasi KPK hingga awal September 2020, diakui KPK sudah 815 calon kepala daerah yang mengajukan LHKPN. Perlu diinformasikan, data LHKPN milik paslon lainnya di situs e-LHKPN KPK, tadi malam masih sulit diakses.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Pakar Hukum Eugenius Paransi SH MH, LHKPN wajib diminta dan dibeber. Karena sebelum terpilih, jumlah kekayaan akan diperhitungkan. Menurutnya hal ini merupakan transparansi yang nantinya akan bernilai positif. “Karena nantinya hal tersebut dapat menghindari adanya korupsi dalam kekuasaan,” sebut Paransi.

“Ini hal positif yang mampu menghindarkan pejabat negara nantinya melakukan hal-hal yang mampu merugikan negara. Karena nantinya jika ada paslon terpilih dan nantinya melakukan korupsi, akan ada tahap metode fakta terbalik. Dengan melihat laporan kekayaan awalnya,” jelas Paransi.

Dirinya turut membenarkan, dengan adanya LHKPN ataupun laporan kekayaan paslon, hal tersebut akan menghasilkan pemerintahan yang baik, yakni clean government dan good government. “Pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan akan tercipta dengan adanya laporan kekayaan. Jadi LHKPN tujuannya untuk mewujudkan clean goverment dan good governance demi pencegahan korupsi,” tandasnya.

Sementara itu, disampaikan pengamat Hukum Sulut Toar Palilingan SH MH, perlu adanya sikap jujur dari masing-masing paslon terkait informasi LHKPN. “Benar sekali. Namun diperlukan sikap jujur dalam melaporkan harta kekayaan yang ada. Karena pengalaman barusan, ada juga harta pejabat tidak dilaporkan. Tapi faktanya, harta tersebut dalam penguasaan yang bersangkutan,” sebutnya mencontohkan, sembari menambahkan kasus tersebut bukan dilakukan oleh pejabat di Sulut.

Lanjut akademisi Fakultas Hukum Unsrat ini, UU sudah mengantisipasi hal tersebut. “Antara lain dengan membatasi keterlibatan jajaran ASN pada proses penyelenggaraan Pilkada. Kepada calon secara tegas, ada larangan untuk melibatkan ASN maupun pejabat tertentu. Ini agar proses maupun hasil, nantinya tidak menimbulkan politik balas budi. Terutama dalam rekrutmen jabatan-jabatan eselon 2, 3 dan seterusnya,” ungkap Palilingan.

“Untuk update sampai Sabtu (5/9) terdapat 815 bacakada yang sudah mendaftar atau mendapat akun LHKPN,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati Minggu (6/9). Menurut dia, dari 815 laporan itu 689 bacakada sudah mengirim LHKPN dan 555 di antaranya sudah terverifikasi atau mendapat tanda terima pelaporan dari KPK. Sisanya masih menunggu kelengkapan dokumen.

“Sementara data terbaru mengenai pelaporan untuk hari ini baru bisa terungkap sore ini,” jelas dia. Data sebelumnya, KPK menerima LHKPN dari 627 bacakada dan 493 telah diverifikasi dengan status lengkap dan diberikan tanda terima. KPK menyambut baik tindakan para bakal calon kepala daerah yang patuh dalam melaporkan harta kekayaannya.

Bagi yang belum melapor, Lembaga Antikorupsi meminta disegerakan. “KPK meminta bakal calon untuk mengisi laporan hartanya secara lengkap, benar, dan jujur. Transparansi dan integritas calon kepala daerah dimulai dari keterbukaannya dalam melaporkan harta kekayaan secara jujur,” pungkasnya.(cw-02/gnr)

MANADOPOST.ID—Harta kekayaan para calon kepala daerah jadi salah satu informasi yang ditunggu-tunggu masyarakat. Informasi didapat Manado Post, ada dua calon kepala daerah asal Sulawesi Utara (Sulut) yang menjadi paslon ‘terkaya’ menyambut pesta demokrasi di 7 kabupaten/kota dan provinsi.

