29 C
Manado
Selasa, 20 Oktober 2020

Dana Covid-19 Rawan Dipolitisasi, Kajati Sulut: Laporan Keuangan Harus Jelas

MANADOPOST.ID–Anggaran fantastis Rp404 miliar digelontorkan menangani Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Sulawesi Utara (Sulut). Perlu diingat. Jika dana bencana (non alam) ini disalahgunakan, pelakunya bakal kena pidana seumur hidup. Paling berat pidana mati.

Manado Post coba menelusuri bakal ke mana saja anggaran tersebut. Tapi sejumlah pemda masih merahasiakan rincian dana `supergede’ ini untuk dibuka ke publik. Aturan tegasnya ada dalam Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menyebutkan, pertama setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun.  Dan denda paling sedikitRp200 juta dan paling banyak Rpl miliar,” beber Kajati Sulut Andi Muh Iqbal Arief SH MH, saat diwawancarai Manado Post kemarin.

Dalam ayat kedua, pidana mati dapat dijatuhkan. “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Misalnya dalam keadaan bencana termasuk juga seperti sekarang ini, di mana sedang melanda wabah Covid-19,” tukas Kajati Andi Arief.

“Makanya dalam setiap penggunaan anggaran, harus ada pertanggungjawabannya. Supaya diketahui ke mana saja stimulus Covid-19 ini,” tandas kajati.

Sementara itu, Pengamat Hukum Toar Palilingan SH Mil menilai, ancaman hukuman tegas dan tak tebang pilih, perlu dilakukan kepada koruptor dana bencana. Pasalnya sampai saat ini belum ada yang dijatuhi hukuman pidana mati. “Hal tersebut normatif Karena UU sudahmengatur,” tegasnya mempertanyakan banyak kasus dalam keadaan tertentu seperti korupsi dana bencana, tapi tidak ada hukuman mati.

“Mana hukuman matinya? Kalau tidak diterapkan ancaman hukumannya, sudah past tidak ada efek jeranya,” singgungnya. Lanjut akademisi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) ini, masyarakat terus menunggu langkah tegas pihak terkait.

“Masyarakat tunggu bukti bukan sekadar menakut-nakuti. Kita menunggu saja, apakah KPK atau aparat terkait lainnya mampu, seandainya mereka temukan kasus penyelewengan dana Covid- 19. Akhirnya tergantung berapa besar korupsinya, kalau hukuman mati mau diterapkan,” tegas Palilingan, sembari mengatakan dana bencana kali ini sangat besar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI juga tak segan memberi tuntutan hukuman mati bagi para koruptor dana Covid-19, melalui jaksa KPK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri pemah mengingatkan melakukan tindak pidana korupsi saat bencana, seperti pandemi virus corona yang terjadi saat ini dapat diancam pidana mati.

“Kita sedang menghadapi wabah Covid-19. Masa sulit, ada oknum yang masih melakukan korupsi, tidak memiliki empati kepada NKRI. Ingat, korupsi saat bencana ancaman hukumannya pidana mati,” ujar Firli dalam keterangannya.

Baru pemprov Sulut yang menyebutkan sasaran anggaran ini. Yakni pembelian masker dan hand sanitizer untuk 2,6 juta penduduk (kebutuhan masker selama 10 hari), penyediaan Rumah Singgah, penambahan kapasitas tempat tidur di rumah sakit, penyediaan tempat isolasi, penyediaan laboratorium sementara, pengawasan bandara dan Pelabuhan, sterilisasi titik strategis, penyediaan thermometer, hingga untuk pengawasan masyarakat.

Wakil Gubemur Sulut Steven Kandouw, belum lama ini meminta kepada semua masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau masyarakat yang terdampak Covid-19, untuk berani melaporkan jika ada pemotongan bantuan. Baik dari pihak kelurahan/desa, pendamping PKH, terkait pemberian bantuan.

