32 C
Manado
Selasa, 24 November 2020

OD-CEP-VAP Perangi Koruptor

MANADOPOST.ID—Topik pemberantasan korupsi dalam Debat Publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Tahap III, ikut jadi bahasan ‘panas’. Olly Dondokambey-Steven Kandouw (Olly-Steven), Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar (CEP-Sehan), dan Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene, saling beradu argumen untuk menciptakan pemerintahan bebas korupsi.

Dalam sesi tanya jawab, paslon nomor urut 3 Olly-Steven, menyinggung kepala daerah yang bawahannya tersandung korupsi. “Selama lima tahun kebelakang di Kabupaten Minut dan Minsel ada pejabat yang tersangkut masalah hukum. Jika terpilih bagaimana langkah paslon 1 dan 2 menghadapi ini dan menjamin kejadian serupa tidak terulang?,” tanya Steven kepada Paslon 1 dan 2, yang merupakan kepala daerah di Minahasa Utara dan Minahasa Selatan.

Paslon CEP pun memberikan klarifikasi. Dia mengatakan kasus korupsi itu merupakan tanggung jawab Perangkat daerah. “Yang mana penyebab kasus korupsi di Minsel. Di mana saat itu kebetulan beberapa pejabat di masa 10 tahun. Manajemen SKPD tidak baik ada persoalan hukum tanggung jawab kepala SKPD,” kata Tetty sapaan akrab CEP.

Dirinya meyakini, ke depan bila jadi gubernur pihaknya akan memprioritas kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penanganan setiap ASN.

“Tugas kami berkoordinasi dengan setiap SKPD, mekanisme aturan ASN harus merit sistem, perekrutan benar ciptakan pemerintah bersih, good governance, taat aturan. Kami lakukan bersama cegah korupsi,” urai CEP.

Lebih jauh kata dia, khusus Minsel persoalan hukum sudah selesai, aparat sudah tindak lanjut. “Tidak ada lagi persoalan, semua sudah taat aturan,” tegas CEP menanggapi pertanyaan yang dilontarkan Steven.

Sementara, paslon nomor urut 2 VAP-HR langsung melempar masalah hukum menimpa bawahannya merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. Respon tersebut menanggapi soal pejabat yang tersangkut korupsi pemecah ombak. Kita ketahui kasus ini cukup menghebohkan di masa pemerintahan VAP sebagai Bupati Minahasa Utara. “Mengenai kasus hukum di Minut, Kepala BPBD dipenjara. Dan itu adalah kesalahannya sendiri,” kata VAP.

VAP menyampaikan, jika terpilih menjadi gubernur dan wagub, VAP-HR akan mengawasi agar tidak lagi terjadi korupsi. “Kenapa waktu itu ada yang ingin kita masuk penjara, kita minta pa Tuhan. Dia (Kepala BPBD, red) buka lubang masuk sendiri,” ujarnya. Menurut VAP, begitulah politik. “Kami mencita-citakan Sulawesi Utara yang bebas KKN,” sambung cawagub Hendry Runtuwene.

Steven pun langsung memberi tanggapan dari jawaban CEP dan VAP. “Ini kan benang merah dengan apa yang Namanya good governance. Prinsip-prinsip good governance itu transparan, partisipatif dan akuntabel,”  kata Steven.

Transparan di sini maksud Steven, semua boleh mengakses proses penetapan anggaran mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pengawasan. “Untuk itu kita harus buka lebar-lebar tentang proses penetapan dan pelaksanaan anggaran kita. Jangan DPRD pun tidak pernah mempunyai buku RKH kita. Itu sangat bahaya,” sebutnya.

“Jadi yang penting adalah transparan. Kedua partisipatif, masyarakat dilibatkan. Semua komponen masyarakat harus tahu persis mau dibawa ke mana. Walaupun kita ada RPJMD tapi kita harus duduk Bersama dengan masyarakat proses-proses penetapan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran harus kita ikuti dengan baik. Terakhir akuntabel, harus bisa dipertanggungjawabkan. Tapi intinya adalah integritas kepala daerah,” pungkas Steven.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK RI Nawawi Pomolango, saat kunjungan ke Sulut belum lama ini, telah mewarning para kontestan pilkada. Dijelaskan peran KPK dalam pasal 11 dari UU 19 tahun 2019.

