alexametrics
24.4 C
Manado
Kamis, 26 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Waspadai Virus Kelaparan, Pergub New Normal Finalisasi

MANADOPOST.ID—Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 di Sulut, bakal segera diterbitkan. Pergub tersebut sudah masuk tahap finalisasi, dan pemeriksaan secara ketat. Pergub tersebut juga sudah akan ditandatangani.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey (OD), saat diwawancarai koran ini, Jumat (19/6) kemarin. OD mengatakan, Pergub tersebut sudah akan ditandatangani dalam waktu dekat.

“Jadi besok (hari ini) kita sudah akan buat dan terbitkan Pergub baru tentang new normal. Artinya kegiatan boleh berjalan tetapi harus mengikuti protokol Covid-19, supaya ekonomi bisa berjalan. Kalau kita perangi Covid-19 dengan berdiam diri di rumah, sedangkan banyak sektor tutup, betul Covid-19 akan berkurang. Tapi akan timbul virus baru. Itu adalah virus kelaparan, karena kita tidak bekerja,” ungkapnya.

OD juga mengimbau warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ditengah pandemik Covid-19 dalam era new normal.

“Saya juga mengimbau kalau kita semua pakai masker seperti ini, apapun kita tidak perlu ragu, didalam rumah harus pakai masker. Pemprov sudah menyiapkan masker dan sudah dibagikan. Jadi pakai maskernya agar supaya kegiatan ekonomi torang boleh berjalan. Dengan akan diterbitkannya Pergub ini, maka kita berharap ekonomi di daerah dapat kembali berputar. Namun masyarakat, harus tetap mengikuti protokol kesehatan,” sebutnya.

Sementara itu, menurut Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Pemprov Sulut, Jemmy Kumendong, Pergub Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 di Sulut sudah akan diterbitkan.

Kumendong mengantakan, Pergub tersebut telah melalui proses pembahasan yang cukup lama, dengan kajian-kajian. Dirinya mengatakan, membuat Pergub bukanlah satu hal mudah. Karena menjadi produk hukum dan pedoman.

“Nantinya Pergub ini akan menjadi pedoman 15 kabupaten/kota. Dan sampai saat ini, draft Pergub tersebut sudah disetujui. Tadi (kemarin) juga sudah sementara jalan, draft ini perlu dilihat dan paraf beberapa pihak terkait. Jadi memang prosesnya sementara berjalan.

Karena pembahasan level bawah itu, perlu ada tambahan, dan ada tahapan yang harus dilakukan. Pergub ini juga harus melalui beberapa pihak sebelum sampai ke gubernur. Jadi kalau ada pengaturan tentang sekolah, perhubungan, kesehatan sehingga, unit-unit terkait harus melihat dan memparaf itu,” sebutnya.

Kumendong juga mengatakan, bahwa Pergub tersebut sudah sampai ke Sekretaris Provinsi (Sekprov) dan dilanjutkan ke Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw.

“Ya mudah-mudahan Senin sudah diparaf Pak Gubernur Olly Dondokambey, dan Pergub yang menjadi pedoman ini, sudah bisa dipakai kabupaten/kota untuk selanjutnya tindaklanjuti dengan kebijakan masing-masing. Pergub ini bakal mengatur ketentuan-ketentuan berkaitan dengan apa yang perlu disiapkan.

Seperti pusat perbelanjaan dalam membantu memutus mata rantai Covid-19. Saya memberikan gambaran, Pergub ini akan mengatur aktivitas di luar rumah, institusi pendidikan serta aktivitas di tempat kerja. Juga bagaimana melakukan kegiatan ibadah, sosial budaya serta moda transportasi,” ungkapnya.

Dia mengatakan, untuk izin buka tutup mal serta beberapa pusat perbelanjaan, menjadi wewenang kabupaten/kota. “Jadi jika kabupaten/kota melihat bahwa pusat perbelanjaan sudah menerapkan apa yang diatur dalam Pergub, tentu bisa dilakukan pembukaan dengan berbagai kajian dan evaluasi secara rutin. yang pasti, rantai pemutusan Covid-19 adalah hal utama. Kabupaten/kota juga harus bisa melihat, daerah itu berada di zona mana.

Agar supaya ada kebijakan yang tepat diambil. Dan saya perlu ingatkan, kabupaten/kota jangan gegabah mengambil kebijakan, tanpa mengkaji dan menganalisis secara saksama terkait resiko penyebaran Covid-19.

karena akan sangat berbahaya, jika mengambil kebijakan dengan hanya memperhatikan media sosial. Kalau provinsi mengkaji secara provinsi. Maka kabupaten/kota juga harus bisa melakukan kajian secara kabupaten/kota dengan mempertimbangkan rekomendasi gugus tugas masing-masing,” kuncinya. (ewa)

MANADOPOST.ID—Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 di Sulut, bakal segera diterbitkan. Pergub tersebut sudah masuk tahap finalisasi, dan pemeriksaan secara ketat. Pergub tersebut juga sudah akan ditandatangani.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey (OD), saat diwawancarai koran ini, Jumat (19/6) kemarin. OD mengatakan, Pergub tersebut sudah akan ditandatangani dalam waktu dekat.