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2019 milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), urutan pertama ada calon wali kota Manado Andrei Angouw (AA) dan urutan kedua calon wakil wali kota Tomohon Wenny Lumentut (WL). Harta AA dilaporkan sebesar Rp.273.575.845.945. Sementara WL Rp.222.007.796.662.

Kemudian jika melihat data nasional. Dari semua calon kepala daerah se-Indonesia yang telah melaporkan LHKPN, AA berada di urutan pertama. Urutan kedua ada calon Wakil Gubernur Kalimatan Selatan Muhidin dengan total harta Rp225.699.929.974. Sementara WL bertengger di urutan ketiga.

Sesuai informasi KPK hingga awal September 2020, diakui KPK sudah 815 calon kepala daerah yang mengajukan LHKPN. Perlu diinformasikan, data LHKPN milik paslon lainnya di situs e-LHKPN KPK, tadi malam masih sulit diakses.

Pakar Hukum Eugenius Paransi SH MH, LHKPN wajib diminta dan dibeber. Karena sebelum terpilih, jumlah kekayaan akan diperhitungkan. Menurutnya hal ini merupakan transparansi yang nantinya akan bernilai positif. “Karena nantinya hal tersebut dapat menghindari adanya korupsi dalam kekuasaan,” sebut Paransi.

“Ini hal positif yang mampu menghindarkan pejabat negara nantinya melakukan hal-hal yang mampu merugikan negara. Karena nantinya jika ada paslon terpilih dan nantinya melakukan korupsi, akan ada tahap metode fakta terbalik. Dengan melihat laporan kekayaan awalnya,” jelas Paransi.

Dirinya turut membenarkan, dengan adanya LHKPN ataupun laporan kekayaan paslon, hal tersebut akan menghasilkan pemerintahan yang baik, yakni clean government dan good government. “Pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan akan tercipta dengan adanya laporan kekayaan. Jadi LHKPN tujuannya untuk mewujudkan clean goverment dan good governance demi pencegahan korupsi,” tandasnya.

Sementara itu, disampaikan pengamat Hukum Sulut Toar Palilingan SH MH, perlu adanya sikap jujur dari masing-masing paslon terkait informasi LHKPN. “Benar sekali. Namun diperlukan sikap jujur dalam melaporkan harta kekayaan yang ada. Karena pengalaman barusan, ada juga harta pejabat tidak dilaporkan. Tapi faktanya, harta tersebut dalam penguasaan yang bersangkutan,” sebutnya mencontohkan, sembari menambahkan kasus tersebut bukan dilakukan oleh pejabat di Sulut.

Lanjut akademisi Fakultas Hukum Unsrat ini, UU sudah mengantisipasi hal tersebut. “Antara lain dengan membatasi keterlibatan jajaran ASN pada proses penyelenggaraan Pilkada. Kepada calon secara tegas, ada larangan untuk melibatkan ASN maupun pejabat tertentu. Ini agar proses maupun hasil, nantinya tidak menimbulkan politik balas budi. Terutama dalam rekrutmen jabatan-jabatan eselon 2, 3 dan seterusnya,” ungkap Palilingan.

“Untuk update sampai Sabtu (5/9) terdapat 815 bacakada yang sudah mendaftar atau mendapat akun LHKPN,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati Minggu (6/9). Menurut dia, dari 815 laporan itu 689 bacakada sudah mengirim LHKPN dan 555 di antaranya sudah terverifikasi atau mendapat tanda terima pelaporan dari KPK. Sisanya masih menunggu kelengkapan dokumen.

“Sementara data terbaru mengenai pelaporan untuk hari ini baru bisa terungkap sore ini,” jelas dia. Data sebelumnya, KPK menerima LHKPN dari 627 bacakada dan 493 telah diverifikasi dengan status lengkap dan diberikan tanda terima. KPK menyambut baik tindakan para bakal calon kepala daerah yang patuh dalam melaporkan harta kekayaannya.

Bagi yang belum melapor, Lembaga Antikorupsi meminta disegerakan. “KPK meminta bakal calon untuk mengisi laporan hartanya secara lengkap, benar, dan jujur. Transparansi dan integritas calon kepala daerah dimulai dari keterbukaannya dalam melaporkan harta kekayaan secara jujur,” pungkasnya.(cw-02/gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/