“KPK sebenarnya terbatas. Siapa yang bisa ditangani oleh KPK? Disitu disebutkan yang pertama aparat penegak hukum. Jadi kalau tindak pidana korupsi dilakukan oleh Polisi atau Jaksa atau hakim, juru sita pengadilan, dengan pangkat apa saja yang penting dia penegak hukum,” katanya.

Hal ini termasuk penyelenggara negara. Atau para petahana. “Bupati atau gubernur. Nah dalam Pilkada ini kan belum semua jadi penyelenggara negara. Kecuali yang namanya Petahana. Makanya ketika kami datang ke sini dalam rangka pembekalan calon kepala derah. Kita sudah ingatkan, yang lebih dekat dengan KPK untuk kita tindak adalah para petahana. Karena mereka itu adalah penyelenggara negara. Ketika mereka misalnya recofusing relokasi anggaran daerah itu tiba-tiba untuk Covid-19. Tapi dibalut dengan kepentingan dia untuk memenangkan (pilkada), itu bisa kita ambil (periksa, red),” tegasnya.

Terbaru, Wakil Ketua KPK lainnya Nurul Ghufron mengatakan, bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan orang per orang atau personal melainkan persoalan sistemik. Dia menyebut persoalan korupsi disebabkan terutama lantaran sistem politik di Indonesia yang masih berbiaya tinggi.

“Bacaan KPK saat ini bahwa tindak pidana korupsi bukan penyakit personal, bukan hanya penyakit personal orang perorang tetapi masalah sistemik. Faktor yang paling menentukan lahirnya tipikor adalah faktor politik di Indonesia berbiaya tinggi,” ujar Ghufron dalam Anti-Corruption Summit-4 yang disiarkan di kanal YouTube KPK, Rabu (18/11).

Dia menyebut politik berbiaya tinggi berakibat pada penyelenggara negara yang terpilih melalui pemilihan mencari cara untuk ‘balik modal’. Akibatnya, para penyelenggara negara tidak fokus melayani masyarakat, dan justru sibuk memperjualbelikan kewenangan, fasilitas dan keuangan negara.

“Ketika menjabat pada jabatan-jabatan politik karena berbiaya tinggi maka kemudian dia termotivasi untuk mengembalikan modalnya, pada saat termotivasi untuk mengembalikan modal maka yang terjadi adalah menjualbelikan jabatannya, wewenangnya, dan fasilitas dan keuangan negaranya,” kata Ghufron.

Hal itu diketahui berdasarkan penanganan perkara korupsi yang dilakukan KPK selama ini. Menurut dia, tingkat demokrasi Indonesia relatif baik. Seharusnya, semakin demokratis suatu negara transparan tata kelola pemerintahan berdampak pada rendahnya tingkat korupsi.

Namun, nyatanya, tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi hingga saat ini. “Idealnya demokrasi semakin bagus, rakyat semakin menemukan pemimpin-pemimpin yang baik berintegritas maka kemudian harapannya tindak pidana korupsi semakin rendah,” pungkasnya.(cw-01/gnr)

-

Artikel Terbaru

517 Guru Honorer di Bolsel Bakal Terima BSU

MANADOPOST.ID--Sebanyak 517 guru honorer di Kabupaten Bolsel akan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Tegas! Belum Kuorum, Silangen Skors Paripurna Penetapan RAPBD 2021

MANADOPOST.ID—Paripurna penetapan RAPBD 2021 yang digelar DPRD Provinsi Sulut terpaksa diskors. Agenda ini sebelumnya dijadwalkan pukul 11.00.

OJK Luncurkan Aplikasi UMKM-MU

MANADOPOST.ID— Minggu (22/11) pekan lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) genap berusia 9 tahun. Bertepatan dengan momentum itu pun, OJK meluncurkan aplikasi UMKM-MU, yaitu platform digital dalam bentuk website dan mobile app yang dikembangkan oleh OJK untuk membantu UMKM binaan dalam memperluas akses pasar secara digital.

11 Mitra Binaan Sulut `Disuntik` 1,7 Miliar

MANADOPOST-ID-- Pagi tadi sekira Pukul 10.22 WITA, Bertempat di Four Point by Sheraton Manado, PT Pertamina

FDW-PYR Banjir Dukungan di Kecamatan Sinonsayang

MANADOPOST.ID—Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar dan Pdt Petra Yani Rembang (FDW-PYR), terus menuai dukungan penuh masyarakat.