Dirinya mengatakan, tidak ada pemotongan atau partisipasi yang harus dikeluarkan masyarakat penerima bantuan dalam menghadapi Covid-19. Semua aduan tersebut menurut Kandouw, bakal langsung ditindaklanjuti untuk mengecek kebenaran.

Pendamping PKH, lurah kepala desa di 15 kabupaten/kota menurut Kandouw, harus bekerja jujur. Jangan sampai menurut Kandouw, ada oknum yang sengaja melakukan pemotongan dengan alasan partisipasi atau hal lain. Jika ada pihak yang melakukan hal tersebut dan terbukti. Maka secara tegas Kandouw mengatakan, bakal memecat oknum tersebut.

“Semua pegawai yang bertugas itu kan digaji. Bukan bekerja sebagai partisipan. Dan tugas utama mereka adalah mengeluarkan masyarakat yang menjadi binaannya untuk keluar dari status kemiskinan. Bukan melakukan pemotongan bantuan. Ini tindakan tidak terpuji. Jika ada seperti itu, maka laporkan. Kita mengawal secara ketat bantuan ini. Masyarakat tidak perlu takut untuk melapor. Kita akan langsung tindaklanjuti aduan tersebut Jika memang terbukti ada pendamping yang melakukan pemotongan bantuan atau menahan. Maka langsung kita pecat dan ganti. Masyarakat harus sejahtera lewat bantuan ini,” ujarnya.

Kandouw juga mengatakan, tidak boleh ada oknum baik pemerintah daerah atau perangkat desa dan kelurahan menakuti masyarakat terkait bantuan. Jangan sampai juga menurut Kandouw, semua bantuan baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dipolitisasi.

Peran masyarakat menurutnya, sangat penting agar hal tersebut tidak terjadi di Sulut. Semua bantuan juga ungkapnya, harus bisa disosialisasikan kepala daerah dengan baik. Apa yang menjadi ketentuan harus disampaikan kepada masyarakat.

Tidak boleh menurutnya, ada oknum yang menebar ketakutan atau membodohi masyarakat terkait bantuan tersebut. Tugas pemerintah harus memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.

“Jangan ada oknum yang menakut-nakuti atau membodohi masyarakat, bahwa jika tidak ikut dengan pilihan politik, bantuan tersebut tidak akan dapat. Tidak seperti itu mekanismenya. Semua anggaran dan bantuan telah tertata dan sesuai data penerima. Zaman sekarang, tidak ada lagi oknum yang bisa menakuti masyarakat. Segera lapor ke pemprov jika hal tersebut terjadi,” kuncinya.(ctr-02/ewa/gnr)

-

Artikel Terbaru

Gantikan Situmorang, Moningkey Resmi  Pimpin Polres Minahasa

MANADOPOST.ID--Tongkat kepemimpinan Kepolisian Resort (Polres) Minahasa kembali berpindah. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 979/V/2020 tanggal 1 Mei 2020 tentang pemberhentian

Minahasa Masih Aman dari La Nina

MANADOPOST.ID--Cuaca ekstrim terus menerpa wilayah Kabupaten Minahasa. Menurut BMKG, diketahui cuaca ekstrim tersebut terjadi akibat fenomena alam La Nina yang membuat

Relaksasi Pajak Ditolak, Hasrat Punya `Mobil` Murah Buyar

MANADOPOST.ID—Rencana penghapusan pajak mobil baru akibat dampak Coronavirus Disease (Covid-19), buyar. Sempat disambut baik oleh masyarakat Sulut karena berkesempatan membeli mobil murah, nyatanya rencana ini ditolak Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sudah Empat Tenaga Kontrak `Dieksekusi`

MANADOPOST.ID—Pjs Wali Kota Bitung Drs Edison Humiang MSi kembali menunjukkan ketegasannya dengan memberhentikan dua tenaga kontrak yang terbukti tidak netral dalam Pilkada.

Angka Kehamilan Naik

MANADOPOST.ID—Terhitung sejak Januari sampai dengan September 2020, angka kehamilan di Kabupaten Sangihe mengalami peningkatan.