“Jadi besok (hari ini) kita sudah akan buat dan terbitkan Pergub baru tentang new normal. Artinya kegiatan boleh berjalan tetapi harus mengikuti protokol Covid-19, supaya ekonomi bisa berjalan. Kalau kita perangi Covid-19 dengan berdiam diri di rumah, sedangkan banyak sektor tutup, betul Covid-19 akan berkurang. Tapi akan timbul virus baru. Itu adalah virus kelaparan, karena kita tidak bekerja,” ungkapnya.

OD juga mengimbau warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ditengah pandemik Covid-19 dalam era new normal.

“Saya juga mengimbau kalau kita semua pakai masker seperti ini, apapun kita tidak perlu ragu, didalam rumah harus pakai masker. Pemprov sudah menyiapkan masker dan sudah dibagikan. Jadi pakai maskernya agar supaya kegiatan ekonomi torang boleh berjalan. Dengan akan diterbitkannya Pergub ini, maka kita berharap ekonomi di daerah dapat kembali berputar. Namun masyarakat, harus tetap mengikuti protokol kesehatan,” sebutnya.

Sementara itu, menurut Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Pemprov Sulut, Jemmy Kumendong, Pergub Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 di Sulut sudah akan diterbitkan.

Kumendong mengantakan, Pergub tersebut telah melalui proses pembahasan yang cukup lama, dengan kajian-kajian. Dirinya mengatakan, membuat Pergub bukanlah satu hal mudah. Karena menjadi produk hukum dan pedoman.

“Nantinya Pergub ini akan menjadi pedoman 15 kabupaten/kota. Dan sampai saat ini, draft Pergub tersebut sudah disetujui. Tadi (kemarin) juga sudah sementara jalan, draft ini perlu dilihat dan paraf beberapa pihak terkait. Jadi memang prosesnya sementara berjalan.

Karena pembahasan level bawah itu, perlu ada tambahan, dan ada tahapan yang harus dilakukan. Pergub ini juga harus melalui beberapa pihak sebelum sampai ke gubernur. Jadi kalau ada pengaturan tentang sekolah, perhubungan, kesehatan sehingga, unit-unit terkait harus melihat dan memparaf itu,” sebutnya.

Kumendong juga mengatakan, bahwa Pergub tersebut sudah sampai ke Sekretaris Provinsi (Sekprov) dan dilanjutkan ke Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw.

“Ya mudah-mudahan Senin sudah diparaf Pak Gubernur Olly Dondokambey, dan Pergub yang menjadi pedoman ini, sudah bisa dipakai kabupaten/kota untuk selanjutnya tindaklanjuti dengan kebijakan masing-masing. Pergub ini bakal mengatur ketentuan-ketentuan berkaitan dengan apa yang perlu disiapkan.

Seperti pusat perbelanjaan dalam membantu memutus mata rantai Covid-19. Saya memberikan gambaran, Pergub ini akan mengatur aktivitas di luar rumah, institusi pendidikan serta aktivitas di tempat kerja. Juga bagaimana melakukan kegiatan ibadah, sosial budaya serta moda transportasi,” ungkapnya.

Dia mengatakan, untuk izin buka tutup mal serta beberapa pusat perbelanjaan, menjadi wewenang kabupaten/kota. “Jadi jika kabupaten/kota melihat bahwa pusat perbelanjaan sudah menerapkan apa yang diatur dalam Pergub, tentu bisa dilakukan pembukaan dengan berbagai kajian dan evaluasi secara rutin. yang pasti, rantai pemutusan Covid-19 adalah hal utama. Kabupaten/kota juga harus bisa melihat, daerah itu berada di zona mana.

Agar supaya ada kebijakan yang tepat diambil. Dan saya perlu ingatkan, kabupaten/kota jangan gegabah mengambil kebijakan, tanpa mengkaji dan menganalisis secara saksama terkait resiko penyebaran Covid-19.

karena akan sangat berbahaya, jika mengambil kebijakan dengan hanya memperhatikan media sosial. Kalau provinsi mengkaji secara provinsi. Maka kabupaten/kota juga harus bisa melakukan kajian secara kabupaten/kota dengan mempertimbangkan rekomendasi gugus tugas masing-masing,” kuncinya. (ewa)

Most Read

Artikel Terbaru

/