alexametrics
26.4 C
Manado
Selasa, 19 Oktober 2021
spot_img

209 Miliar THR PNS Masuk Rekening H-10

MANADOPOST.JAWAPOS.COM- Pembayaran tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai negeri sipil (PNS) lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah pusat telah meminta Kementerian Keuangan agar mencairkan THR abdi negara pada H-10 Idul Fitri. Bukan H-7 lagi.

Bagaimana kesiapan dana di provinsi hingga sejumlah kabupaten/kota di Nyiur Melambai? Jika ditotal, ada Rp209 miliar yang siap dikirim ke kantong PNS di sejumlah daerah. Dengan rincian sebagai berikut. Disampaikan Kabid Anggaran BPKAD Minahasa Selatan (Minsel) Johel Walangitan, pihaknya masih menunggu peraturan pemerintah (pp) terkait kapan pencairan. “Kita masih PP untuk pembayaran gaji 13 dan 14,” katanya. Untuk besaran anggaran, tambah Walangitan, disediakan sekira Rp16,6 Miliar untuk PNS Minsel. “Sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak Rp137,1 juta,” tukasnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bitung Albert Sarese, juga menjelaskan total dana THR untuk PNS lingkup Pemkot Bitung sebesar Rp12,5 miliar. “Dana THR itu akan disalurkan kepada 2.864 orang PNS Pemkot Bitung ” jelasnya. Kemudian, Kepala Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mitra Mecky Tumimomor melalui Kabid Anggaran Rudy Kures, mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran THR yang kira-kira sebesar 9 miliar lebih, mengacu pada penyaluran lalu. “Untuk penyalurannya tetap harus menyesuaikan dengan juknis dari pemerintah pusat,” kata Kures.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) Lasya Mamonto, menambahkan sebanyak 7.988.552.375 Miliar, yang telah dianggarakan untuk membayar gaji 14 atau THR para ASN. “Untuk tahun ini, berkisar 7,9 Milyar pembayaran gaji 14, para abdi negara di lingkup Pemkab Bolsel,” kata Mamonto.

Begitupun di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kurang lebih Rp16 miliar. “Pemerintah kabupaten sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran THR ASN Sangihe. Tapi kan ada kebijakan-kebijakan terkait hal ini nanti,” ungkap Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sangihe Melancthon Harry Wolff.

Jika yang lain telah membeber jumlah THR, Sitaro masih enggan membocorkan total pembayarannya. “Saat ini belum tau kapan akan dicairkan, karena kami harus menunggu Juknis dari Kementerian. Yang pastinya, sebelum hari raya gaji tersebut sudah masuk di rekening masing-masing PNS di Sitaro,” ungkap Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (P2KAD) Kepulauan Sitaro Rolly Korengkeng melalui Kepala Bidang Anggaran Leo Natan.

Dilanjutkannya, bahwa anggaran pembayaran gaji 13 dan THR sudah disiapkan berdasarkan jumlah pegawai di Sitaro. “Tapi kami belum mengetahui, apakah itu akan dibayarkan secara bersamaan atau bagaimana semua nantinya diatur di Juknis,” katanya.

Bergeser ke Minahasa. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Minahasa Donald Wagey membeber anggaran yang tersedia untuk pembayaran THR sekira Rp30 Miliar. Dijelaskannya untuk pencairannya masih menunggu juknis. “Jadi kita masih tunggu juknis. Seperti apa mekanisme yang akan dibayarkan. Apakah hanya gaji pokok atau sudah sekaligus dengan tunjangan. Kalau gaji pokok hanya Rp23 Miliar. Tapi kalau tambah tunjangan sekira Rp30 Miliar,” jelas dia.

Di tempat lain, dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon Drs Gerardus Mogi MAP, guna membayar “insentif” tambahan abdi negara tersebut, Pemkot akan merogoh kocek sebesar Rp12 Miliar. “Itu sudah semua, baik PNS yang merayakan Idul Fitri maupun tidak. Sudah sekalian juga sampai perayaan Natal di akhir tahun nanti. Untuk kurang lebih 2.000 yang ada di seluruh SKPD, badan, kecamatan hingga kelurahan,” ungkap Mogi, ketika dikonfirmasi Manado Post, Senin (19/4).

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Pemkab Minut Petrus Macarau, THR atau gaji 14 dianggarakan dari sisa Dana Alokasi Umum (DAU) setiap bulan. “DAU per bulan, Rp40,3 miliar. Sementara gaji rutin PNS itu, Rp14,6 miliar. THR kan sekali gaji PNS tergantung komponen-komponen apa yang masuk. Jadi kurang lebih nominalnya hampir sama dengan gaji rutin. Makanya kita tunggu juknis,” beber dia.

Di tahun lalu, pembayaran THR tertunda karena adanya refocusing anggaran Covid-19. Pembayarannya pun tidak seperti 2019. Ada beberapa komponen yang ditiadakan. Lanjut dia, bila mengacu ketersediaan anggaran sisa DAU, anggaran THR sudah cukup. “Kalau sekarang, anggarannya sudah ada, tinggal disalurkan. Biasanya setelah Pemprov, kita menyusul,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, pembayaran gaji 14 atau THR dilakukan sekaligus. Biasanya sebelum Idul Fitri. Bila mengacu pada lebaran tahun ini, 12 Mei mendatang, THR peluang cair di akhir April atau awal Mei. “Tahun lalu kita salurkan 14 Mei. Kira-kira dua minggu sebelumnya. Kalau sekarang, anggarannya sudah ada, tinggal disalurkan. Biasanya setelah Pemprov, kita menyusul,” tukasnya.

Ditambahkan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemkab Minut Marthen Sumampouw, ada 3.162 PNS se-jajaran Pemkab Minut yang memiliki hak menerima THR. Permintaan diajukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. “Nah, sekarang memang masih sementara refocusing anggaran. Tapi untuk belanja pegawai, hampir pasti tidak akan bergeser. Jadi untuk THR aman. Karena memang itu hak PNS,” terangnya.

Lanjut ke Manado. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Jonly Tamaka, melalui Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Deny Sangkaen mengatakan, Pemerintah Kota Manado telah memasukan dalam APBD Kota Manado pembayaran gaji ke-14 sekitar Rp 21-24 miliar.
“Walau pun dana sudah tertatah dalam APBD Kota Manado, tapi uangnya dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Bagaimana dengan Bolmut? Kepala BPKAD Bolmut Sirajudin Lasena mengatakan, terkait alokasi THR, pemerintah telah menyiapkan anggaran kurang lebih Rp20 miliar dalam APBD 2021 dan untuk pencairannya masih menunggu petunjuk teknis. “Biasanya gaji 13 itu dicairkan menjelang tahun ajaran baru yaitu penerimaan siswa baru, dan gaji 14 itu menjelang hari raya Idul Fitri. Yang pasti anggarannya itu sudah dianggarkan dalam APBD 2021, dan untuk pencairannya kami masih menunggu juknisnya,” jelas Lasena.

PNS Pemprov Sulut juga tidak boleh panik. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulut Jefry Korengkeng mengatakan, alokasi THR PNS Pemprov Sulut berjumlah Rp50 miliar. Itu menurutnya, telah dialokasikan dan akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Untuk THR itu, kira-kira Rp50 miliar yang telah disiapkan. Anggaran sudah siap untuk dibayarkan. Tinggal tunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, dan langsung diproses sesuai ketentuan,” beber Korengkeng.(tim mp)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru