26.4 C
Manado
Rabu, 10 Agustus 2022

PGI Turun Tangan Terkait Tambang di Sangihe, Surati Jokowi, Minta Perusahaan Setop

MANADOPOST.ID – Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengambil sikap terkait pertambangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dilansir dari detikcom, PGI mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan meminta perusahaan tambang emas di Sangihe disetop. PGI menilai perizinan perusahaan tambang itu bertentangan dengan UU yang berlaku.

Surat tersebut diteken oleh Ketum PGI, Pdt Gomar Gultom. Surat ini merupakan aspirasi dari Pimpinan Sinode Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) dan masyarakat adat. PGI meminta operasi perusahaan tambang tersebut dihentikan.

“Aliansi Masyarakat Adat dan GMIST telah menyampaikan surat dan sikap penolakan atas beroperasinya TMS yang akan melakukan aktivitas pertambangan di lahan seluas 420 km2,” kata Pdt Gomar dalam surat itu.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa perizinan perusahaan tambang emas ini bertentangan dengan nafas UU 27/2007 jo UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal inilah yang dinilai merugikan masyarakat sekitar.

Selain itu, usaha tambang ini dianggap tak sejalan dengan misi pembangunan Kepulauan Sangihe. Yang mana kabupaten ini bertumpu pada aktivitas pertanian dan pariwisata.

“Usaha pertambangan ini dirasakan tidak sejalan dengan misi pembangunan Kab. Kepulauan Sangihe yang bertumpu pada pertanian, perikanan dan pariwisata,” ujarnya.

Proses analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) juga menjadi sorotan. Proses amdal disebut tidak mengindahkan keberatan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan masyarakat.

MANADOPOST.ID – Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengambil sikap terkait pertambangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dilansir dari detikcom, PGI mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan meminta perusahaan tambang emas di Sangihe disetop. PGI menilai perizinan perusahaan tambang itu bertentangan dengan UU yang berlaku.

Surat tersebut diteken oleh Ketum PGI, Pdt Gomar Gultom. Surat ini merupakan aspirasi dari Pimpinan Sinode Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) dan masyarakat adat. PGI meminta operasi perusahaan tambang tersebut dihentikan.

“Aliansi Masyarakat Adat dan GMIST telah menyampaikan surat dan sikap penolakan atas beroperasinya TMS yang akan melakukan aktivitas pertambangan di lahan seluas 420 km2,” kata Pdt Gomar dalam surat itu.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa perizinan perusahaan tambang emas ini bertentangan dengan nafas UU 27/2007 jo UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal inilah yang dinilai merugikan masyarakat sekitar.

Selain itu, usaha tambang ini dianggap tak sejalan dengan misi pembangunan Kepulauan Sangihe. Yang mana kabupaten ini bertumpu pada aktivitas pertanian dan pariwisata.

“Usaha pertambangan ini dirasakan tidak sejalan dengan misi pembangunan Kab. Kepulauan Sangihe yang bertumpu pada pertanian, perikanan dan pariwisata,” ujarnya.

Proses analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) juga menjadi sorotan. Proses amdal disebut tidak mengindahkan keberatan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan masyarakat.

Most Read

Artikel Terbaru

/